PolitikToday – Pengamat politik Point Indonesia, Arief Nurul Imam, berpendapat, keputusan Jokowi yang menuai pro dan kontra tersebut tidak lepas dari faktor mengamankan konsolidasi partai politik pendukung pada 2019.
“Jadi, saat ini, Jokowi akan mengakomodasi kepentingan politik yang pragmatis, bahkan meskipun bertolak belakang dengan janji semasa awal pemerintahannya sendiri,” lanjutnya.,” ujar Imam, Selasa (23/1).
Imam menuturkan, secara etika politik mungkin langkah Jokowi dinilai tidak tepat. Namun, secara politis, keputusan Jokowi dinilai sah-sah saja. Sebab, tanpa dukungan parpol pada akhirnya juga akan mempersulit Jokowi.
“Ini dilema memang. Namun, Jokowi tahu prioritasnya. Jokowi berpikir elektabilitasnya tinggi, tetapi tanpa dukungan parpol, dia tidak bisa maju. Akhirnya dia sekarang ini mengamankan suara parpol dulu. Baru menggenjot elektabilitas,” ujar Imam.
Lebih lanjut, Imam menuturkan, sebagai petahana, Jokowi tidak sulit meningkatkan elektabilitasnya. Cukup dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. Otomatis ia akan meraup suara.
“Ketika tiket dari parpol sudah aman, tahapan kerja politik selanjutnya adalah menggenjot elektabilitas,” katanya.
Imam menjelaskan, langkah Jokowi ini juga bisa dibilang riskan. Jika pada akhirnya, menteri yang rangkap jabatan tersebut tidak menunjukkan pencapaian fantastis, perubahan komitmen Jokowi itu akan terus dipolitisasi oleh lawan politik.
“Pasti itu akan terus-terusan jadi bahan oposisi sampai nanti 2019,” lanjut Imam.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi tidak mencopot Airlangga dari kursi Menteri Perdagangan meski ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan alasan efektivitas waktu.
Situasi ini kemudian memantik partai lain, seperti PDIP yang juga akan menempatkan kadernya yang menjadi menteri pada posisi struktral di parpol.
Salah satunya adalah PDI Perjuangan yang ingin kembali menempatkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada struktural partai.
(ka)
Posts
0 komentar:
Post a Comment