Ini adalah Blog Arif Nurul Imam

"Orang Boleh Pandai Setinggi Langit Tapi Selama ia Tidak Menulis Ia akan hilang didalam Masyarakat dan Sejarah. Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".

Ini adalah Blog Arif Nurul Imam

"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".

Ini adalah Blog Arif Nurul Imam

"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".

Ini adalah Blog Arif Nurul Imam

"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".

Ini adalah Blog Arif Nurul Imam

"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".

Wednesday, January 26, 2022

Gonjang-Ganjing KLB Partai Demokrat dan Problem Legalitas


Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam

Ditulis oleh: Arif Nurul Imam (Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting)

Gonjang-ganjing Partai Demokrat terkait isu Kongres Luar Biasa(KLB) saat ini membetot perhatian publik selain menjadi hot issue dalam aras politik nasional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) beserta para loyalisnya,  sudah pasti, menjadi was-was atas gerakan ini.

Kekhawatiran yang bukan tanpa alasan karena gerakan KLB dilakukan oleh para mantan kader yang disinyalir mendapat topangan kekuatan politik besar. Sebagaimana disampaikan AHY pada konferensi pers serta video pernyataan sikap politik SBY menyebut orang dekat presiden Jokowi, yakni Kepala Staf Presiden Moeldoko ikut bermain dalam gonjang-ganjing tersebut.

Sejumlah mantan petinggi partai yang pernah  jadi the ruling party pada Pemilu 2009 tersebut, merasa tidak puas dengan kepemimpinan AHY karena dianggap  gagal serta tidak mampu mengurus partai. Mereka itu antara lain, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, Marzuki Alie dan Nazarudin. Karena itu, para mantan kader Demokrat tersebut menuntut kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui mekanisme KLB.

Bergulirnya wacana KLB yang dimotori oleh beberapa mantan kader ini dalam berbagai pernyataannya mengklaim lantaran di dasari oleh kecintaan terhadap partainya. Dalam pandangan kelompok ini, partai berlambang Mercy ini, perlu diselamatkan lantaran terjebak jadi partai keluarga atau dinasti politik, disamping untuk perbaikan menghadapi Pemilu 2024. Atas dasar alasan ini, mereka menggalang kekuatan untuk menggelar KLB sebagai upaya penyelamatan partai.

Situasi politik demikian, tak ayal membuat ketar-ketir jajaran pengurus Demokrat sehingga melakukan langkah politik untuk mengantisipasi segala rupa kemungkinan. Langkah antisipasi ini dengan kasat mata bisa kita simak seperti: konferensi pers ketua umum terkait gerakan KLB, menyurati presiden Jokowi, turun gunungnya SBY dalam gonjang-ganjing, dan memberhentikan para kader yang mendukung KLB.

Konstitusi Partai

Dinamika politik dalam tubuh partai politik merupakan sebuah kelaziman sehingga tidak mengherankan jika pergerakan politik senantiasa timbul-tenggelam; baik lantaran terdapat persoalan internal maupun karena ada kekuatan eksternal yang memengaruhi, tak terkecuali partai berlambang Mercy tersebut.

Jika merujuk konstitusi atau AD/ART sejatinya peluang untuk menggelar KLB harus melewati prosedur serta mekanisme yang pelik dan rumit. Sebab sebagaimana tertuang dalam syarat digelarnya KLB tercantum pada Pasal 81 Ayat (4) AD Partai Demokrat. Ketentuan itu menyatakan KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Jika merujuk pada konstitusi partai sesungguhnya menggelar KLB merupakan gerakan yang bisa dikatakan sulit diwujudkan. Sebab, dari sisi mekanisme, selain mesti menggalang dan mengkonsolidasikan dukungan Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 2/3 atau Dewan Pimpinan Cabang sebesar ½, namun syarat lain mesti harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

Kita tahu, Ketua Majelis Tinggi Partai adalah SBY yang merupakan orang tua dari Ketua Umum Partai Demokrat. Hampir mustahil, misalnya jika mampu menggalang dukungan dari pemilik suara, SBY akan memberikan restu untuk menggelar KLB. Pendek kata, jika dengan mengacu pada konstitusi partai, maka kecil kemungkinan peluang untuk menggelar agenda tersebut.

Legalitas Politik

Dalam realitas politik kekinian, fenomena KLB atau sejenisnya yang digelar parpol memang marak terjadi, terutama sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi. Berdasar pengalaman yang terjadi di era rezim ini, ada beberapa parpol yang menggelar KLB  atau sejenisnya seperti Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dan Partai Berkarya.

Konflik ketiga parpol tersebut dipicu dari kondisi nyaris serupa dengan gejolak partai Demokrat saat ini. Diawali ketidakpuasan dengan kepengurusan yang sah  hingga berujung konflik berlarut-larut, akhirnya kelompok yang terpinggirkan menggerakkan KLB. Terlepas memenuhi aturan yang tertuang dalam AD/ART atau tidak, dari pengalaman ketiga parpol tersebut, KLB tetap dilangsungkan.

Meski menuai polemik perdebatan apakah sesuai mekanisme organisasi atau tidak, realitasnya, hasil KLB ketiga parpol tersebut yang justru memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Kemenkumham). Sementara kepengurusan sebelumnya, justru tak memeroleh pengakuan dan pengesahan dari pemerintah. Akibatnya, struktur kepengurusan lama menjadi illegal karena tak memiliki legalitas. Artinya, menabrak AD/ART atau tidak,  kepengurusan hasil KLB, justru yang memiliki legalitas dari Kemenkumham.

Disinilah yang jadi titik kritis, karena dari pengalaman, kemungkinan pemberian pengesahan dari Kemenkumham tak lepas dari pertimbangan politis.  Yang dimaksud dengan pertimbangan politis adalah kelompok yang memiliki kedekatan dengan penguasa ada kecenderungan akan memperoleh legalitas dari pemerintah, Kemenkumham. Pandangan seperti ini tentu bukan datang tanpa dasar pengalaman, setidaknya jika melihat pengalaman Partai Golkar, PPP dan Partai Berkarya.

Meski boleh jadi lemah secara legitimasi, namun dari legalitas tersebut, kepengurusan yang diakui kemenkumham memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur organisasi, termasuk dalam keputusan-keputusan politik strategis. Misalnya, dukungan partai dalam Pilpres dan Pilkada, pen-caleg-an, serta menerima dana subsdi dari pemerintah.

Pendek kata, jika misalnya KLB Demokrat benar-benar berlangsung, kepengurusan Partai Demokrat saat ini dalam posisi genting. Sebab, meski memiliki legitimasi namun jika kalah dalam memperoleh pengesahan dari kemenkumham maka otoritas dan kewenangannya dengan sendirinya lenyap.

Meski Moeldoko telah menepis tuduhan dari Partai Demokrat sebagai penggerak gerakan tersebut, tetapi jika perhelatan itu benar-benar digelar, maka boleh jadi kemungkinan memeroleh legalitas dari kemenkumham akan menemukan celahnya. Hal ini karena, posisi Moeldoko sekarang ini merupakan pejabat yang berada di lingkaran dekat Istana yang bisa saja karena jabatannya akan lebih mudah untuk memeroleh legalitas. Jika misalnya, Kemenkumham akhirnya memberikan pengesahan kepada kepengurusan hasil KLB, maka berakhir sudah kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.

Penutup

Di tengah merosotnya indeks demokrasi, kita tentu berharap agar demokrasi yang berlangsung bukan sekadar asal menang dan berkuasa, melainkan demokrasi yang juga merawat etika berdemokrasi agar kualitas demokrasi bisa terus meningkat.

Parpol merupakan instrumen utama dalam membangun demokrasi, tak terkecuali Partai Demokrat. Karena itu, kita berharap gonjang-ganjing yang mendera partai berlambang Mercy ini bisa segera berakhir. Dengan demikian, sebagai parpol akan kembali menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat.

Di muat di Aktual.com 1 Maret 2020https://aktual.com/gonjang-ganjing-klb-partai-demokrat-dan-problem-legalitas/


Monday, March 16, 2020

Pengamat: Kepemimpinan AHY di Demokrat dalam Bayang-bayang SBY

Pengamat: Kepemimpinan AHY di Demokrat dalam Bayang-bayang SBY
Senin, 16 Maret 2020 12:18 WIB


Partai Demokrat telah mendaulat Ketua Umum baru menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal ini sama sekali tidak istimewa atau mencengangkan, pasalnya maju si anak sulung sudah di prediksi jauh hari dan dipersiapkan matang oleh sang Ayah.

Analis Politik dan Direktur Eksekutif IndoStrategi, Arif Nurul Imam menyatakan kepemimpinan seorang AHY tetap akan dibayang-bayangi oleh SBY.

"AHY tentu tak akan lepas betul dari peran SBY. Artinya, SBY masih bekerja dari belakang layar untuk membesarkan Demokrat," ucapnya saat dihubungi Indozone, Senin, (16/3/2020).

Menuruntya, masa depan Demokrat kedepan setelah di pimpin AHY tentu akan sangat bergantung dia mengelola partai. Arif menilai AHY juga memiliki modal politik sebagai icon partai dan sebagai tokoh yang menjadi perekat solidaritas.

"Selain menata mesin politik, tentu modal AHY ini bisa pula menjadi amunisi politik untuk meraih simpati dan dukungan rakyat. Untuk target elektoral Pemilu," jelasnya.

Namun, sambung Arif, untuk keluar sebagai pemenang Pemilu masih sangat sulit dan berat, tapi setidaknya bisa survive dalam percaturan politik Indonesia.
"Terpilihnya AHY secara aklamasi juga tak bisa dipungkiri sebagai langkah SBY membangun dinasti politik," katanya.

Dia mengatakan sejak awal demokrat dibangun dengan figuritas SBY. Dinasti politik juga terjadi di parpol lain. Fenomena memprihatinkan umum politik hari ini yang menjangkiti elit kita.


"Soal kader grassroot yang telah berjuang memang Ini tantangan parpol untuk mereformasi diri agar demokratis dan mengedepankan meritokrasi dalam struktur kepengurusan Partai," tegasnya.

Sunday, March 15, 2020

Jadi Ketum Demokrat, AHY Dinilai Tak Akan Lepas dari Peran SBY


Senin, 16 Maret 2020 - 11:07 WIB


JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai tidak akan lepas dari peran Ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adapun SBY kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"AHY tentu tak akan lepas betul dari peran SBY. Artinya, SBY masih bekerja dari belakang layar untuk membesarkan Demokrat," ujar Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Senin (16/3/2020). 
Selain itu, dia menilai AHY juga memiliki modal politik sebagai ikon partai dan sebagai tokoh yang menjadi perekat solidaritas. "Selain menata mesin politik, tentu modal AHY ini bisa pula menjadi amunisi politik untuk meraih simpati dan dukungan rakyat," tuturnya.
Maka itu, dia mengatakan, masa depan Partai Demokrat ke depan setelah dipimpin AHY tentu akan sangat bergantung pada putra Sulung SBY itu mengelola partai. Sekadar diketahui, AHY terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi menggantikan Ayahnya, SBY.
AHY terpilih melalui Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, kemarin. Dia menjadi Ketua Umum kelima Partai Demokrat setelah Subur Budhisantoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum dan SBY. (Baca juga: Keputusan SBY untuk Mandito Ratu dan Lakukan Regenerasi Diapresiasi)
(kri)https://nasional.sindonews.com/read/1557709/12/jadi-ketum-demokrat-ahy-dinilai-tak-akan-lepas-dari-peran-sby-1584325723

Amien Rais Pertimbangkan Bentuk PAN Reformasi, Pengamat: Ini Warning

Amien Rais Pertimbangkan Bentuk PAN Reformasi, Pengamat: Ini Warning
Rico Afrido Simanjuntak
Minggu, 15 Maret 2020 - 12:45 WIB


JAKARTA -Pernyataan Amien Rais yang mempertimbangkan untuk membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) Reformasi dinilai sebuah peringatan bagi PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan saat ini.

Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengatakan, pernyataan Amien Rais itu bisa dilihat sebagai dampak dari tidak terakomodasinya dalam struktrur PAN dan perbedaan haluan politik. "Pernyataan sikap politik Pak Amien Rais ini tentu sebuah warning bagi PAN saat ini," ujar Arif kepada SINDOnews, Minggu (15/3/2020). (Baca juga: Amien Rais: Insya Allah Akan Muncul PAN Reformasi)

Dia mengatakan, Amien Rais berkeinginan agar PAN di luar pemerintah. Sementara Zulkifli Hasan, kata dia, hendak membawa PAN sebagai partai pendukung pemerintah, atau setidaknya tidak merecoki penguasa. "Jika benar di wujudkan PAN Reformasi, maka masa depan PAN kemungkinan akan tenggelam tidak lolos parliamentary threshold, apalagi jika PT dinaikkan menjadi 7%," ujarnya.

Dia berpendapat, harus diakui Amien Rais walaupun kerap dicaci maki masih memililiki pendukung. Sehingga, langkah politik Amien Rais akan diikuti oleh para pendukungnya.

 "Artinya, jika selama ini pendukung Amien Rais memberikan dukungan pada PAN, maka jika Amien Rais membuat partai baru, maka akan mengurangi dukungan PAN saat ini. Ini tentu menjadi ancaman besar, sebab perolehan suara PAN hanya selalu di kisaran 6-7%," katanya.
(cip)

Friday, March 13, 2020

Kursi Sekjen Demokrat Menarik Ditunggu

Kursi Sekjen Demokrat Menarik Ditunggu
Carlos KY Paath / YS Jumat, 13 Maret 2020 | 00:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kongres V Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung pada 14-16 Maret 2020. Kursi ketua umum (ketum) Demokrat kemungkinan besar akan dijabat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Salah satu hal menarik yaitu posisi sekretaris jenderal (sekjen) Demokrat.
"Kalau ketum jelas potensinya AHY atau Ibas. Posisi sekjen yang mungkin menarik untuk ditunggu nantinya," kata pengamat politik Arif Nurul Imam kepada SP, Kamis (12/3/2020).
Menurut Arif, sekjen merupakan roda suatu organisasi, sedangkan ketum terkadang hanya simbol semata. Arif menyatakan Demokrat membutuhkan sekjen yang memahami teknis mengelola partai politik (parpol).
"Demokrat butuh operator politik. Baik lobi partai, administrasi partai maupun organisir kader. Biasanya yang mampu kayak begitu mantan aktivis. Ketum itu simbol saja," ujar Arif.
Arif menambahkan, sekjen partai juga harus dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lintas kepentingan. Menurut Arif, peluang Hinca IP Pandjaitan tetap menjabat sekjen cukup besar, namun bukan tidak mungkin ada pergantian.
"Hinca bisa juga jadi sekjen lagi. Potensi itu ada. Mengganti orang tentu terlalu berisiko, karena mulai dari awal lagi," ucap Arif.
Sumber SP di lingkaran elite Demokrat menyebut ada beberapa sosok yang ideal menjadi sekjen.
"Ada Renanda Bachtar, Renville Antonio, Rachland Nashidik, dan Teuku Riefky Harsya. Hinca juga bisa," kata sumber tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketum Demokrat Syarif Hasan menegaskan tidak akan ada perebutan kekuasaan posisi ketum saat kongres. "Enggak ada itu perebutan kekuasaan," tegas Syarief yang juga wakil ketua MPR.
DPD Demokrat Jawa Timur (Jatim) mengusulkan adanya regenerasi ketum.
"Memang satu di antara agenda kongres adalah pemilihan ketua umum. Kami tidak bisa cerita siapa yang akan kami calonkan," kata Pelaksana Tugas Ketua DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio.
Menurut Renville, regenerasi dalam merupakan keniscayaan. Renville mencontohkan pengurus Demokrat Jatim. Setelah Soekarwo mundur dari ketua DPD Demokrat Jatim, pimpinan dilanjutkan para kader muda Demokrat. "Pakde Karwo memberikan tempat seluas-luasnya kepada kami," ucap Renville.

Thursday, March 12, 2020

Sudah Diingatkan Puan Maharani Antisipasi Corona, Pemerintah Masih Tetap Saja Lamban!


 KAMIS, 12 MARET 2020, 13:49 WIB
 LAPORAN: FAISAL ARISTAMA 



RMOL- Desakkan dari Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap pemerintah untuk segera membentuk Satgas Corona dalam rangka menangani wabah virus mematikan yang telah menjangkit puluhan warga Indonesia seolah masih tetap tidak digubris.

Pengamat politik dari IndoStrategi, Arif Nurul Imam menilai, pemerintah terlalu lamban dalam menangani virus corona baru atau Covid-19 itu. Padahal, wabah virus corona telah menjadi ancaman global karena hampir mewabah di berbagai belahan dunia.

"Ya bisa jadi demikian, karena respons pemerintah termasuk lambat dalam antisipasi," tegas Arif Nurul Imam.

Menurut dia, wabah virus corona kian hari makin meluas di Indonesia, sedianya desakkan dari pimpinan DPR RI untuk membentuk Satgas Corona menjadi sangat krusial dan bersifat darurat.   Belum lagi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang kerap terjadi misskomunikasi menjadi catatan serius. "Ya satu pintu terkoordinasi tim penanganan corona," imbau Arif Nurul Imam.

 Sebelumnya, Pimpinan DPR RI asal PDI Perjuangan itu sudah berkali-kali meminta pemerintah untuk segera membentuk satgas sebagai langkah antisipatif.

"Saya selaku ketua DPR RI, sejak wabah ini merebak, berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus corona yang bersifat terpusat agar penanganan wabah korona terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi," demikian Puan Maharani. EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA

https://politik.rmol.id/read/2020/03/12/425046/sudah-diingatkan-puan-maharani-antisipasi-corona-pemerintah-masih-tetap-saja-lamban?fbclid=IwAR1Sr4bBNngE7Qpbr26zJzMdcggjPWvkAN_mkzvlFqvPko3ae0f-_o2

Wednesday, March 11, 2020

PAN Reformasi Didirikan, Petaka bagi Zulkifli Hasan


Rico Afrido Simanjuntak
Rabu, 11 Maret 2020 - 13:32 WIB


views: 44.207
JAKARTA - Wacana didirikannya partai baru bernama PAN Reformasi tidak bisa dianggap enteng oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) beserta pendukungnya. Sebab, jika PAN Reformasi jadi didirikan, akan menjadi malapetaka bagi Partai Amanat Nasional (PAN).
"Kalau kabar (PAN Reformasi-red) ini benar tentu menjadi petaka bagi masa depan PAN," ujar Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Rabu (11/3/2020).
Karena, kata dia, kekuatan Mulfachri Harahap, Hanafi Rais, beserta Amien Rais akan men-split suara PAN. "Tantangan makin berat apalagi jika ambang batas parlemen dinaikkan," pungkasnya.
Wacana didirikannya partai baru bernama PAN Reformasi diungkapkan oleh Koordinator Pemenangan Mulfachri Harahap, Muhammad Asri Anas. Anas mengungkapkan, usulan itu dari 158 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta 1.300 tokoh-tokoh yang pernah terlibat di PAN dan tokoh yang pernah terlibat di era reformasi termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah. (Baca juga: Singkirkan Trah Amien Rais di Kepengurusan, PAN Diprediksi Pecah).
Usulan itu pun telah disampaikan ke Amien Rais dalam pertemuan di rumah salah satu pendiri PAN Putra Jaya Husin kemarin malam. Diketahui, Zulkifli Hasan tidak mengakomodasi Amien Rais dalam kepengurusan PAN periode 2020-2025. (Baca juga: Tak Ada Nama Amien Rais Dalam Kepengurusan PAN Periode 2020-2025).
(zik)

https://nasional.sindonews.com/read/1552774/12/pan-reformasi-didirikan-petaka-bagi-zulkifli-hasan-1583908359?fbclid=IwAR0Uovtq4nsFAP2X2nYd_ZsKYFHAN2vNv25MbBEj

Amien Rais Tak Masuk Kepengurusan, Masa Depan PAN Diprediksi Suram


Amien Rais Tak Masuk Kepengurusan, Masa Depan PAN Diprediksi Suram
Sindo, Rabu, 11 Maret 2020 - 10:06 WIB


views: 24.918
JAKARTA - Masa depan Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi akan suram. Pasalnya, Amien Rais tidak dimasukkan dalam kepengurusan PAN kepemimpinan Zulkifli Hasan periode 2020-2025.

"Soal tak ada nama Amin Rais dalam kepengurusan PAN tentu merupakan sebuah pertaruhan bagi masa depan PAN," ujar pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Rabu (11/3/2020).

Menurut dia, tidak adanya nama Amien Rais dalam struktur kepengurusan PAN Zulkifli Hasan periode 2020-2025 itu bisa karena dua kemungkinan. "Pertama, memang tidak diakomodasi dan kedua karena sudah mau pensiun dalam politik," katanya. 

Sehingga, dia menilai tidak dimasukkannya Amien Rais dalam kepengurusan PAN itu merupakan langkah spekulatif. "Karena, bagaimanapun Amien Rais adalah tokoh PAN yang mempunyai daya elektoral karena memiliki pendukung fanatik," ujarnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, jika hal itu sebagai sebuah penggergajian politik, tentu para pendukung fanatik Amien Rais akan berganti memberikan dukungan partai yang artinya mengurangi dukungan elektoral PAN. "Jika ini terjadi tentu masa depan Partai Matahari ini suram, namun jika karena pensiun politik seraya memberi dukungan dari luar tentu masih ada angin segar bagi masa depan partai ini," ucapnya.

https://nasional.sindonews.com/read/1552576/12/amien-rais-tak-masuk-kepengurusan-masa-depan-pan-diprediksi-suram-1583896009

Tuesday, March 10, 2020

Tentukan Ketua Umum, Kongres Demokrat Digelar di Jakarta.

Carlos KY Paath / WBP Minggu, 8 Maret 2020 | 15:16 WIB




Jakarta, Beritasatu.com – Partai Demokrat berencana menggelar Kongres V di DKI Jakarta. Berdasarkan AD/ART, kongres dijadwalkan berlangsung pada Mei 2020. Salah satu agenda kongres yakni pemilihan ketua umum (ketum) Demokrat periode 2020-2025.
“Banyak alternatif lokasi kongres. Jakarta salah satunya, karena ibu kota. Kalau sesuai AD/ART, kongres rencananya dilaksanakan Mei. Apakah dipercepat? Belum kami putuskan,” kata Wakil Ketum Demokrat Syarief Hasan, Minggu (8/3/2020).
Sebelumnya berkaitan lokasi kongres, Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca IP Pandjaitan telah bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan, pekan lalu. Pertemuan itu juga membahas penanganan virus corona atau covid-19.
Menurut Misan, gubernur DKI menyambut positif dan menyarankan kongres tetap berjalan. Misan menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI akan membuat standar kegiatan yang melibatkan banyak orang agar tetap berjalan aman dan nyaman.
Sementara itu, disinggung mengenai peluang calon tunggal ketum dalam kongres, Syarief enggan berspekulasi. Menurut Syarief, semua tergantung pemilik suara. “Itu ranah pemilik suara, DPC (dewan pimpinan cabang) ada sekitar 520, 34 suara DPD (dewan pimpinan daerah), belum ditambah DPP (dewan pimpinan pusat). Suara ada di mereka,” ucap Syarief.
Syarief menuturkan, Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan. Prosesnya, lanjut Syarief, sepatutnya berjalan secara alami atau tanpa intervensi pihak manapun. “Proses regenarasi itu perlu. Demokrat sangat memahami itu apalagi Pak SBY sangat mendorong ada proses regenerasi berjalan dengan alami,” imbuh Syarief seraya menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dua figur yang menonjol di Demokrat.
Politisi Demokrat Benny K Harman meminta seluruh pihak menghormati partainya yang bakal menyelenggarakan kongres. “Demokrat solid. Tak ada masalah. Kongres adalah urusan rumah tangga Demokrat. Kami meminta semua pihak menghargai otonomi kami,” tegas Benny.
Terkait figur AHY, menurut Benny, putra sulung SBY tersebut fokus dalam konsolidasi partai. “Beliau pada saat ini sebagai wakil ketum fokus untuk melakukan atau ikut ambil bagian dalam konsolidasi dan pembenahan partai kami,” kata Benny.
Pengamat politik Arif Nurul Imam menyatakan seluruh kader Demokrat perlu memikirkan masa depan partai itu ke depan. Pemilik suara dalam kongres Demokrat sepatutnya memerhatikan sosok ideal untuk memimpin PD.
“Kader Partai Demokrat tentu harus lihat masa depan partai ini mau kemana. Apakah akan jadi partai besar, menengah, atau tidak lolos ambang batas parlemen pada 2024? Jadi kader harus lihat siapa calon ketua umum yang paling layak dan pas,” kata Arif.
Menurut Arif, AHY dan Ibas sangat berpeluang besar menggantikan SBY. Arif menuturkan, AHY dan Ibas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Arif menjelaskan, AHY memang dapat menjadi ikon Demokrat pada Pemilu 2024.
Meski begitu, lanjut Arif, AHY belum memiliki pengalaman panjang di dunia politik. Berbanding jauh dengan Ibas yang pernah menjabat sekretaris jenderal (sekjen). Ibas pun tercatat masih menjabat ketua Fraksi Demokrat DPR.
“Partai Demokrat butuh ikon seperti AHY. Tapi AHY belum punya jam terbang politik yang tinggi seperti Ibas. Secara personal ketokohan Ibas memang masih kalah dengan AHY. Hanya Ibas sudah tahu riil politik praktis, bagaimana melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi, lobi-lobi politik,” ujar Arif.
Sumber: BeritaSatu.com

Pengamat: Unjuk Rasa Gejayan Memanggil, Menginterupsi Kekuasaan

Kompas.com - 09/03/2020, 19:53 WIB 



 Foto Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research And Consulting Arif Nurul Imam.(istimewa) Penulis Farid Assifa | Editor Khairina
YOGYAKARTA, KOMPAS.com-Aksi unjuk rasa mahasiswa di Yogyakarta dalam Gejayan Memanggil, Senin (9/2/2020), diikuti oleh ribuan mahasiswa. Aksi ini menyuarakan terkait RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan publik. Sebelumnya, aksi Gejayan Memanggil telah berlangsung dua kali pada akhir 2019.
Saat itu, terjadi penolakan besar terhadap sejumlah rancangan undang-undang seperti RUU KPK hingga RKUHP.
“Kita perlu mengapresiasi gerakan mahasiswa hari ini yang melakukan aksi unjuk rasa Gejayan Memanggil, karena aksi ini menunaikan tugas mahasiswa untuk menginterupsi kekuasaan yang akan membuat kebijakan merugikan rakyat,” ujar analis politik dan Direktur IndoStrategi Research And Consulting Arif Nurul Imam.
Menurut Arif, mahasiswa telah melakukan tugasnya untuk menyuarakan jeritan rakyat kecil. RUU Omnibus Law memang terkesan misteri dan cenderung berpihak pada pengusaha.
“Aksi unjuk rasa ini juga menunjukkan fungsi parlemen kita mandul lantaran mayoritas di kuasai pemerintah,” kata Arif.

Dikatakan Arif, unjuk rasa ini juga potensial akan memantik gerakan mahasiswa di kota lain, karena gerakan mahasiswa Yogyakarta kerap menjadi pemantik unjuk rasa di berbagai daerah.
“Demo ini juga bisa di lihat sebagai mosi tidak percaya pada pemerintah Presiden Jokowi,” ujarnya. Untuk diketahui, Omnibus Law terdiri dari empat RUU (Cipta Kerja, Kefarmasian, Pajak, Ibu Kota Negara) yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional 2020. Saat ini, RUU telah ada pada DPR RI dan akan dibahas usai reses.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Unjuk Rasa Gejayan Memanggil, Menginterupsi Kekuasaan", https://regional.kompas.com/…/pengamat-unjuk-rasa-gejayan-m….
Penulis : Farid Assifa
Editor : Khairina