Golkar Harus Siapkan Tokoh Pemersatu

Ahmad Farhan Faris INILAHCOM, Jakarta - Peneliti POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan Partai Golkar harus menyiapkan figur untuk menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum jika ditahan oleh penyidik KPK. "Golkar sebagai partai besar yang sedang diterjang badai dengan ditetapkannya Ketum Setnov sebagai tersangka memang harus menyiapkan figur yang bisa menjadi...

Read More

Pasca-Pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas, Peta Politik Fraksi-fraksi di DPR Berubah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfigurasi fraksi-fraksi di parlemen dinilai akan berubah pascapertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan digelar di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017) malam. "Konfigurasi...

Read More

Mengapa Prabowo yang ke Rumah SBY, Apa Efek Pertemuan Mereka?

Arif Nurul Imam (kemeja biru) [dok. pribadi] Suara.com - Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Imam memprediksi setelah berlangsung pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra, semalam, konfigurasi di DPR bakal berubah. "Pasca pertemuan ini, saya kira konfigurasi parlemen akan berubah, makin kritis dan...

Read More

Pengamat: Pilkada Jabar Bakal Jadi "Perang Bintang"

KONTRIBUTOR TASIKMALAYA, IRWAN NUGRAHA Kompas.com - 27/07/2017, 12:53 WIB PURWAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat ( Pilkada Jabar) akan dihelat serentak dengan daerah lain di Indonesia pada Juli tahun 2018 mendatang. Namun analis politik POINT Indonesia Airf Nurul Iman berpendapat, pilkada yang paling menarik bakal terjadi di Jawa...

Read More

Pilkada Jabar 2018 Disebut Jadi Pilkada Pertaruhan Partai Politik

Kamis, 27 Juli 2017 09:31 (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR) Ilustrasi.  TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Pilkada Jawa Barat yang akan digelar 2018 memang menarik menjadi perhatian. Hal ini karena Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sehingga bakal menjadi fokus partai politik dalam menyongsong Pemilu 2019. "Pilkada...

Read More

Meneropong Laga Pilkada Jawa Barat

Rakyat Merdeka Online(RMOL) SENIN, 24 JULI 2017 ,  Arif Nurul Imam Oleh : Arif Nurul Imam(Analis Politik POINT Indonesia) Di tahun 2018, terdapat 171 perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal digelar, termasuk provinsi Jawa Barat. Bagi partai politik, Jawa Barat bukan hanya dipandang strategis, melainkan juga penting dalam menghadapi pesta...

Read More

Ketua Umum Perindo Dikriminalisasi karena Makin Terkenal

Rico Afrido Simanjuntak Sabtu, 8 Juli 2017 - 19:49 WIB JAKARTA - Kriminalisasi terhadap Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dinilai karena pria yang akrab disapa HT beserta partainya itu makin terkenal. Sebab, pesan singkat (SMS) Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto tak memiliki unsur ancaman. Analis Politik Point Indonesia Arif Nurul Imam...

Read More

Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp 1.000 per Suara, Apa Kata Pengamat Politik?

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) yang diusulkan pemerintah melalui Kemendagri tak boleh sekadar barter politik dalam memuluskan RUU Pemilu. Usulan ini perlu didukung dengan sejumlah syarat. "Di tengah pembiayaan politik yang mahal serta sumber keuangan Parpol yang kerap sumir sumbernya, usulan pemerintah ini...

Read More

Jangan Sampai Alat Barter, Kenaikan Dana Bantuan Harus Menguatkan Kualitas Parpol

POLITIK  JUM'AT, 07 JULI 2017 , 19:13:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR Arif Nurul Iman RMOL. Pemerintah melalui Kemendagri mengusulkan kenaikan dana bantuan untuk partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, mengingatkan kenaikan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai...

Read More

Kenaikan Dana Parpol Harus Menguatkan Kualitas Partai.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) yang diusulkan pemerintah melalui Kemendagri tak boleh sekadar barter politik dalam memuluskan RUU Pemilu. Usulan ini perlu didukung dengan sejumlah syarat. "Di tengah pembiayaan politik yang mahal serta sumber keuangan Parpol yang kerap sumir sumbernya, usulan pemerintah ini menjadi...

Read More

Ndeso

Ndeso selama ini selalu cenderung di maknai peyorasi. Ndeso acapkali dipakai untuk mencemooh terkait hal-hal yang buruk atau terbelakang. Pendek kata, ndeso adalah semua hal yang serba jelek dalam kontruksi alam pikir masyarakat modern. Namun, bagi Presiden Jokowi ndeso adalah identitas politik yang, diakui atau tidak, sengaja disematkan oleh para penasehat politiknya untuk mencitrakan diri sebagai bagian kawulo alit. Strategi ini ternyata menuai...

Read More

Komunikasi Intensif Jokowi dengan GNPF MUI Bisa Gerus Elektabilitas Prabowo

 Jumat, 30 Juni 2017 08:39 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dinilai positif. Apalagi mengingat selama ini GNPF merupakan kelompok yang kerap melontarkan kritik pada Jokowi. Demikian dikatakan analis politik Point Indonesia, Arif Nurul Iman ketika dikonfirmasi...

Read More

Kriminalisasi HT Langgar Prinsip HAM

Koran Sindo, 2 Juli 2017 JAKARTA– Penetapan tersangka Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam kasus SMS dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945. Pasalnya isi SMS kepada Jaksa Yulianto itu sangat jelas tidak mengandung unsur ancaman sedikit pun. Wakil Ketua...

Read More

Ketum Perindo Dikriminalisasi Lewat SMS Dinilai Mengebiri Kebebasan Berpendapat

 Sabtu, 1 Juli 2017 - JAKARTA – Kebebasan pendapat sebagai bagian pilar demokrasi belakangan mengalami ancaman. Padahal, kebebasan pendapat juga merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia (HAM). "Kasus mutakhir, terkait sangkaan SMS ancaman pada Hary Tanoe, merupakan upaya mengebiri kebebasan pendapat," ujar pengamat politik Arif Nurul...

Read More

Kasus SMS untuk Jegal Elektabilitas HT

Koran Sindo,   Edisi 20-06-2017 JAKARTA – Tuduhan Jaksa Agung M Prasetyo yang menyebut Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengancam Jaksa Yulianto melalui SMS, diduga terkait Pilpres 2019. Apalagi, elektabilitas HT dan Partai Perindo terus meningkat. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis melihat ada upaya menjatuhkan elektabilitas...

Read More