Menteri Rangkap Jabatan Tak Tunjukkan Kinerja, Bisa Dipolitisasi Lawan Politik

24 January 2018

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memberi ucapan kepada Menteri Sosial Idrus Marham usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). (ant)

PolitikToday – Pengamat politik Point Indonesia, Arief Nurul Imam, berpendapat, keputusan Jokowi yang menuai pro dan kontra tersebut tidak lepas dari faktor mengamankan konsolidasi partai politik pendukung pada 2019.

“Jadi, saat ini, Jokowi akan mengakomodasi kepentingan politik yang pragmatis, bahkan meskipun bertolak belakang dengan janji semasa awal pemerintahannya sendiri,” lanjutnya.,” ujar Imam, Selasa (23/1).

Imam menuturkan, secara etika politik mungkin langkah Jokowi dinilai tidak tepat. Namun, secara politis, keputusan Jokowi dinilai sah-sah saja. Sebab, tanpa dukungan parpol pada akhirnya juga akan mempersulit Jokowi.

“Ini dilema memang. Namun, Jokowi tahu prioritasnya. Jokowi berpikir elektabilitasnya tinggi, tetapi tanpa dukungan parpol, dia tidak bisa maju. Akhirnya dia sekarang ini mengamankan suara parpol dulu. Baru menggenjot elektabilitas,” ujar Imam.

Read More

"Jelas, Jokowi Butuh 'Amankan' Pilpres 2019..."

·         Nasional

FABIAN JANUARIUS KUWADO

Kompas.com - 24/01/2018, 08:43 WIB

Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo memperbolehkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar terus menuai pro dan kontra.

Tak hanya Airlangga, Idrus Marham yang baru saja dilantik sebagai Menteri Sosial juga merangkap Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Partai Golkar.

Di kalangan partai politik pendukung pemerintah, hanya PAN yang mengkritik keputusan Jokowi itu.

Sementara PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP tidak mempersoalkannya.

Di sisi lain, partai politik oposisi, yakni Gerindra dan PKS, mengkritik habis-habisan.

Keputusan Presiden Jokowi tersebut terus disandingkan dengan komitmennya sejak awal pemerintahan: melarang menteri merangkap jabatan di partai politik.

Butuh dukungan di 2019

Pengamat politik Point Indonesia, Arief Nurul Imam, berpendapat, keputusan Jokowi yang menuai pro dan kontra tersebut tidak lepas dari faktor mengamankan konsolidasi partai politik pendukung pada 2019.

"Jokowi itu terpaksa melanggar komitmennya sendiri karena jelas dia butuh pengamanan Pilpres 2019," ujar Imam kepada Kompas.com, Selasa (23/1/2018).

"Untuk maju di 2019, dia kan harus didukung partai politik. Jadi, saat ini, Jokowi akan mengakomodasi kepentingan politik yang pragmatis, bahkan meskipun bertolak belakang dengan janji semasa awal pemerintahannya sendiri," lanjutnya.

Secara etika politik, kata Imam, keputusan Jokowi menuai perdebatan. Namun, secara politis, keputusan Jokowi itu dinilai tepat.

Sebab, tanpa dukungan partai politik, akan mempersulit Jokowi.

"Ini dilema memang. Namun, Jokowi tahu prioritasnya. Jokowi berpikir elektabilitasnya tinggi, tetapi tanpa dukungan parpol, dia tidak bisa maju. Akhirnya dia sekarang ini mengamankan suara parpol dulu. Baru menggenjot elektabilitas," ujar Imam.

"Ketika tiket dari parpol sudah aman, tahapan kerja politik selanjutnya adalah menggenjot elektabilitas," katanya.

Apalagi, bagi seorang petahana, sebenarnya tidak sulit meningkatkan elektabilitas. Jokowi hanya cukup mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. Suara otomatis bakal terdulang.

Read More

Jokowi, Golkar, dan Komitmen yang Dilanggar

RAKHMAT NUR HAKIM

Kompas.com - 23/01/2018, 08:38 WIB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (tengah) bersama pimpinan DPP Partai Golkar membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

JAKARTA, KOMPAS.com — Janji tinggal janji. Demikian pernyataan Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto merespons sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan dua menteri di kabinetnya merangkap jabatan partai.

Dua menteri itu adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merangkap Ketua Umum Partai Golkar, dan Menteri Sosial Idrus Marham yang juga menjabat Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif DPP Golkar.

Sikap Presiden yang "mengistimewakan" Golkar ini berbeda dengan komitmen yang telah disampaikannya sejak awal pemerintahan. Menteri tak boleh rangkap jabatan agar fokus pada kerja pemerintahan.

Komitmen ini pula yang membuat Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Partai Hanura.

Read More

Jaga Citra Jokowi, Menteri Rangkap Jabatan Disarankan Tunjukkan Kinerja

Oleh M Anwar pada hari Selasa, 23 Jan 2018 - 04:09:06 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Jokowi mendapatkan kritik pasca-perombakan kabinet pada 17 Januari 2018, lantaran mempersilakan sejumlah menterinya rangkap jabatan.

Tentu saja, sikap Jokowi itu berbeda dari komitmen yang ia tegaskan ketika baru terpilih menjadi Presiden pada 2014 lalu, bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pejabat struktural partai politik.

Pengamat politik Point Indonesia, Arief Nurul Imam mengatakan, satu-satunya cara agar lepas dari kritikan tersebut adalah pembuktian kinerja dari para menteri yang rangkap jabatan tersebut.

"Ketika kampanye, Presiden kan bilang menteri rangkap jabatan tidak boleh atas alasan pasti tidak efisiensi kerja. Sekarang diperbolehkan merangkap jabatan. Untuk menangkal isu negatif, tunjukkan hasil kerja nyata," ujar Imam Senin (22/1/2018).

Dengan menunjukkan kinerja yang fantastis, publik pasti tidak lagi mempersoalkan ada menteri yang merangkap jabatan.

Sebab, menteri tersebut nantinya dianggap telah membuktikan diri bahwa rangkap jabatan sebagai pejabat strukural partai politik ternyata tidak mengganggu pencapaian di pemerintahan.

Namun, jika menteri itu tidak menunjukkan pencapaian fantastis selama sekitar satu tahun sisa periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Imam yakin perubahan komitmen Presiden akan terus dipolitisasi, terutama oleh lawan politik, menuju Pemilihan Presiden 2019.

"Pasti itu akan terus-terusan jadi bahan oposisi sampai nanti 2019," kata Imam.

Diketahui, Presiden Jokowi mengizinkan sejumlah menterinya merangkap jabatan, baik sebagai ketua umum maupun pejabat struktural partai politik.

Misalnya Presiden Jokowi mengizinkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

Selain itu, ada Idrus Marham yang baru saja dilantik sebagai menteri sosial, namun ia juga mendapatkan posisi sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Partai Golkar.

Nusron Wahid juga diketahui merangkap jabatan sebagai Kepala BNP2TKI sekaligus Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan Partai Golkar.

Terakhir, Puan Maharani juga dikabarkan bakal mendapatkan posisi strategis di partainya, PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberikan kelonggaran bagi para menterinya untuk merangkap jabatan, salah satunya Puan. (aim)

http://www.teropongsenayan.com/79948-jaga-citra-jokowi-menteri-rangkap-jabatan-disarankan-tunjukkan-kinerja#.WmcDvZU4tfw.twitter

 Sumber TeropongSenayan

Read More

Menteri Rangkap Jabatan Disarankan Tunjukkan Kinerja demi Citra Jokowi

·         Nasional

FABIAN JANUARIUS KUWADO

Kompas.com - 22/01/2018, 22:21 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama pimpinan DPP Partai Golkar membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI )

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-perombakan kabinet pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo menjadi sasaran kritik sejumlah pihak lantaran mempersilakan sejumlah menterinya rangkap jabatan.

Hal ini berbeda dari komitmen yang ia tegaskan ketika baru terpilih menjadi Presiden pada 2014 lalu, bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pejabat struktural partai politik.

Pengamat politik Point Indonesia, Arief Nurul Imam mengatakan, satu-satunya cara agar lepas dari kritikan tersebut adalah pembuktian kinerja dari para menteri yang rangkap jabatan tersebut.

"Ketika kampanye, Presiden kan bilang menteri rangkap jabatan tidak boleh atas alasan pasti tidak efisiensi kerja. Sekarang diperbolehkan merangkap jabatan. Untuk menangkal isu negatif, tunjukkan hasil kerja nyata," ujar Imam saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/1/2018).

Read More

o Dualisme, Hanura Terancam Tak Bisa Atasi Konflik

Minggu, 21 Januari 2018 | 09:21 WIB

·          

o     

Photo :

§  VIVA/Eka Permadi

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika kubu Oso.

VIVA – Partai Hanura, kini dirundung dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Setelah kubu Ambhara resmi memecat Oesman Sapta Odang atau Oso selaku ketua umum digantikan oleh Daryatmo, saat munaslub beberapa hari lalu. 

Kubu Oso, tentu tidak ingin menyerah. Sehingga, kini partai itu dipimpin oleh dua kubu yang berbeda. Dengan peristiwa ini, Hanura dianggap tidak memiliki managemen konflik yang baik. 

“Dualisme kepengurusan ini akan menghambat konsolidasi partai menghadapi verifikasi parpol, serta kerja-kerja politik menghadapi Pilkada,” ujar pengamat politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam, kepada VIVA.co.id, Minggu 21 Januari 2018.

Read More

Jokowi Legalkan Cantrang Demi Suara Nelayan di Pilpres 2019?

FABIAN JANUARIUS KUWADO

Kompas.com - 18/01/2018, 08:58 WIB

Ratusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melunak soal penggunaan alat penangkap ikan jenis cantrang.

Sempat dilarang keras dan akhirnya menuai protes dari kelompok nelayan Indonesia, khususnya di Pantai Utara Jawa, cantrang akhirnya diperbolehkan digunakan dengan syarat dan batasan.

Perjalanan Polemik Cantrang

Catatan Kompas.com, polemik cantrang berawal dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Larangan didasarkan pada kajian bahwa penggunaan cantrang bisa merusak ekosistem laut.

Nelayan Pantura kemudian tumpah ruah ke depan kantor Menteri Susi hingga Istana menuntut pemerintah kembali melegalkan cantrang.

Mereka bersikukuh bahwa cantrang tidak merusak lingkungan. Lebih-lebih cantrang telah menjadi alat mata pencaharian yang terjangkau bagi mereka.

Isu cantrang lalu mengalami pasang surut. Entah kebetulan atau tidak, 'goyangan' nelayan itu hanya muncul setiap hangat-hangatnya isu perombakan kabinet alias reshuffle.

Isu ini juga tak lepas dari bau politik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sampai menemui kelompok nelayan hanya untuk membahas pro kontra cantrang itu pada 26 April 2017.

Setelah bertemu, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mendorong Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan itu.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sempat merespons polemik cantrang.

Budi yang biasanya irit bicara, tiba-tiba berkomentar bahwa ada kartel perikanan di Indonesia yang tengah berupaya menyerang posisi Susi. Kartel itu merasa terganggu dengan kinerja positif Susi.

Mei 2017, Presiden Jokowi melunak. Ia meminta Menteri Susi memperpanjang masa transisi nelayan untuk beralih dari alat penangkapan ikan cantrang ke alat penangkapan ikan lain yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Susi juga melunak dengan memperpanjangnya hingga Desember 2017.

Dalam masa itu, Presiden Jokowi juga meminta Susi menggiatkan pembagian alat penangkapan ikan pengganti cantrang kepada nelayan.

"Nelayan Marah, Jokowi Susah"

Sekitar setengah tahun isu cantrang itu kembali mereda, Presiden Jokowi menemui perwakilan nelayan pro cantrang di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, 15 Januari 2018 lalu di salah satu rumah makan terkenal di Kota Tegal.

Pertemuan itu dilanjutkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018 kemarin, usai Jokowi melantik lima pejabat negara yang baru.

Hanya lima orang perwakilan nelayan yang diterima Presiden Jokowi. Sementara, ada ribuan nelayan dari lima kabupaten di Jawa Tengah tumpah ruah di Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengawal pertemuan tersebut.

Usai pertemuan, Menteri Susi sendiri yang menyampaikan hasilnya kepada ribuan nelayan itu.

"Ibu Susi membawa kabar baik. Jadi (izin penggunaan cantrang) diperpanjang tanpa batasan waktu, tapi tidak boleh menambah kapal," kata Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Hadi Santoso yang mendampingi Susi di atas mobil orasi.

Nelayan bersorak gembira. Bahkan, ada yang berteriak, "I love you, Susi".

Susi kemudian menambahkan, nelayan akan didorong untuk beralih menggunakan alat penangkapan ikan selain cantrang.

KKP akan menyediakan pola bantuan pinjaman melalui pemerintah daerah masing-masing agar nelayan tidak terlalu berat dari sisi pembiayaannya.

Susi juga mengatakan, tidak boleh lagi ada penambahan kapal cantrang.

"Keputusan tadi tolong dihormati. Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut," kata Susi.

"Setujuuu," jawab para nelayan kompak.

"Tapi semua harus berniat, beralih alat tangkap. Setuju?" tanya Susi.

"Setujuuu," jawab para nelayan.

"Kalau enggak setuju saya cabut lagi (izin penggunaan cantrang)," ancam Susi.

"Kan katanya sampeyan mau jagain Pak Jokowi toh. Kalau Sampeyan bandel terus, nelayan tradisional marah, Pak Jokowi kan juga susah. Jadi tolong, kompromi ini dipatuhi," lanjut dia.

Demi Suara Nelayan

Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Iman melihat serangkaian peristiwa mengenai isu cantrang tarik ulur suara menjelang 2019.

Iman mengatakan, nelayan Pantai Utara Jawa cukup banyak jumlahnya. Dari sisi elektoral, itu merupakan lumbung suara. Apalagi berkaca pada Pilpres 2014, kawasan utara Jawa didominasi oleh pencoblos Jokowi.

Maka tidak heran jika Jokowi melunak terhadap tuntutan kelompok nelayan. Ini terlepas dari apakah cantrang benar-benar merusak lingkungan atau tidak.

"Saya tidak terlalu memahami soal cantrangnya. Tapi sebagai politikus, Jokowi tidak akan bisa melepaskan keputusannya dari faktor-faktor pertimbangan politis, salah satunya adalah menjaga konstituennya," ujar Iman kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018) pagi.

"Jadi kebijakan yang dia ambil, termasuk melunak soal cantrang, ini tidak bisa lepas dari bagaimana mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi tahun 2018 ini dan tahun 2019 adalah tahun politik. Jokowi merasa perlu melakukan itu dan dia diuntungkan kok," lanjut dia.

Manuver politik Jokowi yang melunak soal cantrang ini, lanjut Iman, sekaligus memberi angin segar bagi PKB.

Cak Imin dan kawan-kawan boleh saja mengklaim bahwa keputusan Presiden itu merupakan hasil dari 'pressure' yang ia lakukan selama ini.

Tentu ini membuat popularitasnya di kalangan nelayan meningkat.

"Itu akan menjadi klaim politik PKB bahwa aspirasi nelayan telah diperjuangkan dan hasilnya ya sesuai dengan maunya nelayan. Dari tidak boleh menjadi boleh," lanjut Iman.

Ke depan, tentu hanya waktu yang bisa membuktikan apakah suara nelayan tetap pada Jokowi atau beralih ke PKB yang belakangan disebut-sebut hendak membuat poros baru di Pilpres 2019.

Sumber Kompas http://nasional.kompas.com/read/2018/01/18/08584001/jokowi-legalkan-cantrang-demi-suara-nelayan-di-pilpres

Read More

Pengamat: Dukungan Perindo Perbesar Peluang Menang 2DM

PEMERINTAHAN  RABU, 17 JANUARI 2018 , 18:24:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

RMOLJabar. Dukungan Partai Perindo pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi makin menguatkan bapaslon ini untuk berkompetisi di Pilgub Jabar 2018 mendatang.

Meski parpol non parlemen, Perindo memiliki sejumlah kekuatan yang akan memperbesar peluang kemenangan.

"Dukungan Perindo ke Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi tentu akan menambah kekuatan politik baru dalam memperbesar kemenangan. Sebab Perindo memiliki sejumlah kekuatan politik yang dapat mendongkrak elektabilitas pasangan 2 DM," ujar pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam kepada RMOL Jabar, Rabu (17/1).

Read More

PILGUB JABAR 2018: 2DM Maju, Isu SARA Tak Laku Di Jawa Barat

Bisnis.com,BANDUNG--Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan Isu SARA masih mungkin dimainkan dalam arena kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018. 

Sebagaimana diketahui, kemunculan isu SARA dapat merusak tenun kebangsaan karena berorientasi pada politik identitas bukan rasional.

“Kemungkinan isu SARA dimainkan di Pilkada Jabar itu masih ada. Tetapi, saya kira dampaknya tidak akan signifikan. Karena, para bakal calon yang muncul itu orang lokal semua,” kata Arif Jabar, Jumat (5/1/2018).

Menurut Arif, isu SARA bahkan tidak akan laku dijual dan tidak akan menemukan momentum kebangkitan di Jawa Barat. Hal ini karena, terdapat satu pasangan calon yang mampu meminimalisir isu tersebut.

Read More

Pilkada Jateng Jadi Tantangan Berat PDIP

 Suharjono

Sabtu, 6 Januari 2018 - 10:14 WIB

Sabtu, 6 Januari 2018 - 10:14 WIBPilkada Jawa Tengah jadi tantangan berat PDIP untuk bisa mengulang kembali catatan sejarah memenangkan pilkada. Foto ilustrasi/SINDOnews 

YOGYAKARTA - Pilkada Jawa Tengah tidak kalah serunya dengan pilkada lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Provinsi inilah PDIP harus berhati hati dan memiliki tantangan berat untuk bisa mengulang kembali catatan sejarah memenangkan pilkada.

Analis politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan, Jawa Tengah merupakan basis utama PDIP. Dengan kondisi ini hampir dipastikan PDIP akan berjuang total dan mati-matian untuk memenangkan Pilkada.

Peta dukungan terhadap Gubernur besutan PDIP Ganjar Pranowo yang banyak menuai kritikan menjadi sebuah catatan besar.

"PDIP harus selektif memilih pasangan cagub dan cawagub yang hendak diusung. Jika kalah di basis, ini tentu menjadi preseden buruk bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut," ujarnya saat berbincang dengan SINDOnews, Sabtu (6/1/2018).

Read More

Isu Sara Bakal Hiasi Pilkada Jabar, Deddy Mizwar Dinilai Sebagai Perisai Dedi Mulyadi

Balad Siliwangi

Jumat 05 Januari 2018 - 10:49

BaladSiliwangi - Analis politik Point Indonesia, Arif Nurul Imam, mengatakan, isu SARA masih mungkin menghiasi Pilkada Jawa Barat 2018.

“Kemungkinan isu SARA dimainkan di Pilkada Jabar masih ada. Meski demikian, dampaknya tak begitu signifikan karena bakal calon yang muncul di permukaan orang lokal semua,” kata Arif, Kamis (4/1/2018).

Menurut Arief, strategi Dedi Mulyadi menggandeng Deddy Mizwar sebagai pasangannya di Pilkada Jawa Barat 2018 dapat dikatakan sebagai langkah tepat. Sebab, Dedi menjadi salah satu kandidat yang mungkin diserang isu SARA lantaran dirinya sangat kental dengan budaya sunda dan nasionalisme.

“Pasangan Dedi Mulyadi-Deddy Mizwar menjadi pasangan calon yang merepresentasikan nasionalis-relegius sehingga pasangan ini merupakan perpaduan corak representasi masyarakat Jabar. Artinya, dengan duet dua tokoh ini, serangan SARA kepada Dedi Mulyadi akan berkurang, bahkan bisa diredam karena adanya Deddy Mizwar,” katanya.

Potensi isu SARA, lanjut Arif, kemungkinan besar akan diembuskan jika lawan politik Dedi Mulyadi mengapitalisasi isu-isu SARA.

“Namun, dampak elektoralnya tak bakal signifikan. Selain itu, latar belakang Dedi Mulyadi sebagai mantan aktivis HMI dan pengurus Nahdlatul Ulama dapat menjadi counter isu yang bisa meredam isu tersebut,” ucapnya.

Arif menilai, ada isu lain yang mungkin bisa dimainkan dalam Pilkada Jawa Barat ketimbang menggunakan isu SARA.

“Isu perang kesalehan, siapa yang paling saleh atau religius. Isu lain soal Meikarta juga akan menjadi isu hangat,” tandasnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengklaim pasangan Dua DM (Dedi Mulyadi-Deddy Mizwar) bakal memberikan sumbangsih besar untuk Pilkada Jawa Barat 2018 dengan cara menurunkan tensi politik yang memungkinkan dibuat tinggi dengan isu SARA.

“Dua-duanya mewakili dua sisi yang berbeda. Yang satu mewakili kelompok masyarakat religius, yang satu mewakili representasi masyarakat nasionalis. Dua-duanya kali ini digabungkan dari yang biasa dibenturkan. Ini sumbangsih kita bagi Pilkada Jawa Barat untuk menjadikan pilkada yang tenang, tertib, dan adem serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” kata Dedi, Kamis.

Sumber Kumparan https://kumparan.com/balad-siliwangi/isu-sara-bakal-hiasi-pilkada-jabar-deddy-mizwar-dinilai-sebagai-perisai-dedi-mulyadi

Read More

Pilkada Jabar Dinilai Akan Jadi Perang Kesalehan, Siapa yang Paling Religius

 Jumat, 5 Januari 2018 

Kolase Tribun Jabar

Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar (Duo DM) 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.CO.ID, PURWAKARTA - Isu SARA dianggap tidak akan terlalu laku pada kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 nanti.

Menurut Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, hal tersebut karena para bakal calon berasal dari orang lokal.

Selain itu, isu tersebut bisa diredam oleh adanya bakal calon dari koalisi Sejajar yaitu 2DM, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar.

Arif menambahkan, kedua sosok itu bisa saling melengkapi dan mampu meminimalisir isu SARA yang kemungkinan berkembang.

"Pasangan tersebut merepresentasikan kubu nasionalis dan kubu religius. Maka, saya kira ini sangat mewakili corak publik Jawa Barat," kata Arif saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jum’at (5/1/2018).

Read More