FARID ASSIFA, KONTRIBUTOR BANDUNG, DENDI RAMDHANI
Ridwan Kamil menerima surat rekomendasi yang diberikan Partai Golkar secara resmi untuk maju di Pilkada Jawa Barat.(KOMPAS.com/Rakhmat Nur Hakim)
BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Golkar dan
Ridwan Kamil resmi bercerai di Pilkada Jawa Barat 2018. Partai belambang pohon
beringin itu menarik dukungan lantaran Ridwan tak kunjung memilih Daniel
Muttaqien sebagai pendampingnya.
Berikut perjalanan politik Ridwan Kamil bersama Golkar hingga berujung
perceraian menjelang Pilkada Jawa Barat 2018 yang dihimpun Kompas.com.
27 Oktober 2017
Romantisme Ridwan Kamil dan Golkar mulai terjalin saat Partai Golkar
mengumumkan secara resmi mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur
Jawa Barat. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menuturkan,
surat keputusan (SK) dukungan untuk Emil telah ditandatangani.
Selain mengusung Emil, Golkar juga mengusung kadernya Daniel Muttaqien
untuk dipasangankan sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping wali kota
Bandung itu.
"Calon gubernur adalah Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai
calon wakil gubernur Jawa Barat," kata Idrus di Kantor DPP Partau Golkar,
Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/10/2017).
Emil sebelumnya sudah diusung oleh tiga partai, yakni Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Total
kursi yang dikumpulkan koalisi tiga partai tersebut adalah 21 kursi. Jumlah
yang cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar.
Adapun Golkar memiliki 17 kursi di Jabar, sehingga total kursi koalisi
pendukung Emil adalah 38 kursi.
Idrus Marham menegaskan, pemilihan pasangan Emil-Daniel telah melalui
proses panjang, termasuk berkomunikasi dengan partai-partai yang telah lebih
dulu mendukung Emil.
Selain dengan partai pengusung lainnya, Idrus mengatakan komunikasi
terkait cawagub telah dilakukan juga dengan Emil.
"Karena ini pembicaraan kami sudah cukup lama sekaligus kami sudah
bicara dengan Nasdem maka kita berharap tentu nanti ada pengertian dari
teman-teman ya karena namanya calon gubernur itu hanya satu dan calon wakil
gubernur juga hanya satu," tutur Idrus.
4 November 2017
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyambangi rumah dinas
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum.
Idrus datang didampingi bakal calon wali kota Bandung Nurul Arifin dan
Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1 Ratu Dian Hatifah.
Maksud kedatangan Indrus adalah memperlihatkan surat keputusan resmi
dukungan Golkar untuk pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018.
Langkah itu sekaligus menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak soal
komitmen Golkar terkait keputusannya mendukung Ridwan Kamil.
"Hari ini kami bersilaturahim dengan Kang Emil untuk menyampaikan
beberapa hal. Kami menjelaskan tentang mekanisme di Partai Golkar bahwa
sebenarnya surat keputusan Partai Golkar tentang penetapan Kang Emil sebagai
calon gubernur dan wakilnya, saudara Daniel Mutaqien, sudah ditandatangani pada
24 Oktober yang lalu oleh ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar," ujar
Idrus seusai pertemuan.
Namun, kata Idrus, SK itu belum secara resmi diserahkan. Sebab, sesuai
aturan partai, penyerahan SK harus bersifat estafet. Itu artinya, penyerahan SK
akan diberikan langsung oleh jajaran DPD Jabar.
"Namun, mekanisme penyerahan sesuai aturan di Partai Golkar nanti
kami serahkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan setelah itu
nanti DPD Partai Golkar Provinsi Jabar didampingi pemenangan pemilu Jawa 1 akan
menyerahkan kepada Kang Emil," tutur Idrus.
Idrus mengatakan, Golkar memilih Ridwan Kamil atas dasar elektabilitas
Ridwan Kamil jauh di atas Bupati Purwakarta yang juga Ketua Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Berdasarkan survei Poltracking Indonesia pada Juni lalu, Emil berada
pada peringkat pertama dengan angka 21,38 persen. Sementara, Dedi Mulyadi
berada di posisi kedua di angka 4,88 persen.
9 November 2017
Setelah menjajaki pendekatan dengan Partai Golkar, Ridwan Kamil pun
akhirnya diperkenalkan secara resmi menjadi calon gubernur yang didukung
Golkar. Di hadapan ratusan kader Golkar, Ridwan resmi berduet dengan Daniel
Murtaqien Syafiuddin sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
Baca juga : Golkar Pilih Ridwan Kamil, Ini Penjelasan Setya Novanto
Deklarasi ini diawali pembacaan surat keputusan rekomendasi DPP Golkar
terhadap pencalonan Ridwan-Daniel tertanggal 24 Oktober oleh Wakil Sekretaris
Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu, Ratu Dian.
Sementara itu, gelombang protes terus bermunculan. Kader Golkar pro Dedi
Mulyadi tak sepakat dengan keputusan partai. Mereka mendesak pimpinan partai
tetap mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur.
19 November 2017
Tak lama setelah mengumungkan duet Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien,
perahu Partai Golkar digoncang masalah. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto
sedang berperkara dengan hukum terkait kasus korupsi e-KTP.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak
partainya segera melakukan pergantian ketua umum.
Menurut dia, Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat ini
sudah tidak bisa menjalankan tugasnya karena menjadi tahanan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
"Harus ada pimpinan baru yang merepresentasikan semangat perubahan
Partai Golkar," kata Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Minggu
(9/11/2017).
Dedi mengatakan, pergantian posisi ketua umum ini bisa dilakukan dengan
dua cara. Pertama, melalui forum rapat pimpinan nasional. Dalam forum itu bisa
ditunjuk satu orang yang menjadi pelaksana tugas ketua umum Golkar.
Cara lain adalah dengan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa
yang merupakan forum tertinggi partai beringin. Di forum itu, kader Golkar bisa
mencalonkan diri dan bersaing memperebutkan posisi ketua umum.
13 Desember 2017
Airlangga Hartato yang merupakan Menteri Perindustrian dipilih menjadi
Ketua Umum Partai Golkar setelah melalui rapat pleno.
17 Desember 2017
Partai Golkar resmi mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil. Ketua Badan
Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengaku pihaknya
telah menerima surat pencabutan dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai bakal calon
gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.
Isi surat tersebut kata Iswara sesuai dengan yang tertera di surat yang
ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris
Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham itu.
"Karena setelah rekomendasi dikeluarkan sampai dengan tanggal
(25/11/2017) tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh calon gubernur Ridwan
Kamil dengan DPD Golkar Jawa Barat (soal calon wakil gubernur)," ujar
Iswara di hotel Sultan Jakarta.
Baca juga : Golkar Cabut Dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jawa
Barat 2018
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, Emil, sapaan
akrab Ridwan Kamil, dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal.
Kesepakatan tersebut adalah untuk maju bersama kader Partai Golkar
sebagai calon wakil gubernurnya. Golkar kemudian menunjuk Daniel Muttaqien
Syaifullah.
"Ternyata kemudian Pak Ridwan Kamil tidak konsisten dengan
keputusan Partai Golkar dan tidak konsisten dengan kesepakatan yang dibangun
Partai Golkar dan Pak Ridwan Kamil," ujar Nurdin di sela Rapimnas Partai
Golkar di JCC, Senayan, Jakarta.
18 Desember 2017
Mendapat kabar tersebut, Ridwan mengatakan pasrah. Ia pun mengaku akan
tetap fokus bersama tiga partai pendukung lainnya, yakni Partai NasDem, PPP,
dan PKB.
"Saya tidak dalam posisi bisa mengubah-ubah yang namanya surat
dukungan ya, karena itu tergantung dinamika di partai masing-masing," ujar
Ridwan.
“Saya fokus pada partai yang sudah fix (mendukung) yaitu Nasdem, PKB dan
PPP yang kalau dijumlah totalnya juga sudah 21 (kursi), artinya kalaupun iya
berita itu, majunya saya ke Pilgub masih memadai,” tuturnya.
Dilema
Analis politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai, pencabutan
dukungan Golkar tehadap Ridwan Kamil akan mengubah konstelasi politik Pilkada
Jabar. Meski demikian, kata Arif, penarikan dukungan Golkar pada Ridwan Kamil
sebagai calon gubernur tak mempengaruhi pencalonannnya jika partai pengusung,
Nasdem, PPP, dan PKB tetap konsisten.
"Hanya saja, RK (Ridwan Kamil) menghadapi dilema karena posisi
cawagub akan menjadi pertarungan kepentingan partai pendukung untuk mengajukan
kadernya. Jika tak pandai membangun konsensus politik, maka di level ini juga
berbahaya karena bisa saja partai pendukung (PPP dan PKB) akan menarik dukungan
jika kadernya tak terakomodasi sebagai cawagub," kata Arif kepada Kompas.com,
Selasa (19/12/2107).
Menurut Arif, potensi PPP menarik dukungan juga ada, jika kadernya tak
dipilih sebagai cawagub. Sebab, jika melalui konvensi belum tentu terpilih
sebagai cawagub yang berujung kekecewaan.
Dampaknya, kata dia, Ridwak Kamil tak akan memperoleh tiket ke Pilkada
Jabar, kecuali ada tambahan dukungan partai lain untuk memenuhi syarat
pencalonan.
"Namun di sisi lain pernyataan elite PPP tersebut juga bisa dibaca
sekadar membangun bargaining (tawar menawar) PPP agar diakomodasi
kadernya," katanya.
Oleh karena itu, untuk mengamankan tiket pencalonan, Arif menyarankan
Ridwan Kamil harus membuat konsensus politik dengan partai yang kadernya tak
terakomodasi menjadi cawagub.
Koalisi Golkar dan PDI-P
Arif juga menyinggung soal kemungkinan koalisi Golkar dan PDI-P. Dia
mengatakan, peluang koalisi besar Golkar-PDIP di Pilkada Jabar sesungguhnya
sudah terbaca dari pernyataan para elite PDI-P, khususnya Sekjen PDI-P Hasto
Kristiyanto. Apalagi, di tengah pergantian Ketua Umum Golkar Setya Novanto,
peluang ini makin besar, karena kemungkinan besar dukungan Golkar akan
dialihkan ke kader lain.
"Jika dilihat dari komunikasi politik selama ini, tampaknya PDI-P
akan berkoalisi dengan Golkar dalam Pilkada Jabar. Koalisi ini tentu akan
menjadi koalisi yang patut diperhitungkan karena memiliki mesin politik yang
kuat. Selanjutnya, tinggal menentukan cagub dan cawagubnya dengan melihat
prestasi dan tingkat elektabilitasnya," tandas Arif.
Sumber Kompas.com http://regional.kompas.com/read/2017/12/19/12054351/perjalanan-ridwan-kamil-bersama-golkar-hingga-berujung-perceraian
Posts
0 komentar:
Post a Comment