Parlemen Pasca Setya Novanto

 Selasa, 19/12/2017 | 12:55

Oleh Arif Nurul Imam
Pengamat Politik POINT Indonesia

PARTAI Golkar sedang menghadapi badai politik akibat ketua umum (ketum) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP yang merugikan uang negara sebesar Rp2,3 triliun. Terlepas besar kecilnya dampak dari kejadian ini, tapi yang jelas Golkar menuai kerugian politik.

Di tengah menyambut tahun politik, partai berlambang beringin ini, selain harus berjuang untuk memulihkan citranya, juga dituntut melakukan langkah-langkah penyelamatan sebagaimana dilontarkan oleh kader-kader Golkar.

Di tengah kondisi tren elektabilitas yang makin menurun, langkah penyelamatan menjadi penting dan mendesak. Bukan saja terkait untuk kembali memulihkan kepercayaan publik pada partai warisan Orde Baru ini, tapi juga berfungsi untuk menjaga soliditas partai, terutama terkait perubahan struktur kepengurusan.

Munaslub untuk Rekonsiliasi

Pasca rapat pleno yang memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar menjadi babak baru. Meski demikian, Munaslub tetap digelar dan mengokohkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Sosok Airlangga menjadi tokoh yang paling tepat di tengah turbulensi politik di internal Golkar. Selain sebagai menteri di Kabinet Kerja, ia juga bisa diterima di semua faksi Golkar. Dengan demikian, kepemimpinannya akan efektif menjalankan roda organisasi di satu pihak dan di pihak lain bisa komunikasi dengan pemerintah.

Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yaitu terkait siapa yang pantas mengganti Setnov sebagai Ketua DPR. Ini menjadi penting, sebab ketua DPR selain merupakan jabatan publik, juga akan menjadi wajah Golkar di Senayan.

Dengan kondisi semacam ini, Golkar harus jernih dan objektif mengusung kadernya untuk duduk sebagai ketua DPR. Golkar harus mengedepankan kader yang bukan saja kompeten, namun juga harus memiliki integritas dan bisa menjalin komunikasi. 

Pengganti Setnov di DPR

Sebagaimana banyak dilontarkan oleh para kadernya, Golkar hari ini butuh upaya penyelamatan. Karena itu butuh nakhoda yang kapabel selain tak memiliki kasus hukum. Selain ketum partai, juga harus dipikirkan sosok pengganti Setyo Novanto sebagai ketua DPR. Sebab, bagaiamanapun ketua DPR akan menjadi representasi Golkar karena berasal dari kader beringin.

Karena itu, soal pergantian ketua DPR harus menimbang soal bukan hanya soal kepentingan politik praktis, melainkan juga soal kapasitas, integritas, dan kecakapan politiknya.  Ada banyak nama yang potensial sebut saja, Azis Syamsudin, Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Rambe Kamarul Zaman.

Namun demikian, dari beberapa faktor di atas yang paling penting ditimbang adalah bahwa sosok tersebut diterima di semua pihak. Baik karena pengalamannya yang memang sudah sangat matang dan bertahun-tahun di DPR, ia juga memiliki komunikasi yang santun dan jauh dari kesan manuver.

Untuk menentukan sosok yang tepat sepert ini, Partai Golkar sebaiknya kembali mengamati para politisi yang terbilang senior baik di Golkar maupun di Senayan, terukur dari sejak berapa lama dia DPR. Sebab bagaimana pun sosok tersebut adalah orang yang dipercayai akan memegang pucuk pimpinan di lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Sumber http://rilis.id/parlemen-pasca-setya-novanto.html