Elektabilitas 53 Persen, Posisi Jokowi Dinilai Belum Aman

• Nasional

Fabian Januarius Kuwado

Kompas.com - 27/11/2017, 15:28 WIB

Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda motor trail saat kunjungan kerjanya ke Muara Gembong, Bekasi, Rabu (1/11/2017)(Biro Pers Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Point Indonesia, Arif Nurul Imam berpendapat, elektabilitas Joko Widodo belum aman untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Hal tersebut berdasarkan survei Poltracking yang dirilis pada Minggu (26/11/2017) kemarin, yang menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi 53,2 persen, sedangkan Prabowo 33 persen.

"Memang unggul. Tapi Jokowi enggak boleh lengah. Posisi elektabilitas hari ini seperti yang dirilis Poltracking, posisi Presiden Jokowi belum bisa dikatakan aman," ujar Imam saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/11/2017).

"Sebagai petahana, elektabilitas 53 persen tentu masih sangat rawan. Karena untuk memenangkan pilpres, harus memperoleh dukungan 50 persen plus plus," kata dia.

Apalagi, pilpres tinggal sekitar dua tahun lagi. Dengan sejumlah "serangan" isu yang dimainkan pihak lawan, elektabilitas Jokowi berpotensi semakin tergerus. Demikian pula dengan janji-janji yang belum sempat direalisasikan pemerntahan Jokowi-JK.

Read More

Pengamat: Genjot Elektabilitas, Golkar Harus Percepat Munaslub

Politik  SENIN, 27 NOVEMBER 2017 , 17:31:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

net

RMOLJabar. Pengamat Politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengungkapkan, dinamika Partai Golkar paska Setnov ditetap jadi tersangka oleh KPK memang makin menarik.

Hal ini terutama mengenai perdebatan apakah perlu digelar Munaslub untuk memilih struktur kepengurusan baru atau sekadar cukup dengan menunjuk Plt melalui rapat pleno.

Read More

"Golkar Harus Menggelar Munaslub untuk Penyelamatan Partai"

1. Senin 27 November 2017, 14:53 WIB
   
   
   
    
   foto: Illustrasi Okezone 
   
   
   JAKARTA - Pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai Partai Golkar harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu. 
   
   
   "Untuk penyelamatan partai, ada baiknya Golkar menggelar Munaslub. Karena melalui munaslub akan terpilih struktur kepemimpinan yang memiliki legitimasi politik yang kuat," kata Arif dalam keterangannya, Senin (27/11/2017).
   
   
   Menurutnya, mengganti struktur kepengurusan, khususnya ketua umum, idealnya melalui forum musyawarah tertinggi, dalam hal ini munaslub. Ini karena, ketua umum merupakan sosok representasi partai yang harus memiliki dukungan kader.
   
   
   Selain itu, ketua umum dan kepengurusan baru, lanjut Arif, harus mampu menjawab tantangan Golkar hari ini, apalagi menjelang tahun politik Pilkada, Pileg dan Pilpres. Karena itu, ketum baru harus merupakan sosok yang bisa menyatukan kekuatan faksi-faksi di Golkar dan memiliki beban politik minimalis. 
   
   
   “Di tengah trend elektabilitas Golkar yang makin menurun sebagaimana dilansir oleh beberapa survey, tak ada pilihan lain kecuali Munaslub segera dilaksanakan agar Golkar bisa terselamatkan,” pungkasnya.
    (wal)
   
   
   Sumber Okezone https://news.okezone.com/read/2017/11/27/337/1821254/golkar-harus-menggelar-munaslub-untuk-penyelamatan-partai

Read More

Setnov Diburu KPK, Dukungan Golkar untuk Jokowi Terancam

Korupsi KTP Elektronik

Kamis, 16 November 2017 15:17 WIB

henry lopulalan/stf

TOPPING OFF GEDUNG BARU GOLKAR - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kedua kanan) menekan tombol bersama Sekjen Idrus Marham (tengah), Bendahara Umum Robert J. Kardinal, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kedua kiri) dan Anggota Dewan Kehormatan MS Hidayatt "Topping Off" gedung baru Partai Golkar di DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu (12/11). Gedung baru Golkar bernama Gedung Panca Bakti itu untuk menampung seluruh pengurus Partai Golkar baik organisasi internal DPP maupun organisasi sayap Partai Golkar.

 Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konstelasi politik dikabarkan akan berubah seiring penetapan Ketua Umum Golkar Setyo Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh KPK. Tidak saja di internal Golkar, namun juga ke konstelasi politik eksternal Golkar.

 

“Pasca-jadi buronan KPK, geliat internal Golkar bakal dinamis. Faksi-faksi politik segera mengkonsolidasikan diri dan membangun kekuatan untuk memperebutkan posisi ketum Golkar,” ujar analis politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam melalui pesan singkat, Kamis (16/11/2017).

Read More

GMNI dan Seolah-olah Berkuasa

Foto : www.gmni.or.id

Pada suatu kesempatan, sekitar setahun lalu, saya diajak salah satu pentolan GMNI Jan Prince Permata untuk mengikuti diskusi di sekretariat pusat GMNI. Tema yg diusung pun menarik, "Peran Media dan Gerakan Mahasiswa".yang dihadiri para presidium dan ketua presidium.

Dalam forum diskusi tersebut saya melontarkan bahwa GMNI dalam posisi dilema. Dikatakan dilema karena secara simbolik kelompok merah hari ini sedang berkuasa, tapi secara representatif kader GMNI yang duduk di jabatan strategis hampir tidak ada, misalnya setingkat menteri. Toh jika ada, misalnya Kang Teten Masduki bukan representasi GMNI, melainkan NGO.

Sementara itu, karena secara simbolik ideologi sama, pergerakan GMNI menjadi tidak luwes, bahkan kaku karena dianggap publik sebagai bagian gerbong kekuasaan. Dampaknya, GMNI kerap gagap, untuk tidak mengatakan dilema dalam merespon isu dan kebijakan publik yang acapkali bertentangan dengan kepentingan publik.

Meski bukan parpol, sebagaimana diketahui, representasi semacam ini kerap dijadikan acuan dalam menentukan jabatan-jabatan politis. Karenanya, posisi GMNI hari ini memang dilema, karena seolah-olah ikut bagian gerbong kekuasaan, tapi dalam kenyataannya justru tak ikut kecipratan kue kekuasaan. Disisi lain sebagai gerakan mahasiswa, mereka di tuntut menjadi agen of change sekaligus menjadi kekuatan kontrol bagi rezim yang berkuasa.

Kongres XX kali ini yang dibuka oleh Presiden Jokowi, saya kira penting membicarakan reposisioning ini, agar GMNI makin progresif dan jaya. Dan satu lagi, misalnya mempertegas sikap dan komitmennya dalam memperjuangkan para marhaen, seperti terkait penolakan warga Kendeng menolak pabrik semen. Menjadi Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang yang membumi. Selamat Berkongres GMNI.

Read More

Menyoal Nama Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

Foto : bandara.id

Oleh: Arif Nurul Imam(Pemerhati Sosial Politik dan Pegiat Sanggar Maos Tradisi(SMT) Yogyakarta)

Bandara baru New Yogyakarta International Airport(NYIA) yang akan menggantikan bandara Adi Sutjipto Yogyakarta saat ini dalam proses pembangunan. Bandara yang diperkirakan akan beroperasional pada 2020 ini, terletak di ujung Barat Kota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo.

Secara umum, penulis sepakat dengan rencana pembangunan bandara bertaraf internasional tersebut, selain karena bandara Adisucipto sudah cukup padat, namun juga diharapkan bakal memberi dampak ganda terhadap perekonomian DIY, khususnya warga sekitar bandara.

Kering Makna dan Spirit

Namun demikian, ada yang mengganjal dalam benak penulis, yaitu soal pilihan nama yang kurang relevan dan terkesan hanya untuk gagah-gagahan. Hal tersebut karena  nama NYIA tidak mencerminkan identitas dan spirit kearifan lokal provinsi DIY. Pendek kata, nama tersebut tak ada kesan “istimewa” sebagaimana Yogyakarta yang dikenal istimewa.

Pilihan nama dengan bahasa internasional, tepatnya bahasa inggris, hanya mengesankan bahwa bandara baru ini bertaraf internasional yang terletak di Yogyakarta. Namun secara makna dan spirit terasa kering makna dan tak memiliki nilai spirit.

Jika kita menoleh nama bandara di berbagai kota di Indonesia, pilihan nama sebagian besar merupakan nama pahlawan yang berjasa terhadap republik ini atau mencerminkan kekayaan local wisdom. Misal saja, bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, bandara Juanda di Surabaya, bandara Minangkabau International Airport di Padang, dll.

Read More

Survei: elektabilitas Dedi Mulyadi mengalami peningkatan

Jumat, 3 November 2017 21:28 WIB | 1.961 Views

Pewarta: M. Ali Khumaini

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Foto Humas Pemkab Purwakarta)

Kader Golkar menjadi semakin solid mendukung Dedi Mulyadi setelah rekomendasi diumumkan. Dampaknya bagus untuk Dedi. Tetapi negatif bagi Golkar." 

Purwakarta (ANTARA News) - Survei Indo Barometer menyatakan elektabilitas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengalami peningkatan ke angka 20 persen, menyalip elektabilitas Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang menurun ke angka 16 persen.

Read More

Golkar Dukung Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Malah Dapat Untung

Reporter:

Antara

Editor:

Ninis Chairunnisa

Sabtu, 4 November 2017 12:24 WIB 

Ketua Dewan Pengurus Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjawab pertanyaan wartawan di restoran Riung Sunda, Cikini, di Jakarta, Senin, 18 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Purwakarta - Survei Indo Barometer menyatakan elektabilitas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mengalami peningkatan ke angka 20 persen. Perolehannya menyalip elektabilitas Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, yang menurun ke angka 16 persen.

Read More

Peluang Dedi Masih Besar Meski Tidak Didukung Golkar

Nusantara  JUM'AT, 03 NOVEMBER 2017 , 00:24:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

SHARES

#

Foto/Net

RMOL. Kendati Partai Golkar tidak memberi dukungan kepad Dedi Mulyadi, namun peluang Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu untuk melaju dalam Pilkada 2018 tetap besar.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi: Kita Kurang Waspada, Kurang Sadar Budaya, Maka Radikalisme Muncul

Penerus Dedi Mulyadi Harus Memiliki Intelektualitas Memadai

Analis Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam menjelaskan Dedi sulit untuk menolak aspirasi para pendukung dan simpatisan agar tetap maju sebagai calon gubernur meski tidak melewati partai Golkar.

Menurut Arif, Dedi memang kader militan partai, tapi loyalitasnya kemungkinan akan berpijak pada aspirasi publik.

Read More

Pengamat: Elektabilitas Dedi Mulyadi Salip Deddy Mizwar Buktikan Pemilih Jabar Masih Cair

Kontributor Tasikmalaya, Irwan Nugraha

Kompas.com - 03/11/2017, 21:05 WIB

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri safari budaya di Kota Bandung, Sabtu (27/10/2017).(Kompas.com/ Irwan Nugraha)

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menyoroti adanya fenomena baru dalam hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indo Barometer yang dirilis pada Jumat (3/11/2017). 

Yakni meningkatnya elektabilitas Dedi Mulyadi sampai 20 persen di bawah Ridwan Kamil 46 persen. Elektabilitas bupati Purwakarta itu menyalip Deddy Mizwar yang menurun di angka 16 persen. Padahal, beberapa hasil survei sebelumnya, posisi Dedi Mulyadi selalu di urutan ketiga di bawah Deddy Mizwar. 

Read More

Tak Didukung Golkar, Peluang Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar Dinilai Tetap Besar

Kompas.com - 03/11/2017, 06:54 WIB

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat sesi foto di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Dedi Mulyadi digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. (KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam menilai, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi masih tetap memiliki peluang besar untuk maju ke Pilkada Jawa Barat 2018 meski tidak didukung Golkar.

Dedi, menurut Arif, kemungkinan bisa pindah ke partai lain untuk maju ke Pilkada Jabar meski bupati Purwakarta itu termasuk kader militan Golkar.

Read More

Meski Tak Didukung Golkar, Peluang Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jabar Tetap Kuat

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 02 November 2017, 22:18 WIB

 Dedi Mulyadi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kendati Partai Golkar tidak memberikan dukungan politiknya kepada Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, peluang untuk tetap melaju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 tetap besar. Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pernah menyatakan bahwa Dedi Mulyadi merupakan kader militan partai dan tak mungkin pindah ke partai lain boleh jadi itu benar. 

Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menyatakan, melihat dinamika politik yang berkembang di masyarakat, sepertinya kehendak masyarakat Jawa Barat yang menginginkan Dedi maju menjadi pemimpin Jabar tak bisa dibendung. Ia memprediksi bukan tidak mungkin nantinya Bupati Purwakarta itu akan maju diusung oleh partai selain Golkar.

Read More