Nusantara RABU, 11 OKTOBER 2017 , 09:38:00 WIB | LAPORAN: SAEFUL ANWAR
RMOL. Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Bumi Tenguyun
Kalimantan Utara menjadi catatan sejarah bagi masyarakat setempat. Namun
disayangkan, kedatangan orang nomor wahid di Indonesia itu tidak membahas soal potensi pertanian di Kaltara.
Sekretaris HKTI Provinsi Kaltara, Doddy Irvan menyatakan, Kaltara
sedang fokus pembangunan di bidang infrastruktur dan pertanian.
Setidaknya, terdapat 38.000 rumah tangga di Kaltara yang menekuni bidang
pertanian.
"Kini, bidang pertanian sedang digenjot untuk memaksimalkan hasil dengan kualitas tinggi," kata dia saat melakukan audiensi dengan Dewan Pertimbangan HKTI Oesman Sapta Odang.
Ditambahkan Doddy, kunjungan Presiden ke Provinsi termuda itu seharusnya juga memperhatikan bidang pertanian, sehingga mampu mengangkat dan meningkatkan potensi pertanian di Kaltara, uatamanya di wilayah perbatasan.
"Banyak potensi pertanian di Kaltara, termasuk di wilayah perbatasan seperti padi, kakao, pisang hingga garam sedang dimaksimalkan sehingga, Kaltara bisa menjadi daerah penghasil komoditas tertentu. Alangkah baiknya, kunjungan Presiden RI kemarin itu juga meninjau hasil-hasil pertanian di Kaltara," kata Doddy dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (11/10).
Selanjutnya, menurut Doddy yang juga mantan jurnalis ini menilai langkah dan kebijakan Pemprov juga memberikan perhatian besar terhadap potensi pembangunan sektor pertanian. Sehingga pertanian menjadi alternatif pekerjaan masyarakat Kaltara yang mumpuni.
"Jika dikaitkan dengan potensi penguatan perbatasan, pertanian menjadi satu tulang punggung utama selain infrastruktur. Sehingga pemvangunan bidang infrastruktur dan bidang pertanian menjadi kekuatan tersendiri bagi wilayah di perbatasan, dan penguatan sektor riil dan pertanian menjadi sangat niscaya," jelas Doddy.
Ditambahkan oleh pengamat politik Arif Nurul Imam, menyayangkan kunjungan Presiden RI tidak meninjau lokasi wilayah pertanian di Kaltara. Padahal sektor pertanian di Kaltara sedang digenjot.
"Kaltara merupakan provinsi baru yang merupakan daerah potensi pertanian yang dapat menunjang terwujudnya kedaulatan pangan secara nasional. Meski era otonomi daerah, tapi butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga sektor pertanian dapat menjadi agenda prioritas semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Memang jadwal kunjungan Presiden ke daerah-daerah sangat padat dan selektif. Sehingga dalam memperhitungkan lokasi kunjungan harus melalui hitung-hitungan matang.
Dengan demikian, perlu dorongan juga dari pemerintah provinsi untuk menggaungkan isu pertanian di Kaltara secara nasional, sehingga terdengar dan menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Bukan tidak mungkin Presiden kembali ke Kaltara dengan tujuan yang berbeda. Isu pertanian harus digaungkan hingga terdengar ke pemerintah pusat, sehingga ada political will dari pemerintah pusat untuk mendorong daerah-daerah yang potensial di sektor pertanian, termasuk di Kaltara," pungkas Arif. [ipk]
"Kini, bidang pertanian sedang digenjot untuk memaksimalkan hasil dengan kualitas tinggi," kata dia saat melakukan audiensi dengan Dewan Pertimbangan HKTI Oesman Sapta Odang.
Ditambahkan Doddy, kunjungan Presiden ke Provinsi termuda itu seharusnya juga memperhatikan bidang pertanian, sehingga mampu mengangkat dan meningkatkan potensi pertanian di Kaltara, uatamanya di wilayah perbatasan.
"Banyak potensi pertanian di Kaltara, termasuk di wilayah perbatasan seperti padi, kakao, pisang hingga garam sedang dimaksimalkan sehingga, Kaltara bisa menjadi daerah penghasil komoditas tertentu. Alangkah baiknya, kunjungan Presiden RI kemarin itu juga meninjau hasil-hasil pertanian di Kaltara," kata Doddy dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (11/10).
Selanjutnya, menurut Doddy yang juga mantan jurnalis ini menilai langkah dan kebijakan Pemprov juga memberikan perhatian besar terhadap potensi pembangunan sektor pertanian. Sehingga pertanian menjadi alternatif pekerjaan masyarakat Kaltara yang mumpuni.
"Jika dikaitkan dengan potensi penguatan perbatasan, pertanian menjadi satu tulang punggung utama selain infrastruktur. Sehingga pemvangunan bidang infrastruktur dan bidang pertanian menjadi kekuatan tersendiri bagi wilayah di perbatasan, dan penguatan sektor riil dan pertanian menjadi sangat niscaya," jelas Doddy.
Ditambahkan oleh pengamat politik Arif Nurul Imam, menyayangkan kunjungan Presiden RI tidak meninjau lokasi wilayah pertanian di Kaltara. Padahal sektor pertanian di Kaltara sedang digenjot.
"Kaltara merupakan provinsi baru yang merupakan daerah potensi pertanian yang dapat menunjang terwujudnya kedaulatan pangan secara nasional. Meski era otonomi daerah, tapi butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga sektor pertanian dapat menjadi agenda prioritas semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Memang jadwal kunjungan Presiden ke daerah-daerah sangat padat dan selektif. Sehingga dalam memperhitungkan lokasi kunjungan harus melalui hitung-hitungan matang.
Dengan demikian, perlu dorongan juga dari pemerintah provinsi untuk menggaungkan isu pertanian di Kaltara secara nasional, sehingga terdengar dan menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Bukan tidak mungkin Presiden kembali ke Kaltara dengan tujuan yang berbeda. Isu pertanian harus digaungkan hingga terdengar ke pemerintah pusat, sehingga ada political will dari pemerintah pusat untuk mendorong daerah-daerah yang potensial di sektor pertanian, termasuk di Kaltara," pungkas Arif. [ipk]
Sumber RMOLKalbar
Posts
0 komentar:
Post a Comment