Hary Tanoe Dizalimi, Pengguliran Kasus SMS Dinilai Sebagai Upaya Penggembosan Perindo

Rabu, 21 Juni 2017 - 13:37 wib

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai SMS Ketua Umum (Ketum) Perindo Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) ke Jaksa Yulianto bukanlah pesan ancaman. Bahkan pengguliran kasus SMS itu dinilai bernuansa politik.

Pengamat politik dari VoxPol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, kasus SMS Hary Tanoesoedibjoe ke Jaksa Yulianto mungkin merupakan salah satu cara menggembosi kekuatan Partai Perindo dan Hary Tanoe yang tengah menuju puncak elektabilitas menjelang Pemilu seretntak 2019.

Menurut Pangi, sentuhan Ketua Umum Partai Perindo itu telah terbukti memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Imbasnya muncul spekulasi bahwa kasus SMS Hary Tanoe dimunculkan kembali setelah berhenti selama 1,5 tahun karena ada unsur politiknya.

Pangi menuturkan, Hary Tanoe berhasil ikut menumbangkan petahana di Pilgub DKI Jakarta dengan berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat Ibu Kota lewat Partai Perindo.

Sebab itu, ia menilai, kasus yang tengah dilakukan penyelidikan tersebut merupakan aksi balasan dari penguasa kepada Hary Tanoe.

"Sehingga bisa saja melakukan ini (penggembosan Perindo lewat kasus SMS) untuk kepentingan yang menggembosi Partai Perindo, bagaimana kemudian mereka memastikan dengan pembalasan seperti itu," ujarnya kepada Okezone, Rabu (21/6/2017).

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut Hary Tanoe telah menjadi tersangka kasus SMS. Padahal Mabes Polri menyatakan Hary Tanoe baru sebatas saksi terlapor. Kontan pernyataan Jaksa Agung tersebut dinilai bermuatan politis.

“Jaksa Agung HM Prasetyo melemparkan pernyataan politis, dengan menyebar kabar hoax bahwa Hary Tanoe telah menjadi tersangka. Ini jelas upaya pembunuhan karakter, sebab faktanya hingga saat ini hanya sebagai saksi,” ujar Arif Nurul Imam Analis Politik Point Indonesia.

Sementara hukum Hary Tanoe Adidharma Wicaksono menilai kliennya telah dizalimi pakai kasus ini. Menurutnya tak mungkin Hary Tanoe mengancam, sebab kliennya itu tidak punya kekuasaan, jabatan, dan power untuk mengancam petinggi negara.

(abp)

Sumber: Okezone

http://news.okezone.com/read/2017/06/21/337/1721606/hary-tanoe-dizalimi-pengguliran-kasus-sms-dinilai-sebagai-upaya-penggembosan-perindo

Read More

Demokrasi Berkutat pada Tataran Framing

KORAN SINDO, Edisi 14-06-2017

YOGYAKARTA – Proses penguatan demokrasi di tengah kemajuan teknologi kini mengalami sejumlah tantangan. Salah satunya tidak adanya pem belajaran demokrasi secara riil.

Semua masih berkutat pada ta taran framing tanpa mengedepankan substansi demokrasi. Pengamat politik UGM, Arie Sujito mengungkapkan, fenomena politik dewasa ini kian men cemaskan. Isu politik saat ini sebagian besar hanya framing saja, bukan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. “Ru ang publik kita hanya dipenuhi perdebatan yang tak substansial. Isu-isu publik jarang di perdebatkan secara serius guna mencari jalan keluar,” ungkapnya saat diskusi publik di Sanggar Maos Tradisi, akhir pekan lalu.

Menurutnya, demokrasi Indonesia juga terjebak pada masalah detail dan teknokratis sehingga meminggirkan isu substansial. Hal senada disampaikan aktivis politik, Heri Begi. Menurutnya, perkembangan de mokrasi saat ini mirip demokrasi hypermarket . Demokrasi se macam ini akan memunculkan plasma-plasma politik, seperti ormas, tokoh, dan lainnya. “Persoalan demokrasi harus benar-benar dikupas ulang untuk kembali ke persoalan riil di masyarakat,” katanya.

Sementara pengamat politik Arif Nurul Imam memaparkan pentingnya memanfaatkan kema juan teknologi, terutama me dia sosial (medsos) sebagai sarana mengonsolidasikan gagasan-gagasan yang bisa menjadi pressure kebijakan. Sosmed me nurutnya bisa menjadi peranti untuk menggerakkan perubahan. “Sosmed bisa digunakan untuk menggalang dukungan publik,” kata mantan staf ahli ketua DPD ini. Tidak hanya itu, keberadaan sosmed juga bisa dimanfaatkan dalam menguatkan demokrasi substansial.

“Demokrasi juga harus peka jaman, ada era baru, yaitu sosmed yang bisa digunakan untuk mengurai gagasan substansial. Ajakan ke arah persoalan riil juga harus dilakukan melalui teknologi informasi,” kata Arif.

Suharjono http://koran-sindo.com/page/news/2017-06-14/5/5/Demokrasi_Berkutat_pada_Tataran_Framing

Read More

Demokrasi Menghadapi Sejumlah Tantangan

 Proses penguatan demokrasi di tengah kemajuan teknologi kini mengalami sejumlah tantangan. Tantangan seperti, ledakan informasi, social media, dan ancaman politik identitas menjadi sebuah masalah baru sekaligus tantangan dalam mewujudkan demokrasi subtansial.

Melihat kondisi ini, Sanggar Maos Tradisi Yogyakarta meenggelar diskusi publik dengan mengusung tema "Membaca Perkembangan Baru Demokrasi" Rabu(7/6). Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Hari Begi(Aktivis Politik dan Arif Nurul Imam(Peneliti Politik).

Acara dimulai dengan pidato politik oleh Arie Sujito(Pengamat Politik UGM) yang membeberkan fenomena politik dewasa ini yang kian mencemaskan.  "Isu politik hari ini sebagian besar hanya framing saja, bukan persoalan riil yang dihadapi masyarakat," ujarnya.

Demokrasi kita, kata Arie, ruang publik kita hanya dipenuhi perdebatan yang tak subtansial. Isu-isu publik jarang diperdebatkan secara serius dalam mencari jalan keluar. Masalah lainnya, demokrasi kita juga terjebak pada masalah detail dan teknokratis sehingga meminggirkan isu subtansial.

Sementara itu, Hari Bagi memaparkan bahwa perkembangan demokrasi hari ini mirip demokrasi hypermarket. Demokrasi semacam ini kemudian memmunculkan plasma-plasma politik seperti, ormas, tokoh, dan lainnya. 

Arif Nurul Imam menjelaskan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama social medial sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan gagasan-gagasan yang dapat menjadi pressure kebijakan public. Social media dapat menjadi piranti untuk menggerakkan perubahan, terutama dalam menggalang dukungan public. Selain itu social media juga dimanfaatkan dalam menguatkan demokrasi subtansial.

Sumber: Harian Kedaulatan Rakyat, 7 Juni 2017

Read More

Demokrasi Kita Sedang Menghadapi Sejumlah Tantangan

POLITIK  KAMIS, 08 JUNI 2017 , 06:26:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Proses penguatan demokrasi di tengah kemajuan teknologi kini mengalami sejumlah tantangan. Tantangan seperti, ledakan informasi, social media, dan ancaman politik identitas menjadi sebuah masalah baru sekaligus tantangan dalam mewujudkan demokrasi subtansial.

Hal itu menjadi sorotan diskusi "Membaca Perkembangan Baru Demokrasi" yang digelar Sanggar Maos Tradisi Yogyakarta kemarin. Hadir sebagai pembicara aktivis politik, Hari Begi dan peneliti politik, Arif Nurul Imam.

Acara dimulai dengan pidato politik oleh dosen UGM, Arie Sujito.

Dalam pidatonya, pengamat politik ini membeberkan mengenai fenomena politik dewasa ini yang kian mencemaskan.  "Isu politik hari ini sebagian besar hanya framing saja, bukan persoalan riil yang dihadapi masyarakat," ungkapnya.

Demokrasi kita, kata Arie, ruang publik kita hanya dipenuhi perdebatan yang tak subtansial. Isu-isu publik jarang diperdebatkan secara serius dalam mencari jalan keluar.

"Masalah lainnya, demokrasi kita juga terjebak pada masalah detail dan teknokratis sehingga meminggirkan isu subtansial," sambungnya.

Sementara itu, Hari Bagi memaparkan bahwa perkembangan demokrasi hari ini mirip demokrasi hypermarket. Demokrasi semacam ini kemudian memmunculkan plasma-plasma politik seperti, ormas, tokoh, dan lainnya.

Sedangkan Arif Nurul Imam menjelaskan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama social medial sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan gagasan-gagasan yang dapat menjadi pressure kebijakan public. Social media dapat menjadi piranti untuk menggerakkan perubahan, terutama dalam menggalang dukungan public.

"Selain itu social media juga dimanfaatkan dalam menguatkan demokrasi subtansial," tandasnya. [zul]

Sumber: Rakyat Merdeka Online

Read More

Wah.. Ini Tantangan Mewujudkan Demokrasi yang Substansial

YOGYAKARTA - Ledakan informasi, media sosial, dan ancaman politik identitas menjadi sebuah masalah baru sekaligus tantangan dalam mewujudkan demokrasi substansial. Merujuk pada kondisi ini, Sanggar MaosTradisi Yogyakarta menggelar diskusi public (7/052017) bertajuk“Membaca Perkembangan Baru Demokrasi”.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Hari Begi, aktivis politik dan Arif Nurul Imam, peneliti politik.

Dimulai dengan pidato politik oleh Arie Sujito, pengamat politik UGM. Ia membeberkan fenomena politik dewasa ini yang kian mencemaskan.

“Isu politik hari ini sebagian besar hanya framing saja, bukan persoalan riil yang dihadapi masyarakat,” ujarnya, Rabu (7/6/2017).

Arie menambahkan, ruang publik kita hanya dipenuhi perdebatan yang tak subtansial. Ia menilai, isu-isu publik jarang diperdebatkan secara serius dalam mencari jalan keluar.

Selain itu, masalah lainnya ialah demokrasi kita juga terjebak pada masalah detail dan teknokratis serta meminggirkan isu subtansial.

Sementara aktivis politik, Hari Bagi memaparkan mengenai perkembangan demokrasi hari ini yang mirip demokrasi hypermarket. Demokrasi semacam ini, lanjut dia, kemudian memeunculkan plasma-plasma politik seperti, ormas, tokoh, dan lainnya.

“Penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama social medial sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan gagasan-gagasan yang dapat menjadi pressure kebijakan publik. Social media dapat menjadi piranti untuk menggerakkan perubahan, terutama dalam

menggalang dukungan public. Social media juga dimanfaatkan dalam menguatkan demokrasi subtansial,” tandas pemateri lain, Arif Nurul Imam. (sym)

Sumber: Okezone
http://news.okezone.com/read/2017/06/07/510/1710282/wah-ini-tantangan-mewujudkan-demokrasi-yang-substansial

Read More

Tantangan Mewujudkan Janji Kampanye Anies-Sandi

Selasa , 30 May 2017, 14:30 WIB

Red: Heri Ruslan

dok pri

Oleh: Arif Nurul Imam

(Analis Politik POINT INDONESIA)

REPUBLIKA.CO.ID, -- Pilkada DKI Jakarta telah usai digelar dengan meninggalkan sejumlah jejak dan catatan. Secara umum Pilkada ini bisa dikatakan berjalan lancar, meski harus diakui masih banyak catatan kritis yang berlangsung selama hajat demokrasi ini.

Berdasar hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU DKI Jakarta (30/4/2017), pasangan calon nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinyatakan sebagai pemenang Pilkada putaran kedua dengan 57,96 persen suara. Adapun pasangan nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memeroleh 42,04 persen suara.

   

Meski sebelumnya muncul sejumlah kekhawatiran seperti konfik horizontal, kita patut mengapresiasi kepada semua stakeholder Pilkada, terutama warga Jakarta karena Pilkada ini bisa berjalan dengan aman. Namun demikian, diakui atau tidak, Pilkada ini juga menyisakan sejumlah persoalan, terutama bagaimana kembali merajut kehidupan sosial agar berjalan normal dan harmonis.

Selain itu, peristiwa politik paling akbar sepanjang tahun 2017 ini, juga membukukan catatan positif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi diputaran kedua yang mencapai angka 78 persen dengan 5.661.895 pengguna hak pilih, melebihi angka partisipasi secara nasional.

Pasangan Anies-Sandi yang mengusung tagline “Maju Kotanya, Bahagia Warganya” tentu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan janji kampanye pasca dinyatakan KPU DKI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Di tengah keretakan sosial akibat persaingan dalam kontestasi pilkada, tugas pertama dan utama adalah bagaimana merajut kohesi sosial, dengan demikian, kehidupan warga bisa kembali berjalan normal serta harmonis. Persaingan politik yang keras dalam Pilkada kemarin, nampaknya menyisakan sejumlah masalah sosial yang harus di antisipasi sebagai basis pijak menyusun program kerja untuk memenuhi janji kampanye.

Janji kampanye tak boleh dianggap sekadar main-main, melainkan mesti menjadi komitmen Anies-Sandi untuk diwujudnyatakan ketika menjabat. Sebab, janji kampanye bukan sekadar lipstik untuk meraih dukungan, melainkan sebuah komitmen untuk mewujudkan harapan warga. Janji kampanye harus dipahami sebagai sebuah kontrak politik antara kandidat dengan warga yang menitipkan aspirasi yang diterjemahkan dalam bentuk program kerja ketika mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Membangun kota metropolitan Jakarta memang dipastikan bakal menjumpai aneka kerumitan dan beragam tantangan yang tak mudah. Sebagai Ibukota, Jakarta adalah kota yang memiliki 1001 kepentingan. Bukan hanya kepentingan publik yang justru seringkali diabaikan, melainkan pula kepentingan para pemodal besar, elit politik nasional, dan kelompok pemburu rente lainnya.

Read More