Selasa 11 September
2018 22:31 WIB
Red: Muhammad Hafil
Logo Partai Demokrat
Foto: DOKREP
REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Sikap Partai Demokrat yang mengizinkan sejumlah kadernya untuk
mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dinilai tak mengejutkan.
Karena, Demokrat juga pernah melakukannya pada Pilpres 2014 di mana menempatkan
posisi sebagai partai yang netral.
“Politik dua kaki yang
dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya
sikap politik ini tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres
2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ujar Direktur
Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada Republika.co.id, Selasa
(11/9).
Namun, menurut
Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Iman, karena UU Pemilu yang baru
partai politik tidak boleh netral maka Demokrat secara kelembagaan mendukung
paslon Prabowo-Sandi, namun membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain.
Menurut Arif, subtansi politiknya sama, cari aman dengan cara yang berbeda
mensikapi regulasi.
“Meski parpol bukan
satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi
salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujar Arif.
Menurut Arif, dengan
sikap seperti ini, Demokrat menunjukkan sedang menanamkan investasi politik
pada paslon Jokowi-Makruf Amin. “Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang
misalnya, PD bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,”
katanya.
Sejumlah elite politik
pengurus Partai Demokrat di daerah diberi perlakuan khusus untuk mendukung Joko
Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Meski demikian,
Demokrat membantah 'main dua kaki' pada Pilpres mendatang.
"Partai Demokrat
memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara
Prabowo-Sandiaga. Kalau namanya penghianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau
di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan
ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement,"
ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, Ahad
(9/9).
Menurut Andi, hal itu
tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN juga
ada daerah daerah yang nggak mungkin bisa mendukung.
Jadi kita sikapnya mencari rumusan yang pas aja deh, jadi
bukan dikasih dispensasi," ujar Andi.
0 komentar:
Post a Comment