Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 31 Juli 2017 | 08:13 WIB
INILAHCOM,
Jakarta - Peneliti POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan kader
Partai Golkar masih mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum
karena memiliki logistik yang cukup untuk membiayai partai meskipun sudah ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP.
"Kenapa
dipertahankan, kemungkinan karena dia masih didukung struktur pengurus
daerah atau bisa jadi dianggap memiliki logistik yang biasa membiayai
partai," kata Arif kepada INILAHCOM, Minggu (30/7/2017).
Menurut
dia, apabila partai berlambang pohon beringin itu tetap mempertahankan
Novanto dipucuk pimpinan tentu akan mengganggu partai, apalagi ada dua
agenda politik besar yang harus dihadapi nanti yakni Pilkada 2018 dan
Pemilu 2019 (pemilu legislatif dan pemilu presiden).
"Jika
dipertahankan, sedikit banyak tentu akan menyandera partai dari sisi
image, citra akan negatif karena ketumnya tersangka," ujarnya.
Ia
mengatakan tentu citra negatif itu akan berdampak pada elektabilitas
partai meskipun Golkar memiliki sistem kepartaian yang sudah mapan,
karena status tersangka Novanto juga akan menyandera ketika melakukan
manuver politik dan komunikasi politik.
"Sehingga mengurangi ruang
gerak politik dalam bermanuver, jadi idealnya harus diganti sebelum
(Novanto) ditahan biar citra partai tetap bagus," tandasnya.
Untuk
diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penetapan status Ketua
DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan
e-KTP. Karena, Novanto diduga menguntungkan diri sendiri ketika menjadi
anggota DPR Periode 2009-2014.
Novanto disangkakan dengan Pasal 2
dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak
pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Novanto melalui
pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga mengkondisikan
pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Novanto sebagai tersangka
keempat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp2,3
triliun.[ris]
Posts
0 komentar:
Post a Comment