Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Orang Boleh Pandai Setinggi Langit Tapi Selama ia Tidak Menulis Ia akan hilang didalam Masyarakat dan Sejarah. Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Wednesday, October 16, 2019
Pos-pos Menteri yang Selayaknya Diisi Profesional
Pos-pos Menteri yang
Selayaknya Diisi Profesional
Rabu, 16 Oktober 2019 |
05:36 WIB
VIVAnews/Agus Rahmat
VIVAnews – Kabinet
Kerja jilid II yang segera ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan
diisi figur yang berkompeten, profesional, kemudian juga punya rekam jejak
sukses, dan satu frekuensi.
Menurut Direktur
Indostrategi, Arif Nurul Imam, kriteria tersebut penting agar kebijakan
antarkementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.
"Jika melihat
perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan
rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ucap
Arif dalam keterangan tertulisnya, Selasa 15 Oktober 2019.
Dengan demikian, menurut
dia, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik
dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritokrasi. Menteri dari
kalangan profesional menurutnya lebih kompeten.
"Kelebihan menteri
dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik
parpol, sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi,"
katanya.
Dia mengatakan, sejumlah
kementerian harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Semisal,
menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menteri Keuangan, menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, jaksa agung, menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menteri
Kesehatan, serta menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dipilih dari
kalangan profesional.
"Menteri dari kalangan
profesional, dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia
akan loyal ke presiden saja. Jelas positif karena tidak menyelipkan kepentingan
parpol dalam kebijakannya," ujar dia lagi.
Tuesday, October 15, 2019
Kabinet Jokowi Jilid II, Menteri dari Profesional Dinilai Loyal
Kabinet Jokowi Jilid II,
Menteri dari Profesional Dinilai Loyal
Reporter:
Antara
Editor:
Dewi Rina Cahyani
Selasa, 15 Oktober 2019 12:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Arif Nurul
Imam berpendapat menteri dari kalangan profesional pada Kabinet Jokowi Jilid
II akan lebih loyal kepada Presiden Joko Widodo dibandingkan
menteri dari kalangan partai politik.
"Menteri dari kalangan profesional
tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke
presiden saja," kata Arif, di Jakarta, menanggapi penyusunan Kabinet Kerja
Jilid II, Selasa, 15 Oktober 2019.
Menurut
dia, hal itu sebagai sesuatu yang positif karena tidak menyelipkan kepentingan
parpol dalam kebijakannya
Kabinet Jokowi Jilid II yang akan segera
ditetapkan Presiden Jokowi diharapkan dapat diisi oleh figur-figur yang
kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.
Direktur Indostrategi ini menilai, kriteria tersebut sangat penting dimiliki
para menteri Kabinet Jokowi Jilid II agar kebijakan antar-kementerian tidak
tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.
"Jika melihat perkembangan politik
mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis
kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ujar Arif.
Artinya, tambah dia, kabinet lima tahun ke
depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi
dan kompetensi alias meritoktasi.
"Kelebihan
menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan
politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak
Jokowi," katanya.
Menurut
dia, ada sejumlah kementerian pada Kabinet Jokowi Jilid II yang harus dikomandani
menteri dari kalangan profesional. Arif menyebut, Menteri ESDM, Menteri
keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan,
serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional.
"Menteri-menteri tersebut lebih baik dari kalangan profesional karena jauh
dari kepentingan politik," ucapnya.