Pengamat: Kepemimpinan AHY di Demokrat dalam Bayang-bayang SBY

Pengamat: Kepemimpinan AHY di Demokrat dalam Bayang-bayang SBY

Senin, 16 Maret 2020 12:18 WIB

Partai Demokrat telah mendaulat Ketua Umum baru menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal ini sama sekali tidak istimewa atau mencengangkan, pasalnya maju si anak sulung sudah di prediksi jauh hari dan dipersiapkan matang oleh sang Ayah.

Analis Politik dan Direktur Eksekutif IndoStrategi, Arif Nurul Imam menyatakan kepemimpinan seorang AHY tetap akan dibayang-bayangi oleh SBY.

"AHY tentu tak akan lepas betul dari peran SBY. Artinya, SBY masih bekerja dari belakang layar untuk membesarkan Demokrat," ucapnya saat dihubungi Indozone, Senin, (16/3/2020).

Menuruntya, masa depan Demokrat kedepan setelah di pimpin AHY tentu akan sangat bergantung dia mengelola partai. Arif menilai AHY juga memiliki modal politik sebagai icon partai dan sebagai tokoh yang menjadi perekat solidaritas.

"Selain menata mesin politik, tentu modal AHY ini bisa pula menjadi amunisi politik untuk meraih simpati dan dukungan rakyat. Untuk target elektoral Pemilu," jelasnya.

Namun, sambung Arif, untuk keluar sebagai pemenang Pemilu masih sangat sulit dan berat, tapi setidaknya bisa survive dalam percaturan politik Indonesia.

"Terpilihnya AHY secara aklamasi juga tak bisa dipungkiri sebagai langkah SBY membangun dinasti politik," katanya.

Dia mengatakan sejak awal demokrat dibangun dengan figuritas SBY. Dinasti politik juga terjadi di parpol lain. Fenomena memprihatinkan umum politik hari ini yang menjangkiti elit kita.

"Soal kader grassroot yang telah berjuang memang Ini tantangan parpol untuk mereformasi diri agar demokratis dan mengedepankan meritokrasi dalam struktur kepengurusan Partai," tegasnya.

https://www.indozone.id/…/pengamat-kepemimpinan-ah…/read-all

Read More

Jadi Ketum Demokrat, AHY Dinilai Tak Akan Lepas dari Peran SBY

Senin, 16 Maret 2020 - 11:07 WIB

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai tidak akan lepas dari peran Ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adapun SBY kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"AHY tentu tak akan lepas betul dari peran SBY. Artinya, SBY masih bekerja dari belakang layar untuk membesarkan Demokrat," ujar Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Senin (16/3/2020). 

Selain itu, dia menilai AHY juga memiliki modal politik sebagai ikon partai dan sebagai tokoh yang menjadi perekat solidaritas. "Selain menata mesin politik, tentu modal AHY ini bisa pula menjadi amunisi politik untuk meraih simpati dan dukungan rakyat," tuturnya.

Maka itu, dia mengatakan, masa depan Partai Demokrat ke depan setelah dipimpin AHY tentu akan sangat bergantung pada putra Sulung SBY itu mengelola partai. Sekadar diketahui, AHY terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi menggantikan Ayahnya, SBY.

AHY terpilih melalui Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, kemarin. Dia menjadi Ketua Umum kelima Partai Demokrat setelah Subur Budhisantoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum dan SBY. (Baca juga: Keputusan SBY untuk Mandito Ratu dan Lakukan Regenerasi Diapresiasi)
(kri)https://nasional.sindonews.com/read/1557709/12/jadi-ketum-demokrat-ahy-dinilai-tak-akan-lepas-dari-peran-sby-1584325723

Read More

Amien Rais Pertimbangkan Bentuk PAN Reformasi, Pengamat: Ini Warning

Amien Rais Pertimbangkan Bentuk PAN Reformasi, Pengamat: Ini Warning
Rico Afrido Simanjuntak

Minggu, 15 Maret 2020 - 12:45 WIB

JAKARTA -Pernyataan Amien Rais yang mempertimbangkan untuk membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) Reformasi dinilai sebuah peringatan bagi PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan saat ini.

Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengatakan, pernyataan Amien Rais itu bisa dilihat sebagai dampak dari tidak terakomodasinya dalam struktrur PAN dan perbedaan haluan politik. "Pernyataan sikap politik Pak Amien Rais ini tentu sebuah warning bagi PAN saat ini," ujar Arif kepada SINDOnews, Minggu (15/3/2020). (Baca juga: Amien Rais: Insya Allah Akan Muncul PAN Reformasi)

Dia mengatakan, Amien Rais berkeinginan agar PAN di luar pemerintah. Sementara Zulkifli Hasan, kata dia, hendak membawa PAN sebagai partai pendukung pemerintah, atau setidaknya tidak merecoki penguasa. "Jika benar di wujudkan PAN Reformasi, maka masa depan PAN kemungkinan akan tenggelam tidak lolos parliamentary threshold, apalagi jika PT dinaikkan menjadi 7%," ujarnya.

Dia berpendapat, harus diakui Amien Rais walaupun kerap dicaci maki masih memililiki pendukung. Sehingga, langkah politik Amien Rais akan diikuti oleh para pendukungnya.

 "Artinya, jika selama ini pendukung Amien Rais memberikan dukungan pada PAN, maka jika Amien Rais membuat partai baru, maka akan mengurangi dukungan PAN saat ini. Ini tentu menjadi ancaman besar, sebab perolehan suara PAN hanya selalu di kisaran 6-7%," katanya.

(cip)

https://nasional.sindonews.com/…/amien-rais-pertimbangkan-b…

Read More

Kursi Sekjen Demokrat Menarik Ditunggu

Kursi Sekjen Demokrat Menarik Ditunggu

Carlos KY Paath / YS Jumat, 13 Maret 2020 | 00:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kongres V Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung pada 14-16 Maret 2020. Kursi ketua umum (ketum) Demokrat kemungkinan besar akan dijabat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Salah satu hal menarik yaitu posisi sekretaris jenderal (sekjen) Demokrat.

"Kalau ketum jelas potensinya AHY atau Ibas. Posisi sekjen yang mungkin menarik untuk ditunggu nantinya," kata pengamat politik Arif Nurul Imam kepada SP, Kamis (12/3/2020).

Menurut Arif, sekjen merupakan roda suatu organisasi, sedangkan ketum terkadang hanya simbol semata. Arif menyatakan Demokrat membutuhkan sekjen yang memahami teknis mengelola partai politik (parpol).

"Demokrat butuh operator politik. Baik lobi partai, administrasi partai maupun organisir kader. Biasanya yang mampu kayak begitu mantan aktivis. Ketum itu simbol saja," ujar Arif.

Arif menambahkan, sekjen partai juga harus dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lintas kepentingan. Menurut Arif, peluang Hinca IP Pandjaitan tetap menjabat sekjen cukup besar, namun bukan tidak mungkin ada pergantian.

"Hinca bisa juga jadi sekjen lagi. Potensi itu ada. Mengganti orang tentu terlalu berisiko, karena mulai dari awal lagi," ucap Arif.

Sumber SP di lingkaran elite Demokrat menyebut ada beberapa sosok yang ideal menjadi sekjen.

"Ada Renanda Bachtar, Renville Antonio, Rachland Nashidik, dan Teuku Riefky Harsya. Hinca juga bisa," kata sumber tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketum Demokrat Syarif Hasan menegaskan tidak akan ada perebutan kekuasaan posisi ketum saat kongres. "Enggak ada itu perebutan kekuasaan," tegas Syarief yang juga wakil ketua MPR.

DPD Demokrat Jawa Timur (Jatim) mengusulkan adanya regenerasi ketum.

"Memang satu di antara agenda kongres adalah pemilihan ketua umum. Kami tidak bisa cerita siapa yang akan kami calonkan," kata Pelaksana Tugas Ketua DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio.

Menurut Renville, regenerasi dalam merupakan keniscayaan. Renville mencontohkan pengurus Demokrat Jatim. Setelah Soekarwo mundur dari ketua DPD Demokrat Jatim, pimpinan dilanjutkan para kader muda Demokrat. "Pakde Karwo memberikan tempat seluas-luasnya kepada kami," ucap Renville.

https://www.beritasatu.com/…/kursi-sekjen-demokrat-menarik-…

Read More

Sudah Diingatkan Puan Maharani Antisipasi Corona, Pemerintah Masih Tetap Saja Lamban!

 KAMIS, 12 MARET 2020, 13:49 WIB

 LAPORAN: FAISAL ARISTAMA 

RMOL- Desakkan dari Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap pemerintah untuk segera membentuk Satgas Corona dalam rangka menangani wabah virus mematikan yang telah menjangkit puluhan warga Indonesia seolah masih tetap tidak digubris.

Pengamat politik dari IndoStrategi, Arif Nurul Imam menilai, pemerintah terlalu lamban dalam menangani virus corona baru atau Covid-19 itu. Padahal, wabah virus corona telah menjadi ancaman global karena hampir mewabah di berbagai belahan dunia.

"Ya bisa jadi demikian, karena respons pemerintah termasuk lambat dalam antisipasi," tegas Arif Nurul Imam.

Menurut dia, wabah virus corona kian hari makin meluas di Indonesia, sedianya desakkan dari pimpinan DPR RI untuk membentuk Satgas Corona menjadi sangat krusial dan bersifat darurat.   Belum lagi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang kerap terjadi misskomunikasi menjadi catatan serius. "Ya satu pintu terkoordinasi tim penanganan corona," imbau Arif Nurul Imam.

 Sebelumnya, Pimpinan DPR RI asal PDI Perjuangan itu sudah berkali-kali meminta pemerintah untuk segera membentuk satgas sebagai langkah antisipatif.

"Saya selaku ketua DPR RI, sejak wabah ini merebak, berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus corona yang bersifat terpusat agar penanganan wabah korona terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi," demikian Puan Maharani. EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA

https://politik.rmol.id/read/2020/03/12/425046/sudah-diingatkan-puan-maharani-antisipasi-corona-pemerintah-masih-tetap-saja-lamban?fbclid=IwAR1Sr4bBNngE7Qpbr26zJzMdcggjPWvkAN_mkzvlFqvPko3ae0f-_o2

Read More

PAN Reformasi Didirikan, Petaka bagi Zulkifli Hasan

Rico Afrido Simanjuntak

Rabu, 11 Maret 2020 - 13:32 WIB

views: 44.207

JAKARTA - Wacana didirikannya partai baru bernama PAN Reformasi tidak bisa dianggap enteng oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) beserta pendukungnya. Sebab, jika PAN Reformasi jadi didirikan, akan menjadi malapetaka bagi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kalau kabar (PAN Reformasi-red) ini benar tentu menjadi petaka bagi masa depan PAN," ujar Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Rabu (11/3/2020).

Karena, kata dia, kekuatan Mulfachri Harahap, Hanafi Rais, beserta Amien Rais akan men-split suara PAN. "Tantangan makin berat apalagi jika ambang batas parlemen dinaikkan," pungkasnya.

Wacana didirikannya partai baru bernama PAN Reformasi diungkapkan oleh Koordinator Pemenangan Mulfachri Harahap, Muhammad Asri Anas. Anas mengungkapkan, usulan itu dari 158 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta 1.300 tokoh-tokoh yang pernah terlibat di PAN dan tokoh yang pernah terlibat di era reformasi termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah. (Baca juga: Singkirkan Trah Amien Rais di Kepengurusan, PAN Diprediksi Pecah).

Usulan itu pun telah disampaikan ke Amien Rais dalam pertemuan di rumah salah satu pendiri PAN Putra Jaya Husin kemarin malam. Diketahui, Zulkifli Hasan tidak mengakomodasi Amien Rais dalam kepengurusan PAN periode 2020-2025. (Baca juga: Tak Ada Nama Amien Rais Dalam Kepengurusan PAN Periode 2020-2025).
(zik)

https://nasional.sindonews.com/read/1552774/12/pan-reformasi-didirikan-petaka-bagi-zulkifli-hasan-1583908359?fbclid=IwAR0Uovtq4nsFAP2X2nYd_ZsKYFHAN2vNv25MbBEj

Read More

Amien Rais Tak Masuk Kepengurusan, Masa Depan PAN Diprediksi Suram

Amien Rais Tak Masuk Kepengurusan, Masa Depan PAN Diprediksi Suram

Rico Afrido Simanjuntak

Sindo, Rabu, 11 Maret 2020 - 10:06 WIB

views: 24.918

JAKARTA - Masa depan Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi akan suram. Pasalnya, Amien Rais tidak dimasukkan dalam kepengurusan PAN kepemimpinan Zulkifli Hasan periode 2020-2025.

"Soal tak ada nama Amin Rais dalam kepengurusan PAN tentu merupakan sebuah pertaruhan bagi masa depan PAN," ujar pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Rabu (11/3/2020).

Menurut dia, tidak adanya nama Amien Rais dalam struktur kepengurusan PAN Zulkifli Hasan periode 2020-2025 itu bisa karena dua kemungkinan. "Pertama, memang tidak diakomodasi dan kedua karena sudah mau pensiun dalam politik," katanya. 

Sehingga, dia menilai tidak dimasukkannya Amien Rais dalam kepengurusan PAN itu merupakan langkah spekulatif. "Karena, bagaimanapun Amien Rais adalah tokoh PAN yang mempunyai daya elektoral karena memiliki pendukung fanatik," ujarnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, jika hal itu sebagai sebuah penggergajian politik, tentu para pendukung fanatik Amien Rais akan berganti memberikan dukungan partai yang artinya mengurangi dukungan elektoral PAN. "Jika ini terjadi tentu masa depan Partai Matahari ini suram, namun jika karena pensiun politik seraya memberi dukungan dari luar tentu masih ada angin segar bagi masa depan partai ini," ucapnya.

https://nasional.sindonews.com/read/1552576/12/amien-rais-tak-masuk-kepengurusan-masa-depan-pan-diprediksi-suram-1583896009

Read More

Tentukan Ketua Umum, Kongres Demokrat Digelar di Jakarta.

Carlos KY Paath / WBP Minggu, 8 Maret 2020 | 15:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Demokrat berencana menggelar Kongres V di DKI Jakarta. Berdasarkan AD/ART, kongres dijadwalkan berlangsung pada Mei 2020. Salah satu agenda kongres yakni pemilihan ketua umum (ketum) Demokrat periode 2020-2025.

“Banyak alternatif lokasi kongres. Jakarta salah satunya, karena ibu kota. Kalau sesuai AD/ART, kongres rencananya dilaksanakan Mei. Apakah dipercepat? Belum kami putuskan,” kata Wakil Ketum Demokrat Syarief Hasan, Minggu (8/3/2020).

Sebelumnya berkaitan lokasi kongres, Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca IP Pandjaitan telah bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan, pekan lalu. Pertemuan itu juga membahas penanganan virus corona atau covid-19.

Menurut Misan, gubernur DKI menyambut positif dan menyarankan kongres tetap berjalan. Misan menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI akan membuat standar kegiatan yang melibatkan banyak orang agar tetap berjalan aman dan nyaman.

Sementara itu, disinggung mengenai peluang calon tunggal ketum dalam kongres, Syarief enggan berspekulasi. Menurut Syarief, semua tergantung pemilik suara. “Itu ranah pemilik suara, DPC (dewan pimpinan cabang) ada sekitar 520, 34 suara DPD (dewan pimpinan daerah), belum ditambah DPP (dewan pimpinan pusat). Suara ada di mereka,” ucap Syarief.

Syarief menuturkan, Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan. Prosesnya, lanjut Syarief, sepatutnya berjalan secara alami atau tanpa intervensi pihak manapun. “Proses regenarasi itu perlu. Demokrat sangat memahami itu apalagi Pak SBY sangat mendorong ada proses regenerasi berjalan dengan alami,” imbuh Syarief seraya menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dua figur yang menonjol di Demokrat.

Politisi Demokrat Benny K Harman meminta seluruh pihak menghormati partainya yang bakal menyelenggarakan kongres. “Demokrat solid. Tak ada masalah. Kongres adalah urusan rumah tangga Demokrat. Kami meminta semua pihak menghargai otonomi kami,” tegas Benny.

Terkait figur AHY, menurut Benny, putra sulung SBY tersebut fokus dalam konsolidasi partai. “Beliau pada saat ini sebagai wakil ketum fokus untuk melakukan atau ikut ambil bagian dalam konsolidasi dan pembenahan partai kami,” kata Benny.

Pengamat politik Arif Nurul Imam menyatakan seluruh kader Demokrat perlu memikirkan masa depan partai itu ke depan. Pemilik suara dalam kongres Demokrat sepatutnya memerhatikan sosok ideal untuk memimpin PD.

“Kader Partai Demokrat tentu harus lihat masa depan partai ini mau kemana. Apakah akan jadi partai besar, menengah, atau tidak lolos ambang batas parlemen pada 2024? Jadi kader harus lihat siapa calon ketua umum yang paling layak dan pas,” kata Arif.

Menurut Arif, AHY dan Ibas sangat berpeluang besar menggantikan SBY. Arif menuturkan, AHY dan Ibas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Arif menjelaskan, AHY memang dapat menjadi ikon Demokrat pada Pemilu 2024.

Meski begitu, lanjut Arif, AHY belum memiliki pengalaman panjang di dunia politik. Berbanding jauh dengan Ibas yang pernah menjabat sekretaris jenderal (sekjen). Ibas pun tercatat masih menjabat ketua Fraksi Demokrat DPR.

“Partai Demokrat butuh ikon seperti AHY. Tapi AHY belum punya jam terbang politik yang tinggi seperti Ibas. Secara personal ketokohan Ibas memang masih kalah dengan AHY. Hanya Ibas sudah tahu riil politik praktis, bagaimana melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi, lobi-lobi politik,” ujar Arif.

Sumber: BeritaSatu.com

 https://www.beritasatu.com/politik/606531/tentukan-ketua-umum-kongres-demokrat-digelar-di-jakarta

Read More

Pengamat: Unjuk Rasa Gejayan Memanggil, Menginterupsi Kekuasaan

Kompas.com - 09/03/2020, 19:53 WIB 

 Foto Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research And Consulting Arif Nurul Imam.(istimewa) Penulis Farid Assifa | Editor Khairina

YOGYAKARTA, KOMPAS.com-Aksi unjuk rasa mahasiswa di Yogyakarta dalam Gejayan Memanggil, Senin (9/2/2020), diikuti oleh ribuan mahasiswa. Aksi ini menyuarakan terkait RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan publik. Sebelumnya, aksi Gejayan Memanggil telah berlangsung dua kali pada akhir 2019.
Saat itu, terjadi penolakan besar terhadap sejumlah rancangan undang-undang seperti RUU KPK hingga RKUHP.

“Kita perlu mengapresiasi gerakan mahasiswa hari ini yang melakukan aksi unjuk rasa Gejayan Memanggil, karena aksi ini menunaikan tugas mahasiswa untuk menginterupsi kekuasaan yang akan membuat kebijakan merugikan rakyat,” ujar analis politik dan Direktur IndoStrategi Research And Consulting Arif Nurul Imam.

Menurut Arif, mahasiswa telah melakukan tugasnya untuk menyuarakan jeritan rakyat kecil. RUU Omnibus Law memang terkesan misteri dan cenderung berpihak pada pengusaha.

“Aksi unjuk rasa ini juga menunjukkan fungsi parlemen kita mandul lantaran mayoritas di kuasai pemerintah,” kata Arif.

Dikatakan Arif, unjuk rasa ini juga potensial akan memantik gerakan mahasiswa di kota lain, karena gerakan mahasiswa Yogyakarta kerap menjadi pemantik unjuk rasa di berbagai daerah.

“Demo ini juga bisa di lihat sebagai mosi tidak percaya pada pemerintah Presiden Jokowi,” ujarnya. Untuk diketahui, Omnibus Law terdiri dari empat RUU (Cipta Kerja, Kefarmasian, Pajak, Ibu Kota Negara) yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional 2020. Saat ini, RUU telah ada pada DPR RI dan akan dibahas usai reses.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Unjuk Rasa Gejayan Memanggil, Menginterupsi Kekuasaan", https://regional.kompas.com/…/pengamat-unjuk-rasa-gejayan-m….
Penulis : Farid Assifa
Editor : Khairina

Read More

Masih Adakah Tepo Seliro?

Oleh : Arif Nurul Imam
(Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting)

Tepo seliro atau tenggang rasa merupakan nasehat bijak yang berasal dari kearifan lokal Jawa. Dalam khazanah budaya Jawa, tepo saliro didefinisikan sebagai sikap individu untuk mengontrol pribadinya berdasarkan kesadaran diri. Wujud tepo saliro adalah sikap menjaga hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat latar belakang atau identitasnya untuk saling menghormati dan tolong-menolong.

Meski berasal dari bahasa Jawa, namun ungkapan tepo seliro beberapa waktu lalu sempat mencuat secara massif serta menasional, terutama di media sosial pasca insiden Kauman, Yogyakarta. 

Sikap tepo seliro sejatinya bukan hanya monopoli suku Jawa. Ini karena sesungguhnya menjadi sikap sebagian besar suku-suku lain, bahkan juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu sebabnya, ajaran adiluhung ini mesti dirawat dan di tumbuhkembangkan di tengah kehidupan yang makin minim empati, tuna solidaritas dan maraknya superioritas dalam segala bentuk.

Menjunjung tinggi sikap tepo seliro tidak saja penting, melainkan mutlak diperlukan dalam menciptakan kehidupan yang harmoni, saling tolong menolong dan guyup-rukun, termasuk dalam dunia politik praktis. Hal tersebut lantaran tepo seliro selain berguna untuk memupuk solidaritas dan persatuan juga bermanfaat untuk mengurangi derajat polarisasi politik secara ekstrem.

Read More

Keunggulan dan Kekurangan Ahok jika Pimpin IKN Baru Menurut Pengamat

Punya modal awal yang kuat.

 

Senin, 09 Maret 2020 19:34 WIB

INDOZONE.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mencari sosok figur yang akan memimpin Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajam Paser Kutainegara Kalimantan Timur. Pilihan Jokowi mengerucut ke empat nama calon. Salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Pengamat Politik juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam mengatakan Ahok memiliki tiga modal yang tak dimiliki oleh kandidat lainnya untuk memimpin IKN baru. Hal tersebut menjadi peluang lebih baginya.

"Peluang Ahok memimpin ibukota baru setidaknya memiliki tiga modal. Pertama, pernah memimpin Jakarta. Kedua, secara politik memiliki pendukung fanatik, dan Ketiga memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi," ucapnya saat dihubungi Indozone, Senin, (9/3/2020).

Arif menilai, latar belakang Ahok pernah pimpin Jakarta dianggap cukup mampu pimpin ibu kota baru. Lantaran membangun kota baru lebih mudah ketimbang menata kota, apalagi dengan pola badan otorita.

"Kans dia lebih besar karena memiliki modal lebih besar. Yang potensi mengganjal adalah resistensi yang kontra dengan dia," tegasnya.

Namun, selain punya kelebihan pada hanya modal awal, jika terpilih, Ahok juga memiliki kekurangan yang mungkin membuat Presiden Jokowi harus berpikir dua kali.

"Kelemahannya dia kontroversial sehingga rentan memicu konflik-konflik baru," pungkasnya.

 

https://www.indozone.id/news/qEsM4m/keunggulan-dan-kekurangan-ahok-jika-pimpin-ikn-baru-menurut-pengamat/read-all

Read More

Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kulonprogo Merugikan Publik

Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kulonprogo Merugikan Publik

09 Maret 2020 00:27 WIB Lajeng Padmaratri

Harianjogja.com, KULONPROGO—Posisi Wakil Bupati Kulonprogo yang tak kunjung terisi hingga masa kerja Panitia Khusus Pemilihan Wakil Bupati (Pansus Pilwabup) akan berakhir pada Senin (9/3/2020) dinilai merugikan publik.

Masa tugas Pansus yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo ini rencananya diperpanjang lantaran belum adanya pengisi kursi itu. Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai kekosongan jabatan Wakil Bupati Kulonprogo terhambat problem politik. “Persoalan ini merugikan publik Kulonprogo,” ungkapnya, Sabtu (7/3/2020).

Pengamat politik asal Kapanewon Samigaluh ini juga menilai kepincangan kepemimpinan ini membikin kinerja Pemkab Kulonprogo tak maksimal. Proses pengisian juga justru semakin lama semakin berlarut-larut.

Tak hanya itu, rencana perpanjangan pansus juga dianggap bisa merugikan anggaran daerah lantaran masih mengeluarkan biaya lagi. “Kerugiaan anggaran negara ini mesti disadari elit politik sehingga pengisian jabatan ini jangan dijadikan arena tawar-menawar dan manuver yang begitu lama. Semakin lama dan berlarut-larut, publik yang rugi,” tutur Arif.

Karena itu, Arif meminta partai pengusung untuk aktif mengisi kekosongan sebab Kulonprogo saat ini membutuhkan wakil bupati yang bisa memberi pandangan sekaligus dampak bagi kemajuan kabupaten ini.

Ketua Pansus Pilwabup DPRD Kulonprogo, Istana, mengatakan sehubungan dengan masih adanya satu partai politik yang belum menurunkan rekomendasi dua nama cawabup maka pansus akan menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna pada Senin ini.

“Masa kerja pansus sudah memasuki batas akhir tiga bulan. Kemungkinan masa kerja pansus diperpanjang,” ucapnya. Parpol yang belum menyerahkan rekomendasi itu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk lima parpol lainnya sudah mengeluarkan rekomendasi, yakni PDI Perjuangan, Nasional Demokrat, PAN dan Hanura.

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/03/09/514/1033774/kekosongan-jabatan-wakil-bupati-kulonprogo-merugikan-publik

Read More

DPRD Kulon Progo akan perpanjang Pansus Wakil Bupati

Jumat, 6 Maret 2020 9:46 WIB

Kulon Progo (ANTARA) - DPRD Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memperpanjang masa tugas Panitia Khusus Pemilihan Wakil Bupati Sisa Jabatan 2020-2022 karena hingga batas akhir, partai politik pengusung belum menyerahkan surat rekomendasi.

Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati Sisa Jabatan 2020-2022 DPRD Kulon Progo Istana di Kulon Progo, Jumat, mengatakan berhubung sampai hari ini dari enam parpol pengusung masih ada satu parpol yang belum selesai mengurus rekomendasi di dewan pimpinan pusatnya, sementara waktu kerja panitia pemilihan sudah memasuki batas akhir tiga bulan, maka panitia pemilihan akan menyampaikan laporan kerja dalam rapat paripurna pada Senin, 9 Maret 2020.

"Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 64 ayat (4) kerja panitia pemilihan memungkinkan untuk diperpanjang," kata Istana.

Dari partai pengusung yang telah memberikan rekomendasi calon Wakil Bupati Kulon Progo Sisa Masa Jabatan 2017-2022, yakni PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, Golkar, PAN.

"Sejak minggu lalu, saja sudah mengintensifkan komunikasi dengan partai pengusung yang belum menyerahkan surat rekomendasi. Hingga hari ini, hanya PKS yang belum mengumpulkan surat rekomendasi nama-nama calon wakil bupati Kulon Progo," kata Istana.

Ada enam partai pengusung dalam pencalonan Hasto-Tedjo pada 2017 lalu, antara lain PDIP, Nasdem, PAN, PKS, Hanura, dan Golkar. Sebulan terakhir, santer terdengar bahwa dua nama rekomendasi cawabup tersebut ialah Fajar Gegana dan Agus Langgeng Basuki.

Istana mengatakan pansus sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan tugas memilih wakil bupati. Tapi ada daya, pansus sifatnya menunggu atau pasif, karena semua tergantung pada kebijakan partai pengusung.

"Biar masyarakat yang menilai. Kami sudah berusaha maksimal, tapi parpol pengusung yang menentukan," katanya.

Sementara itu, Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai pengisian posisi wakil bupati Kulon Progo terkesan "bertele-tele", sehingga menghambat kinerja pemerintahan setempat.

Arif Nurul Imam mengatakan pengisian dan pemilihan wakil bupati Kulon Progo hingga kini belum jelas kapan akan digelar, padahal kekosongan jabatan itu sudah berlangsung sejak 7 November 2019.

“Pemilihan wakil bupati Kulon Progo terkesan bertele-tele. Padahal kekosongan jabatan yang terlalu lama tentu merugikan publik karena kinerja pemda tidak bisa maksimal,” kata Arif Nurul Imam.

Menurut pengamat politik yang berkiprah di level nasional ini, pemilihan wakil bupati yang berlarut-larut sejatinya memberi dampak negatif bagi kinerja pemerintah daerah karena terjadi kepincangan. Karena itu, elit politik tak boleh membiarkan kekosongan jabatan ini berlarut-larut.

“Ini harus direspon para elit politik agar jabatan wakil bupati segera terisi,” katanya,

Arif mengatakan rekomendasi dukungan parpol pengusung Hasto-Tedjo dalam pilkada kemarin mesti segera di selesaikan sehingga segera bisa digelar pemilihan. Dengan begitu, ujar Arif, masyarakat tidak dirugikan.

“Elit politik yang menunda-nunda pemilihan wakil bupati tentu harus paham ini, jangan sampai manuver politik merugikan warga Kulon Progo,” tuturnya.

Untuk diketahui, sejak Sutedjo resmi dilantik menjadi bupati definitif Kabupaten Kulon Progo yang semula menjabat wabup, kini mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Hasto Wardoyo karena ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Kepala BKKBN.]]

https://www.antaranews.com/berita/1339102/dprd-kulon-progo-akan-perpanjang-pansus-wakil-bupati-kulon-progo?fbclid=IwAR0QGYl95-J9ljpryuD8LWQ3Rtdgu5UIA8JF-VCq8WQpt6u4CyqandFJDwE

Read More