Pengamat: Balas Kritikan dengan Kinerja, Tak Perlu Reaktif

Rico Afrido Simanjuntak

Rabu, 21 Maret 2018 - 14:27 WIB

views: 8.454

Kritik Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terhadap program bagi-bagi sertifikat tanah tidak perlu direspons reaksioner. Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA - Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan, kritik Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terhadap program bagi-bagi sertifikat tanah tidak perlu direspons reaksioner.

Sebab kata Arif, kritik merupakan hal yang lumrah di alam demokrasi. "Kritik Amien Rais terhadap pemerintah tak perlu ditanggapi reaksioner, pemerintah cukup membuktikan dengan kerja bahwa program sertifikasi akan bermanfaat bagi masyarakat," kata Arif kepada SINDOnews, Rabu (21/3/2018).

Arif menjelaskan, kritik di alam demokrasi merupakan hal wajar dan lumrah. Maka itu kata dia, pemerintah tidak usah menanggapi dengan lontaran yang arogan karena tak akan produktif dan hanya menyulut polemik.

"Polemik Amin Rais dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan tak produktif, hanya menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan. 

Lalu, Luhut Panjaitan pun beraksi keras menyikapi kritikan Amien Rais itu. "Jangan asal kritik saja. Saya tahu trackrecord-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" ujar Luhut.

(maf)

Sumber SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1291438/12/pengamat-balas-kritikan-dengan-kinerja-tak-perlu-reaktif-1521617233

Read More

Peta Karakter Pendukung Jokowi Menghadapi Pilpres

Oleh Arif Nurul Imam (Analis Politik POINT Indonesia) pada hari Rabu, 21 Mar 2018

Sumber foto : Istimewa

Arif Nurul Imam (Analis Politik POINT Indonesia)

Perhelatan Pilpres 2019 tinggal dalam hitungan belasan bulan. Para tokoh politik yang hendak maju tentu telah pasang kuda-kuda untuk menyiapkan strategi dan langkah pemenangan. Tak terkecuali perihal konsolidasi meraup dukungan elektoral.

Petahana Presiden Joko Widodo hampir dipastikan bakal maju lagi, setelah mendapatkan tiket dukungan parpol parlemen. Seperti Nasdem, Hanura, Golkar dan PDIP menyatakan akan kembali mengusung dalam perhelatan politik 2019. Artinya, di lihat dari persyaratan administrasi dukungan parpol, karena itu Jokowi lebih dari cukup untuk maju dalam laga Pilpres.

Sebagaimana publik saksikan, simpul-simpul pendukung Jokowi telah terlihat oleh publik. Hanya saja karakter simpul pendukung tersebut memiliki motif dan kepentingan yang berbeda, sehingga dukungan tersebut harus dilihat lebih jauh lagi.

Read More

Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Mendegradasi Kualitas Pilkada

Selasa 13 Maret 2018 20:13 WIB

 

  foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Analis Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam menilai, rencana pemerintah menunda penyidikan, penyelidikan terkait calon kepala daerah yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka menjadi preseden buruk.

Sebab, kata Arif, rencana ini justru akan mendorong masyarakat salah memilih siapa yang layak menjadi kepala daerah, termasuk bebas dari korupsi.

“Penundaan status tersangka calon kepala daerah justru akan memperburuk kualitas demokrasi, karena pemilih akan disodori kandidat yang tidak layak menjadi pemimpin lantaran terlibat skandal korupsi,” kata Arief, Selasa (13/3/2018).

Menurutnya, pilkada adalah kontestasi untuk melahirkan pemimpin yang kredibel, pro rakyat, termasuk bebas korupsi. Karena itu, penundaan ini justru akan memperburuk kualitas Pilkada.

"Penundaan status tersangka calon kepala daerah justru mendegradasi tujuan digelar Pilkada," sambungnya.

Read More