Permainan Demokrat Main "Dua Kaki" untuk Cari Aman dalam Pilpres 2019

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Selasa 11 September 2018 16:55 WIB

Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di rumah SBY, Mega Kuningan. Foto: Okezone/Heru Haryono

JAKARTA - Partai Demokrat telah resmi menentukan sikap berkoalisi mendukung pasangan Prabowo Subiantio-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 nanti, tapi nampaknya dukungan itu tidak akan bulad.

Hal ini setidaknya terbaca dari pernyataan dari Komandan Satuan Tugas Bersama(Kogasmas) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) yang memberikan kebebasan kadernya untuk memberikan dukungan dalam Pilpres 2019 menuai beragam tanggapan.

“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ujar Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (11/9/2018).

Namun demikian, karena UU Pemilu yang baru partai politik tidak boleh netral, maka Demokrat secara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi. Namun Demokrat juga membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain. Menurut Arif, subtansi politiknya sama dengan cari aman tetapi cara yang berbeda mensikapi regulasi.

“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujarnya.

Manuver ini juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat memberikan investasi politik pada paslon Jokowi-Makruf Amin.

“Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD (Partai Demokrat) bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” pungkasnya.

(fzy)

Sumber Okezone

Read More

Mainkan Politik Dua Kaki, Pengamat: Demokrat Cari Aman

Rico Afrido Simanjuntak

Rabu, 12 September 2018 - 10:39 WIB

views: 7.606

Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai Partai Demokrat mencari aman dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto 

JAKARTA - Partai Demokrat dinilai mencari aman dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Sebab walaupun Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebagian kadernya mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

"Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja," ujar Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Rabu (12/9/2018).

Namun, menurut dia, sikap politik Partai Demokrat beserta sebagian kadernya itu tidak begitu mengejutkan publik. "Sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” katanya. (Baca: Zulkifli Hasan Tak Menampik Gatot Nurmantyo Masuk Tim Prabowo)

Kendati demikian, kata dia, karena partai politik dalam Undang-Undang Pemilu yang baru tidak boleh netral, maka Demokrat secara kelembagaan mendukung Prabowo-Sandi namun membiarkan kadernya untuk mendukung pasangan calon lain. Menurut Arif, substansi politiknya sama, cari aman dengan cara yang berbeda menyikapi regulasi.

“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi pilpres,” tandasnya.

Manuver itu, kata dia, juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat memberikan investasi politik pada Jokowi-Ma'ruf. “Jika yang menang Jokowi-Ma'ruf Amin menang misalnya, Partai Demokrat bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” pungkasnya.

Sumber Sindo https://nasional.sindonews.com/read/1337516/12/mainkan-politik-dua-kaki-pengamat-demokrat-cari-aman-1536720984

Read More

Rabu, 12 September 2018 | 04:05 WIB

Demokrat Dinilai Cari Aman Main Dua Kaki di 2019

Ahmad Farhan Faris

(Foto: inilahcom/ilustrasi)INILAHCOM, Jakarta - Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pemilu Presiden 2019.

Namun, dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandi sepertinya tidak bulat karena memberikan kebebasan kepada kadernya untuk mendukung calon lain pada Pemilu Presiden 2019.

Direktur Lembaga IndoStrategi, Arif Nurul Imam menilai pernyataan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberikan kebebasan kadernya mendukung pada Pilpres 2019 hanya main aman.

"Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral," kata Arif kepada INILAHCOM, Selasa (11/9/2018).

Menurut dia, Undang-Undang Pemilu yang baru mengatur memang partai politik tidka boleh netral sehingga Demokrat secara kelembagaan mendukung pasangan Prabowo-Sandi.

Akan tetapi, kata dia, Demokrat justru membiarkan kadernya untuk mendukung pasangan calon Joko Widodo-Maruf Amin. Maka, langkah Demokrat ini mencari aman.

"Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres," ujarnya.

Ia mengatakan manuver ini akan menunjukkan bahwa Partai Demokrat memberikan investasi politik pada pasangan calon Jokowi-Makruf Amin.

"Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet," tandasnya.[ris]

Sumber Inilahcomhttps://m.inilah.com/news/detail/2479363/demokrat-dinilai-cari-aman-main-dua-kaki-di-2019

Read More

Pengamat: Demokrat Cari Aman Dalam Pilpres

POLITIK  SELASA, 11 SEPTEMBER 2018 , 20:58:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Arif Nurul Imam/RMOLJabar

RMOLJabar. Meski Partai Demokrat telah resmi menentukan sikap berkoalisi mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 nanti, tapi nampaknya dukungan itu tidak akan bulad.

Direktur Lembaga IndoStrategi, Arif Nurul Imam mengungkapkan, hal itu setidaknya terbaca dari pernyataan dari Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasmas) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberikan kebebasan kadernya untuk memberikan dukungan dalam Pilpres 2019 menuai beragam tanggapan.

Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ucapnya pada RMOLJabar, Selasa (11/09).

Namun demikian, karena UU Pemilu yang baru partai politik tidak boleh netral maka Demokrat secara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi, namun membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain.

Menurut Arif, subtansi politiknya sama, cari aman dengan cara yang berbeda mensikapi regulasi. Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujarnya.

Manuver ini juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat memberikan investasi politik pada paslon Jokowi-Ma'ruf Amin.

Jika yang menang Jokowi-Ma'ruf Amin menang misalnya, PD bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” pungkasnya. [yud]

Sumber RMOLJabar http://www.rmoljabar.com/read/2018/09/11/84848/Pengamat:-Demokrat-Cari-Aman-Dalam-Pilpres-

Read More

Pengamat: Jika Jokowi Menang, Demokrat Bisa Minta Konsesi

11 September 2018 19:30 WIB John Andhi OktaveriNasionalShare :    

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keterangan pers seusai pertemuan di Jl Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7 - 23018). (Antara / Sigid Kurniawan)

Solopos.com,  JAKARTA -- Direktur Lembaga IndoStrategi, Arif Nurul Imam, mengatakan bahwa manuver politik Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden (PIlpres) 2019 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014. Partai berlambang mercy itu dinilai cenderung memilih cara aman.

Menurut Arif, dengan mengizinkan kadernya menentukan sendiri pilihan politik yang berseberangan dari garis kebijakan partai, maka partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memainkan politik cari aman dengan formasi yang berbeda.

 “Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujarnya, Selasa (11/9/2018).

Dia pun menyebut manuver tersebut juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat sengaja memberikan investasi politik pada paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. “Jika yang menang Jokowi-Ma'ruf Amin misalnya, Demokrat tetap bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” katanya.

Menurutnya, dengan membolehkan kadernya membelot mendukung petahana Jokowi-Ma'ruf Amin, berarti Partai Demokrat secara substantif punya strategi cari aman. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan sikap resmi Demokrat yang sudah memutuskan berkoalisi dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja,” katanya.

Arif menilai sesungguhnya sikap politik itu tidak begitu mengejutkan publik. Paalnya, pada Pilpres 2014 sikap partai itu menyatakan netral. Namun karena Undang-Undang Pemilu melarang partai politik netral, maka Partai Demokratsecara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi. Hanya saja, partai itu sekaligus membiarkan kadernya mendukung paslon petahana.

Sumber Solopos http://news.solopos.com/read/20180911/496/939133/pengamat-jika-jokowi-menang-demokrat-bisa-minta-konsesi

Read More

Permainan Demokrat Main "Dua Kaki" untuk Cari Aman dalam Pilpres 2019

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Selasa 11 September 2018 16:55 WIB

Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di rumah SBY, Mega Kuningan. Foto: Okezone/Heru Haryono

JAKARTA - Partai Demokrat telah resmi menentukan sikap berkoalisi mendukung pasangan Prabowo Subiantio-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 nanti, tapi nampaknya dukungan itu tidak akan bulad.

Hal ini setidaknya terbaca dari pernyataan dari Komandan Satuan Tugas Bersama(Kogasmas) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) yang memberikan kebebasan kadernya untuk memberikan dukungan dalam Pilpres 2019 menuai beragam tanggapan.

“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ujar Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (11/9/2018).

Namun demikian, karena UU Pemilu yang baru partai politik tidak boleh netral, maka Demokrat secara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi. Namun Demokrat juga membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain. Menurut Arif, subtansi politiknya sama dengan cari aman tetapi cara yang berbeda mensikapi regulasi.

“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujarnya.

Manuver ini juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat memberikan investasi politik pada paslon Jokowi-Makruf Amin.

“Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD (Partai Demokrat) bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” pungkasnya.

(fzy)

Sumber Okezone https://news.okezone.com/read/2018/09/11/605/1949043/permainan-demokrat-main-dua-kaki-untuk-cari-aman-dalam-pilpres-2019

Read More

Sikap Demokrat Dinilai tak Mengejutkan

Selasa 11 September 2018 22:31 WIB

Red: Muhammad Hafil

0

Logo Partai Demokrat

Foto: DOKREP

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sikap Partai Demokrat yang mengizinkan sejumlah kadernya untuk mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dinilai tak mengejutkan. Karena, Demokrat juga pernah melakukannya pada Pilpres 2014 di mana menempatkan posisi sebagai partai yang netral.

“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini  tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ujar Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada Republika.co.id, Selasa (11/9).

Namun, menurut Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Iman, karena UU Pemilu yang baru partai politik tidak boleh netral maka Demokrat secara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi, namun membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain. Menurut Arif, subtansi politiknya sama, cari aman dengan cara yang berbeda mensikapi regulasi.

“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujar Arif.

Menurut Arif, dengan sikap seperti ini, Demokrat menunjukkan sedang menanamkan investasi politik pada paslon Jokowi-Makruf Amin. “Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” katanya.

Sejumlah elite politik pengurus Partai Demokrat di daerah diberi perlakuan khusus untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Meski demikian, Demokrat membantah 'main dua kaki' pada Pilpres mendatang.

"Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga. Kalau namanya penghianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, Ahad (9/9).

Menurut Andi, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN juga ada daerah daerah yang nggak mungkin bisa mendukung.  Jadi kita sikapnya mencari rumusan yang pas aja deh, jadi bukan dikasih dispensasi," ujar Andi.

sumber https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/11/pewdrr430-sikap-demokrat-dinilai-tak-mengejutkan

Read More

Dua Faktor yang Membuat Jokowi dan Prabowo Belum Umumkan Cawapres

Rico Afrido Simanjuntak

Senin, 6 Agustus 2018 - 12:15 WIB

views: 4.394

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkuda bersama di halaman kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tahun 2016 silam. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

A+

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) yang tidak puas dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto dinilai berpeluang membentuk poros sendiri.

Kendati demikian, menurut Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam, peluang pembentukan poros ketiga itu kecil. "Kemungkinan itu ada, tapi potensi muncul poros ketiga kecil," kata Arif kepada SINDOnews, Senin (6/8/2018). (Baca juga: Peta Koalisi Masih Alot, Terbentuknya Poros Ketiga Masih Terbuka)

Terkait sikap Jokowi dan Prabowo yang belum mengumumkan masing-masing calon wakil presiden (cawapres), Arif menilai ada beberapa penyebabnya.

"Pertama, karena hingga saat ini di kedua kubu tersebut juga masih saling tarik ulur siapa yang bakal diajukan sebagai cawapres, ini terjadi di dua kubu," ujarnya.

Menurut dia, bukan hal mudah memilih cawapres. Dia menduga setidaknya ada dua hal yang dipikirkan Jokowi maupun Prabowo, yakni daya ungkit elektabilitas dan dukungan koalisi.

"Di titik inilah terjadi perdebatan dan tarik ulur yang begitu dinamis, sehingga hingga sekarang belum ada kepastian siapa tokoh yang akan menjadi cawapres dari dua tokoh tersebut," katanya.

Sementara itu, penyebab lainnya karena kedua kubu masih saling mengintip, karena pilihan siapa cawapres memiliki pengaruh besar terhadap elektabilitas jika sudah berpasangan.

"Ini tentu akan tak lepas dari kalkulasi elektoral untuk melihat potensi kemenangan," ujarnya.

(dam)

SUMBER SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1328044/12/dua-faktor-yang-membuat-jokowi-dan-prabowo-belum-umumkan-cawapres-1533532493

Read More

Pengamat Kritik Larangan Jurnalis Liput Rekapitulasi Pilwalkot Makassar

Rico Afrido Simanjuntak

Jum'at, 29 Juni 2018 - 22:19 WIB

views: 4.639

Tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang melarang jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terus dikritik. Ilustrasi/SINDOnews 

JAKARTA - Tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang melarang jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terus dikritik. Kali ini, kritikan datang dari Pengamat Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam.

"Larangan wartawan meliput rekapitulasi hasil Pilkada jelas tindakan yang tidak dibenarkan," kata Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (29/6/2018) malam.

Sebab, menurut Arif, sidang pleno paripurna rekapitulasi suara secara legal bersifat terbuka. "Sehingga tidak dibenarkan melarang kegiatan jurnalisme untuk mendapatkan informasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, keterbukaan dalam era demokrasi adalah prasyarat agar dapat melahirkan Pilkada yang bersih, jujur dan adil. Sebelumnya, pelarangan jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pilwalkot Makassar itu dikritik sejumlah pihak.

Di antaranya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Selatan (Pengda Sulsel) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.

(nag)

 Sumber SINDO https://daerah.sindonews.com/read/1317589/174/pengamat-kritik-larangan-jurnalis-liput-rekapitulasi-pilwalkot-makassar-1530285539

Read More

Hasil Quick Count Tidak Jauh Berbeda dengan Real Count KPU

Rico Afrido Simanjuntak

Jum'at, 29 Juni 2018 - 20:37 WIB

loading...

Hasil hitung cepat (quick count) merupakan kegiatan ilmiah. Secara ilmiah, quick count bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya pun tidak berbeda jauh dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ilustrasi/SINDOnews 

A+ A-

JAKARTA - Hasil hitung cepat (quick count) merupakan kegiatan ilmiah. Secara ilmiah, quick count bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya pun tidak berbeda jauh dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Iya betul (hasil quick count tidak berbeda jauh dengan real count). Quick count margin of error-nya 1%," kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa kepada SINDOnews, Jumat (29/6/2018).

LSI Denny JA merupakan salah satu lembaga survei yang ikut melakukan quick count Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah. Ia pun mempersilakan pihak manapun untuk membandingkan hasil real count KPU dengan quick count LSI Denny JA. "Kita tunggu hasil resmi yang dirilis KPU. Kita bandingkan hasilnya," ujarnya. (Baca juga: Hasil Akhir Quick Count CRC, Kolom Kosong Unggul di Makassar)

Hal senada dikatakan oleh Peneliti LSI Denny JA lainnya, Rully Akbar. "Kita ada margin of error +/- 1%. Jadi setiap data yang ditampilkan ada kemungkinan naik paling maksimal 1% dan turun maksimal 1%," kata Rully dihubungi terpisah.

Pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam juga menyampaikan hal senada. "Kalau lihat dari pengalaman selama ini, biasanya enggak berbeda jauh dengan real count, paling selisih tipis margin error," kata Arif. (Baca juga: Rekapitulasi Suara Tertutup, Warga dan Wartawan Dilarang Memantau)

Ia juga menanggapi pihak yang tidak begitu percaya dengan hasil quick count. "Ada yang enggak percaya itu karena kandidatnya kalah," paparnya.

(poe)

Sumber SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1317554/12/hasil-quick-count-tidak-jauh-berbeda-dengan-real-count-kpu-1530279443

Read More