Warga Jakarta Menanti Wagub Baru

Koran Sindo

Jum'at, 31 Januari 2020 - 07:02 WIB

views: 5.776

Arif Nurul Imam
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research And Consulting

Kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak ditinggalkan Sandiaga Uno karena ikut kontestasi pemilihan presiden pada 2019 lalu segera memasuki babak baru. Dua nama calon wakil gubernur (wagub) kini sudah diajukan dan akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Sandiaga Uno resmi mundur sebagai Wagub DKI sejak 27 Agustus 2018. Praktis, kursi wagub kosong sudah berlangsung selama 17 bulan. Kekosongan jabatan dalam rentang waktu lama tersebut tentu saja berdampak terhadap kinerja dan performa Pemerintah DKI Jakarta dalam pelayanan publik.

Bagi Anies Baswedan sebagai gubernur, menjadi pemimpin tunggal di kota sebesar Jakarta tentu memiliki beban dan tanggung jawab berat. Dengan kompleksitas persoalan, memimpin Jakarta tentu bukan perkara mudah dan ringan. Tarik ulur kepentingan elite yang membuat penggantian Sandiaga Uno adalah kerugian bagi warga Jakarta.

Meski terlalu lama sendiri, kini Gubernur Anies Baswedan bisa berharap segera memiliki tandem kerja setelah dua nama calon wakil gubernur (cawagub) diajukan untuk dipilih DPRD DKI. Dua cawagub itu adalah Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerindra akan segera menyurati Anies untuk menyampaikan dua nama cawagub tersebut sekaligus menargetkan rapat paripurna pemilihan digelar pada awal Februari 2020.

Jangan Ditunda Lagi

Sejatinya, pengisian jabatan wakil gubernur telah berulang kali diwacanakan. Beberapa nama calon sempat diajukan namun batal lagi. Hanya saja, kerap terjadi deadlock karena partai politik pengusung Anies gagal membangun negosiasi dan kompromi politik. Padahal penundaan yang berlarut-larut ini sudah pasti memiliki dampak bagi perkembangan serta kemajuan kota Jakarta. Setidaknya, penundaan berlarut-larut tersebut memiliki beberapa dampak.

Pertama, kekosongan kursi wakil gubernur praktis menyulitkan Anies dalam bekerja. Dampaknya sebagai pemegang jabatan politik akan semakin ringkih, karena kewajiban Anies untuk mengelola eksekutif akan semakin menurun produktivitasnya. Kedua, kekosongan jabatan wakil gubernur sudah pasti akan menambah beban gubernur sehingga pekerjaan dan tanggung jawab yang semestinya bisa dikerjakan bersama harus dipikul sendiri.

Dampaknya sudah pasti ada penumpukan beban kerja dan aneka pelayanan publik bisa tidak dibereskan secara maksimal. Ambil contoh dalam kasus banjir di awal tahun ini, Anies tampak kedodoran lantaran harus bekerja sendirian. Dua dampak tersebut akan sangat merugikan jika pemilihan wakil gubernur sampai tertunda lagi.

Figur Pengganti

Mencari pengganti Sandiaga Uno tentu tidak boleh sekadar mendapat dukungan politik belaka. Selain soal dukungan politik, ada syarat yang mesti dipenuhi dan menjadi harus jadi pertimbangan penting agar pengisian jabatan wakil gubernur ini memiliki dampak positif yang nyata bagi warga Jakarta.

Dua nama cawagub yang sudah diajukan ke DPRD untuk dipilih tentu memiliki plus-minus sehingga siapa yang pas dan tepat bergantung kebutuhan. Paling tidak, ada dua pertimbangan yang mesti dilihat dalam memilih siapa yang bakal menjadi wakil gubernur.

Pertama, memiliki chemestrydengan Anies Baswedan selaku gubernur. Ini penting karena kepemimpinan efektif tidak akan lahir dari pasangan yang dipaksakan, tetapi karena memahami pengalaman, integritas, dan memiliki kesamaan pandangan. Dengan demikian, harapannya akan terjadi duet kepemimpinan yang saling mengisi dan bisa bersinergi dalam mewujudkan kebutuhan warga Jakarta.

Kedua, satu visi dalam memahami Jakarta. Dalam kerangka berpikir juga mesti memiliki kesamaan visi dalam melihat serta mendiagnosis persoalan ibu kota. Pemahaman yang seirama tentu akan menghindarkan program kerja yang potensial tumpang-tindih dan sehingga hanya menghambur-hamburkan uang APBD.

Dua nama cawagub yang disorongkan tentu sudah dipilih dengan menggunakan berbagai pertimbangan matang. Hanya saja, dua pertimbangan di atas juga tak boleh dinafikan. Dua hal tersebut perlu dipertimbangkan demi menemukan sosok terbaik untuk mengisi kursi wakil gubernur. Mari kita lihat dan uji dalam prosesnya.

https://nasional.sindonews.com/read/1512748/18/warga-jakarta-menanti-wagub-baru-1580428957

Read More

Legitimasi hasil Pemilu 2019 setelah OTT komisioner KPU

Legitimasi hasil Pemilu 2019 setelah OTT komisioner KPU

Arif Nurul ImamSenin, 13 Jan 2020 17:09 WIB

Tertangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pasti menjadi guncangan dahsyat dalam dunia kepemiluan di Tanah Air. KPK akhirnya menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. 

Penyelenggara pemilu, termasuk KPU dituntut untuk bekerja independen dan profesional. Hal ini karena fungsi dan peran mereka merupakan penyelenggara sekaligus wasit, sehingga mesti menjunjung integritas untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Meski pemilu sudah usai dan telah melantik pemenang kontestasi, namun ada persoalan lain dari peristiwa kasus ini. Peristiwa ini selain akan menurunkan kepercayaan publik pada KPU, juga potensial menggerus bobot dan legitimasi hasil Pemilu 2019. 

Personal atau sistematik?

Sebagaimana diberitakan oleh media, kasus suap yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan ini berawal adanya pengajuan proses pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif yang dilayangkan PDIP kepada KPU sebanyak tiga kali yang berisi permintaan calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, dapil Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku.

Seperti disampaikan Ketua KPU Arief Budiman, kronologi permohonan PAW anggota DPR terpilih Fraksi PDIP yang diajukan oleh tersangka suap, Harun Masiku. KPU menjelaskan PDIP mengirimkan surat sebanyak tiga kali. KPU tidak bisa mengabulkan permohonan PDIP yang dilayangkan PDIP karena Harun Masiku tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PAW anggota DPR.

Wahyu Setiawan sebenarnya juga setuju dengan keputusan KPU menolak permintaan PDIP untuk melakukan PAW terhadap anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan I Riezky Aprilia. Dalam tiga kali rapat pleno terkait PAW tersebut, tidak ada anggota KPU yang berbeda pendapat, semua menolak permohonan PAW caleg PDIP. 

Alasan penolakan KPU jelas dan tegas, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, PAW anggota DPR digantikan oleh calon anggota legislatif dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil tersebut, bukan sesuai kewenangan partai.

Jika melihat kronologi ini, setidaknya dari rapat pleno KPU, kejadian ini lebih condong bersifat personal, bukan sistematik. Asumsi ini paling tidak lantaran dalam rapat pleno tidak ada upaya penggiringan opini dan perdebatan untuk mengegolkan permintaan PDIP. Bahkan tak ada perpedaan pendapat, termasuk dari Wahyu Setiawan. Tentu ini masih bersifat tentatif, seraya menunggu penyelidikan lebih lanjut oleh penegak hukum, apakah kasus ini bersifat personal atau sistematis?

Legitimasi hasil pemilu

Selain berdampak merosotnya kepercayaan publik, langsung atau tidak, hampir dipastikan memengaruhi bobot dan legitimasi hasil Pemilu 2019. Dikatakan demikian karena, salah satu prasyarat hasil pemilu memiliki legitimasi tentu tak lepas dari independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu, termasuk KPU.

Pengaruh kasus ini terhadap legitimasi hasil pemilu tentu amat bergantung sejauh mana modus operandi skandal memalukan tersebut. Jika sistematik, tentu akan menjadi preseden bagi demokrasi karena legitimasi hasil pemilu akan menjadi sorotan publik yang pada gilirannya menggerus legitimasi hasil pemilu.

Sebaliknya, jika ini bersifat personal, tentu dampaknya tak begitu besar bagi legitimasi hasil pemilu. Meski begitu, juga tak bisa disimpulkan kemudian bahwa tak memiliki efek tehadap hasil pemilu. Pendek kata, dampaknya pasti ada, hanya tidak signifikan dalam memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Peristiwa memalukan ini tentu mencederai demokrasi sekaligus mencoreng wajah seluruh jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah. 

Filosof Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern membuat semacam patokan soal legitimasi negara bahwa setidaknya negara harus memiliki pengakuan masyarakat. Pengakuan masyarakat terhadap hukum dan untuk menjamin keberlakuan hakikat negara. Negara berkuasa karena masyarakat mengakui kewenangannya. Itu sebabnya, kestabilan negara tergantung dari pengakuan wewenang oleh masyarakat. Pendek kata, minimnya pengakuan masyarakat, maka berimplikasi atas legitimasi akan luntur atau sirna.

Padahal merujuk pendapat begawan filsafat tersebut, pemerintahan yang legitimite mesti memiliki dukungan masyarakat secara luas. Pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu, oleh sebab itu, menjadi penting dan menentukan terhadap bobot dan legitimasi pemerintahan. Makin tinggi pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu maka secara pararel legitimasi pemerintahan juga makin tinggi. Begitu pula sebaliknya, makin rendah kepercayaan terhadap hasil pemilu juga berimplikasi makin menurunnya legitimasi pemerintahan hasil pemilu.

Di tengah peristiwa ini, sebaiknya jadi momentum untuk melakukan evaluasi, pembenahan dan menata sistem sehingga di satu sisi akan terjadi perbaikan, dan di sisi lain akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik pada KPU sekaligus memiliki legitimasi politik yang kuat sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dengan demikian, legitimasi hasil pemilu kembali menguat dan dipercaya publik.

https://www.alinea.id/kolom/legitimasi-hasil-pemilu-2019-setelah-ott-komisioner-kpu-b1ZGy9qAP

Read More

Mewujudkan Pemilu Jurdil

Mewujudkan Pemilu Jurdil

Oleh : Arif Nurul Imam

(Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk melakukan sirkulasi dan rotasi kepemimpinan. Karena itu, salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemiluyang jujur dan adil (free and fair elections).Oleh sebab itu, dalam setiap proses Pemiluhal yang harus dipastikan adalah prinsip jujur dan adil (jurdil). Sebab jika prinsip jurdil lenyap, maka hampir  dipastikan Pemilu hanya akan menciptakan kegaduhan politik dan menguras uang APBN.

Pemilu sebagai pertarungan politik antarpara kontestan acapkali menimbulkan tensi politik memanas. Kondisi ini sejatinya bisa dipahami, karena dalam kontestasi untuk merebut dukungan dan simpati pemilih acapkali terseret dalam kubangan pragmatisme politik dengan menghalalkan segala cara, seperti money politics, bahkan dengan melakukan praktik kecurangan.

Dalam kondisi semacam ini, maka mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil mutlak diperlukan. Bukan saja untuk memastikan kualitas demokrasi agar on the track, melainkan juga untuk memastikan asas fairnessehingga pada gilirannya dapat terselenggara Pemilu berkualitas. Sebab,selain harus menegakkan electoral integrity, Pemilu juga diharapkan dapat menghasilkan pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif, yang memiliki integritas tidak tergoyahkan.

Read More

Catatan Pelaksanaan Pemilu Serentak

Catatan Pelaksanaan Pemilu Serentak

Koran Sindo

Kamis, 25 April 2019 - 08:15 WIB

Arif Nurul Imam
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting

PEMILU serentak yang digelar pada 17 April 2019 ternyata menyisakan sejumlah peristiwa yang layak menjadi catatan kritis sebagai bahan evaluasi ke depan. Perhelatan demokrasi yang melibatkan 190 juta pemilih, 805.000 tempat pemungutan suara (TPS), dan melibatkan 6 juta petugas pemungutan suara ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak menilai merupakan pemilu paling rumit di dunia. Pada awalnya, pemilu serentak bertujuan, antara lain, untuk melakukan efisiensi anggaran namun ternyata sejumlah peristiwa gugurnya para “pejuang demokrasi” dalam menjalankan tugas menjadikan pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling banyak merenggut korban jiwa sepanjang sejarah.

Read More

Membidik Dukungan Warga Muhammadiyah dalam Pilpres

Koran Sindo

Senin, 1 April 2019 - 09:36 WIB

views: 475

Arif Nurul Imam, Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting. Foto/Istimewa

Arif Nurul Imam 
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting 

Perhelatan pemilihan presiden tinggal menghitung hari. Perebutan ceruk suara untuk menggandakan dukungan terus dilakukan oleh kedua pasangan capres-cawapres melalui berbagai perangkat politiknya. Tak terkecuali ceruk suara ormas Muhammadiyah yang disebut-sebut memiliki anggota dan simpatisan puluhan juta.

Penetrasi kedua pasangan calon untuk merebut simpati dan dukungan warga Muhammadiyah memang tidak bisa dilakukan secara institusi. Hal ini karena sebagaimana disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, sikap organisasi secara tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah memilih jalur high politik melalui jalur politik kebangsaan sekaligus menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.

Tanwir pada 2002 di Denpasar yang menghasilkan "Khitah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" memutuskan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi mana pun.

Akan tetapi Muhammadiyah tetap menganggap penting perjuangan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di ranah politik praktis seperti di partai politik dan lembaga legislatif (low politic). Oleh sebab itu kader dan warga Muhammadiyah diberi kebebasan serta keleluasaan untuk mengekspresikan sikap dan pilihan politik serta terjun ke dalam politik praktis dengan syarat tidak memanfaatkan embel-embel dan simbol Muhammadiyah. Karena itu dalam menyalurkan aspirasi politik kader-kader Muhammadiyah nonparpol yang memiliki interes politik biasanya membentuk relawan guna menghimpun simpati dan dukungan warga Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai ormas raksasa tentu tidak akan lepas dari bidikan para capres-cawapres untuk mendapatkan dukungan jamaah dari ormas yang berdiri di Yogyakarta tersebut. Karena itu merebut dukungan warga Muhammadiyah bukan saja sebagai "keharusan", melainkan prasyarat wajib untuk meraih kemenangan. 

Relawan 
Relawan sebagai instrumen pemenangan, khususnya relawan yang menyasar ceruk suara warga Muhammadiyah, memang tidak bisa leluasa dan serampangan dalam mencari simpati dan dukungan warga Muhammadiyah. Hal ini karena selain dilarang organisasi, bisa jadi malah kontraproduktif karena akan muncul kesan "menunggangi" Muhammadiyah.

Relawan kubu Jokowi-Amin mengatasnamakan sebagai Relawan Indonesia Berkemajuan (RIB) yang digawangi tokoh-tokoh muda seperti Khairul Mutaqien, Ali Mutahirin, dan Mukhamad Khairul Huda. Sementara untuk relawan di kubu Prabowo-Sandi, kader-kader Muhammadiyah menghimpun diri dalam Aliansi Pencerah Indonesia (API) yang dimotori tokoh-tokoh muda seperti Izzul Muslimin, Pedri Kasman, Fikri Yasin, dan Makmun Murod Al Barbazy.

Kebetulan penulis pernah diundang menjadi narasumber di dua kubu relawan, baik relawan yang mendukung pasangan Jokowi-Amin maupun relawan yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Kedua kelompok relawan yang sama-sama diinisiasi oleh kader-kader Muhammadiyah itu tujuannya sama: mencari simpati dan dukungan warga Muhammadiyah agar mendukung pasangan calon capres-cawapresnya.

Membaca Arus Bawah 
Untuk bisa mendapatkan dukungan warga Muhammadiyah, tentu relawan harus memahami karakter arus bawah atau jamaah Muhammadiyah. Pemahaman ini penting dan mutlak diperlukan, sebab ketiadaan pemahaman jenis pemilih Muhammadiyah akan berdampak kekeliruan dalam "tebar pesona" merebut hati dan simpati warga grass-root.

Menurut penelitian Malik (2018), pemilih Indonesia terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, pemilih emosional. Pemilih jenis ini merupakan pemilih yang memiliki ikatan emosional sangat kuat dengan identitas seperti paham ideologis, agama, dan budaya yang membentuk dirinya dari sejak kecil.

Kedua, pemilih rasional-emosional. Pemilih jenis ini memiliki kecenderungan akan diam ketika melihat isu yang bersifat agama, identitas, dan simbolik karena mereka membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi isu tersebut. Pemilih seperti ini mampu merasionalkan pilihan mereka, tetapi ketika menyangkut permasalahan ideologis, agama, dan etnik, mereka tidak sanggup memberikan argumentasi yang meyakinkan.

Ketiga, pemilih rasional adalah pemilih yang mengesampingkan faktor emosional dalam membaca situasi politik. Pemilih jenis ini lebih condong mengukur rekam jejak, kinerja, dan komitmen politik sebagai preferensi politik dalam menyalurkan aspirasi politik. 

Merujuk hasil penelitian di atas, jika melihat tipologi warga Muhammadiyah yang kerap disebut kelompok urban, terdidik, dan kelas menengah, kemungkinan besar mayoritas pemilih merupakan jenis pemilih rasional-emosional dan pemilih rasional.

Warga Muhammadiyah secara umum adalah pemilih yang menggunakan pertimbangan rasional sehingga kalkulasi rekam jejak kandidat serta visi-misi menjadi variabel penting sebagai pertimbangan memilih. Warga Muhammadiyah tidak mengenal taklid buta sehingga instruksi atau imbauan politik dari elite Muhammadiyah sangat kecil mereka gubris.

Karakter pemilih yang demikianlah yang harus dimengerti oleh relawan di dua kubu pasangan capres agar pola dan gaya pendekatan melalui kampanye yang digelar bisa efektif dalam meraup dukungan elektoral. Gaya-gaya kampanye yang mengedepankan simbol hampir dipastikan sekadar sebagai unjuk kekuatan belaka, tapi minus efek elektoral.

Karena itu, seberapa besar warga Muhammadiyah memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres, di samping persolan branding dan karakter kandidat, tak kalah penting dan menentukan pula pendekatan kampanye dan kemampuan merasionalisasi para relawan pendukung capres dan cawapres yang menyasar ceruk massa organisasi yang didirikan oleh KH Akhmad Dahlan tersebut. Wallahu a’lam bisshawab

(rhs)

Sumber Koran Sindo 1 April 2019

 https://nasional.sindonews.com/read/1391766/18/membidik-dukungan-warga-muhammadiyah-dalam-pilpres-1554061347

Read More

Catatan bagi Jokowi dan Prabowo untuk Debat Pertama Pilpres 2019

Catatan bagi Jokowi dan Prabowo untuk Debat Pertama Pilpres 2019

 ARIF NURUL IMAM Kompas.com - 17/01/2019, 17:11 WIB Dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Silang Monas,

 (KOMPAS.com/ABBA GABRILIN) 

DEBAT pertama Pemilihan Presiden (Pilrpres) 2019 akan segera digelar petang ini, Kamis (17/1/2019). Tema yang diangkat adalah penegakan hukum, terorisme, dan HAM. Sejumlah televisi nasional akan menyiarkannya secara langsung.

 Ada sejumlah catatan untuk para kandidat di luar substansi materi, bila debat diharapkan memberi manfaat optimal. Lagi pula, debat tak cuma terkait kepentingan elektoral.  Debat merupakan rangkaian kegiatan pilpres yang bukan hanya bersifat ritual untuk memenuhi aturan prosedural UU Pemilu, melainkan juga sangat penting untuk menguji kapasitas dan ketajaman visi-misi masing-masing kandidat dalam memroyeksikan Indonesia ke depan. 
Lebih dari itu, debat merupakan ajang pendidikan politik agar pemilih memahami apa saja visi-misi, program kerja, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai semua cita-cita mulianya. Di lain pihak, kegiatan ini juga memiliki fungsi elektoral bagi masing-masing kandidat, untuk meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme Artinya, debat pilpres merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh publik, terutama para pemilih rasional yang sebagian hingga kini masih belum menentukan sikap politiknya atau masih ragu-ragu. Bukan cuma panggung di depan pendukung Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi setiap pasangan capres dan cawapres menyiapkan debat ini secara sungguh-sungguh agar dapat memaparkan apa yang menjadi komitmen dan visi-misinya secara gamblang, terukur, mudah dicerna, dan tidak sekadar memberi harapan kosong. Panggung debat yang disaksikan oleh semua kalangan—baik pendukung, pendukung lawan, maupun pemilih yang belum menentukan pilihan—sudah pasti berbeda dengan panggung yang hanya disaksikan oleh para pendukung atau simpatisan yang cenderung akan memberi tepuk-tangan pada capres-cawapres yang didukung meski belum tentu benar atau valid. Di panggung yang khusus diperuntukkan bagi pendukung atau simpatisan, wajar bila reaksinya begitu. Karena, ya mereka adalah pendukung, loyalis, atau simpatisan yang dalam bahasa gaul kerap disebut “tim hore”. Pemahaman mengenai panggung debat kali ini merupakan syarat mutlak bagi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Tujuannya, debat yang diperagakan bisa menjadi “alat ungkit elektoral” di satu sisi sekaligus menjadi pelajaran dalam pendidikan politik bagi publik. Baca juga: Ini Rute Khusus yang Dilalui Capres dan Cawapres Menuju Lokasi Debat Pertama Pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres petahana sesungguhnya memiliki bahan debat yang jauh lebih memadai. Mereka tinggal menyampaikan kerja yang telah dilakukan. Meski begitu, ada juga janji kampanye yang belum bisa dituntaskan sehingga itu berpotensi menjadi kartu mati dalam debat. Misalnya, perihal penuntasan kasus HAM yang hingga saat ini belum jelas jluntrungan-nya. Selain itu, di sisi lain lagi, yang harus dibenahi oleh Jokowi adalah pilihan kosa kata yang mesti mudah dipahami publik dan kenyambungan antara tema dengan apa yang disampaikan. Jika melihat retorika Jokowi selama ini, soal penyampain ke publik cenderung patah-patah dan kurang nyambung. Kendati bagi pendukungnya tidak penting, janji kampanye yang belum dipenuhi ini berpotensi jadi bahan "menyerang" oleh Prabowo-Sandi. Tidak ada pilihan bagi Jokowi-Ma'ruf Amin selain memberikan penjelasan mengapa ada janji belum terealisasi, berikut hambatan yang dihadapi dan sejauh mana prosesnya. Baca juga: Massa Pendukung Diminta Tak Saling Ejek Saat Debat Pilpres Hindari jawaban berkelit karena akan menimbulkan persepsi publik—terutama swing voters—sebagai lari dari tanggung jawab. Jika bisa menjelaskan persoalan, selagi logis dan masuk akal, kemungkinan pemilih yang belum menentukan pilihan akan bisa memaklumi dan boleh jadi akan mengapresiasi dengan memberi dukungan di kotak suara pada 17 April 2019. Sementara itu, pasangan calon Prabowo-Sandi sebagai penantang petahana memang hanya bisa menjual harapan sekaligus melakukan koreksi terhadap kinerja Jokowi selama menjabat. Gaya bicara Prabowo yang kerap berapi-api di satu sisi positif jika berdiri di panggung satu arah. Namun, gaya semacam itu tidak cocok untuk panggung debat. Karenanya, gaya bicara Prabowo perlu disesuaikan dengan format debat, yaitu berupa pemaparan dan bukan orasi. Pemaparan cenderung menjelaskan dengan runtut, logis, dan masuk akal, sementara orasi kadang lebih banyak sekadar membangunkan semangat sehingga tak jarang bombastis. Baca juga: Ini Prediksi Gagasan 2 Kandidat soal Isu Terorisme dalam Debat Pertama Persoalan subtansi, Prabowo-Sandi tentu sebagai penantang hanya bisa menawarkan alternatif kebijakan dan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. Di luar itu, kinerja Jokowi yang dari beberapa sisi masih belum optimal bisa menjadi amunisi untuk meyakinkan pemilih bahwa Prabowo-Sandi patut menjadi harapan baru kepemimpinan nasional kedepan. Bisa jadi panduan Peta kasar masing-masing pasangan calon dalam debat nanti setidaknya bisa menjadi panduan kita dalam menyaksikan debat. Debat yang secara demokratis memberi kontribusi bagi penguatan kualitas demokrasi sekaligus menjadi medium bagi setiap capres-cawapres mengeruk dukungan elektoral. Tak ada tokoh politik yang memiliki kesempurnaan. Karena itu, debat merupakan "ajang menguliti" setiap pasangan calon kandidat agar publik mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing paslon. Baca juga: Mengintip Panggung Debat Pertama Pilpres Sebagai ajang kampanye dan pendidikan politik, forum semacam ini tentu dalam rangka usaha bersama mendapatkan pemimpin terbaik, yang mampu membawa kapal besar Indonesia mewujudkan mimpi dan cita-cita founding father. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catatan bagi Jokowi dan Prabowo untuk Debat Pertama Pilpres 2019", https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/17111221/catatan-bagi-jokowi-dan-prabowo-untuk-debat-pertama-pilpres-2019?page=all. 

Editor : Palupi Annisa Auliani

Read More

Menakar Kriteria Ideal Cawapres Jokowi

Kompas.com - 07/04/2018

ARIF NURUL IMAM  (Analis Politik POINT Indonesia dan Direktur Program Sosmed Society. Selain itu, aktif di Sanggar MAOS TRADISI, dan Wasekjen Pergerakan Indonesia)

Ilustrasi kandidat cawapres(KOMPAS/DIDIE SW)

 Joko Widodo ( Jokowi) hampir dipastikan bakal maju lagi dalam laga kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kepastian ini bisa dilihat setidaknya dari soal dukungan partai politik (parpol) di parlemen seperti PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura, serta bonus dukungan dari parpol baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Selain itu, dibentuknya tim internal untuk mencari dan menyeleksi calon wakil presiden ( cawapres) yang dikomandani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga makin menguatkan sinyalemen politik tersebut.

Cawapres Jokowi menjadi tema perbincangan menarik bukan saja karena dia akan menjadi  orang kedua yang akan mendampingi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih dari itu, secara politis, menjadi cawapres Jokowi juga bisa dimaknai sebagai investasi politik sekaligus bisa menjadi karpet merah untuk mengorbit sebagai capres dalam Pilpres 2024. Tentu, bila kemenangan diraih pada 2019.

 Hal ini bisa dipahami, karena Jokowi sebagai petahana memiliki sumber daya politik yang besar sehingga menjadi magnet bagi para tokoh politik untuk bisa dipinang sebagai cawapres. Kondisi politik semacam ini hampir dipastikan dipahami semua parpol dan tokoh politik sehingga perebutan menjadi cawapres Jokowi tidak saja penuh kasak-kusuk tetapi juga bakal muncul beragam manuver.

Kriteria ideal

Memilih cawapres tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, pemilihan bukan hanya mengkalkulasi persoalan sejauh mana misalnya pengalaman, kompetensi, dan integritas, melainkan juga mesti memperhitungkan dukungan parpol selain daya ungkit elektabilitas. Oleh karenanya, sudah pasti akan ada kerumitan serta berbagai konflik kepentingan yang bakal mengitari.

Penunjukan Mensesneg Pratikno sebagai ketua tim internal untuk mencari cawapres tentu telah dengan perhitungan matang. Penunjukan ini kemungkinan karena didasari oleh dua hal. Pertama, lantaran Pratikno bukan orang parpol yang diharapkan dapat bekerja bebas dari kepentingan serta independen dalam memilih cawapres. Kedua, karena Pratikno merupakan orang dekat Jokowi sehingga lebih memahami keinginan dan harapannya.

Dengan demikian, ia diharapkan bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan seleksi yang tidak sekadar menyodorkan sosok tokoh cawapres yang tidak hanya menarik secara politis tetapi juga menimbang perihal integritas, rekam-jejak, serta persoalan komitmen kebangsaan.

Karena itu, paling tidak ada tiga kriteria  yang layak di pertimbangkan sebagai dasar memilih cawapres bagi Jokowi.

Pertama, memahami tantangan zaman.

Tokoh yang dipilih tentu harus memiliki wawasan ke depan, khususnya untuk periode 2019-2024 adalah bagaimana Indonesia diproyeksikan. Misalnya, soal ledakan informasi, tren ekonomi-politik global,  fenomena milenial, dan lainnya. Ini karena tantangan ke depan bukan makin mudah, melainkan kian pelik dan rumit, sehingga membutuhkan cawapres yang peka terhadap tantangan zaman. Sosok cawapres demikian tentu akan menjadi nilai plus serta menambal kekurangan dalam menjalankan roda kepemimpinan jika nanti terpilih.

Kedua, kepemimpinan.

Kebutuhan ideal mengenai sosok cawapres dilihat dari pengalaman, integritas, dan chemistry, merupakan kriteria yang tak bisa dinafikan. Ini karena kepemimpinan efektif tidak akan lahir dari pasangan yang dipaksakan, tetapi karena memahami pengalaman, integritas, dan memiliki persamaan pandangan.

Dengan demikian, harapannya akan terjadi duet kepemimpinan yang saling mengisi dan bisa bersinergi dalam mewujudkan cita-cita founding father. Betapa gaduhnya, jika misalnya presiden dan wakil presiden kerap tidak sejalan sehingga menciptakan pemerintah yang tidak efektif.

Karena itu, soal pengalaman, integritas, dan chemistry mesti menjadi pertimbangan sehingga bisa melahirkan kepemimpinan yang efektif bekerja melayani masyarakat.

Ketiga, kebutuhan politis.

Dengan tingkat elektabilitas di kisaran 50 persen sebagaimana dirilis oleh berbagai lembaga survei, Jokowi tentu belum bisa dikatakan aman. Namun, cawapres yang dipilih tetap tidak boleh hanya dilihat dari kebutuhan ideal tetapi juga punya daya ungkit elektabilitas sebagai vote getter mendulang dukungan pemilih.

Sosok cawapres yang dipilih harus dipastikan dapat menambah dukungan suara dan memperbesar ceruk suara. Ia bisa dari tokoh parpol atau tokoh non-parpol tetapi mesti sosok yang marketable sehingga menambah nilai jual dalam menggandakan dukungan.

Ketiga kebutuhan tersebut hendaknya menjadi paket yang tak bisa dipisahkan sehingga tidak saja menguntungkan secara politis bagi Jokowi tetapi juga bermanfaat bagi publik. Dengan demikian, sosok cawapres Jokowi tak sekadar relevan secara politis, tetapi juga menjawab tantangan bangsa-negara ke depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menakar Kriteria Ideal Cawapres Jokowi", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/07/18545101/menakar-kriteria-ideal-cawapres-jokowi. 

Editor : Palupi Annisa Auliani

Read More

GMNI dan Seolah-olah Berkuasa

Foto : www.gmni.or.id

Pada suatu kesempatan, sekitar setahun lalu, saya diajak salah satu pentolan GMNI Jan Prince Permata untuk mengikuti diskusi di sekretariat pusat GMNI. Tema yg diusung pun menarik, "Peran Media dan Gerakan Mahasiswa".yang dihadiri para presidium dan ketua presidium.

Dalam forum diskusi tersebut saya melontarkan bahwa GMNI dalam posisi dilema. Dikatakan dilema karena secara simbolik kelompok merah hari ini sedang berkuasa, tapi secara representatif kader GMNI yang duduk di jabatan strategis hampir tidak ada, misalnya setingkat menteri. Toh jika ada, misalnya Kang Teten Masduki bukan representasi GMNI, melainkan NGO.

Sementara itu, karena secara simbolik ideologi sama, pergerakan GMNI menjadi tidak luwes, bahkan kaku karena dianggap publik sebagai bagian gerbong kekuasaan. Dampaknya, GMNI kerap gagap, untuk tidak mengatakan dilema dalam merespon isu dan kebijakan publik yang acapkali bertentangan dengan kepentingan publik.

Meski bukan parpol, sebagaimana diketahui, representasi semacam ini kerap dijadikan acuan dalam menentukan jabatan-jabatan politis. Karenanya, posisi GMNI hari ini memang dilema, karena seolah-olah ikut bagian gerbong kekuasaan, tapi dalam kenyataannya justru tak ikut kecipratan kue kekuasaan. Disisi lain sebagai gerakan mahasiswa, mereka di tuntut menjadi agen of change sekaligus menjadi kekuatan kontrol bagi rezim yang berkuasa.

Kongres XX kali ini yang dibuka oleh Presiden Jokowi, saya kira penting membicarakan reposisioning ini, agar GMNI makin progresif dan jaya. Dan satu lagi, misalnya mempertegas sikap dan komitmennya dalam memperjuangkan para marhaen, seperti terkait penolakan warga Kendeng menolak pabrik semen. Menjadi Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang yang membumi. Selamat Berkongres GMNI.

Read More

The Yudhoyono Institute dan Prospek AHY di Panggung Politik Nasional

 Arif Nurul Imam

Kompas.com - 12/08/2017, 17:25 WIB

 Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat peluncuran The Yudhoyono Institute di Jakarta, Kamis (10/8/2017). The Yudhoyono Institute diluncurkan untuk melahirkan generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik dan unggul. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

KEHADIRAN Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dalam panggung politik Indonesia sesungguhnya agak mengejutkan publik. 

Betapa tidak, sebagai orang yang memiliki peluang karir militer moncer, putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ini justru banting stir, pindah di dunia politik yang sama-sekali baru, untuk tidak mengatakan tuna pengalaman. 

Berbekal sebagai anak mantan presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, tentu tak sebagaimana politisi lainnya yang harus tertatih meniti karir dari bawah. Tampil perdana di dunia politik langsung menggebrak maju sebagai calon gubernur di palagan Pilkada DKI Jakarta dengan menggandeng birokrat senior Sylviana Murni.

Meski kalah dalam bursa Pilkada, namun bukan berarti sia-sia karena ada manfaat yang bisa dipetik. Setidaknya, momentum tersebut, memberi pelajaran berharga bagaimana kehidupan riil politik sehingga bisa menjadi bekal dalam meniti karir politik selanjutnya. 

Selain itu, perhelatan itu juga bisa dibaca sebagai langkah cerdik SBY dalam memanfaatkan momentum untuk mengorbitkan putra sulung agar bukan hanya dikenal publik, melainkan juga membangun ketokohan.

Kekalahan Pilkada DKI Jakarta, tentu bukanlah akhir dari karir politiknya. Peristiwa itu justru merupakan tonggak yang bakal menjadi tangga politik untuk meroket. Tentu dengan sejumlah syarat, terutama soal bagaimana mengelola, memanfaatkan dan memperbesar modal politik serta sabar dalam proses penokohan.

Modal politik
Selain memiliki modal politik yang bersifat given, AHY juga mempunyai modal yang datang dari dirinya sendiri. Artinya, ia tak sekadar mengandalkan modal politik yang bersifat keberuntungan, melainkann memiliki perpaduan modal politik yang potensial bisa mengeskalasi kiprahnya di panggung politik.

Pertama, karakter dan personalitas. Kepribadian seorang politisi tentu menjadi salah satu tolak ukur sejauhmana seseorang pantas-tidaknya menjadi pelayan publik alias politisi. Karakter dan personalitas AHY nampaknya termasuk jenis yang mendukung untuk berkiprah di rimba politik. 

Sosok yang luwes dalam berkomunikasi, mudah beradaptasi, kalem dan santun. Ini karakter dan personalitas yang cocok bagi politisi yang hidup di iklim politik Indonesia. 

Keluwesan berkomunikasi misalnya, ditunjukkan ketika secara elegan menyatakan menerima kekalahan dalam Pilkada usai hitung cepat. 

Walhasil, meski kalah justru mendapat simpati dan pujian publik, bahkan menjadi topik hangat di sosial media, seperti Facebook dan Twitter.

Kedua, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual laki-laki berusia 39 tahun ini memang tak diragukan lagi. Selain berkarir di militer, AHY juga relatif bagus dari sisi studi akademik. 

Tiga gelar master berhasil berhasil disabet. Setidaknya, kapasitas intelektual bisa menjadi modal yang turut menentukan karir di panggung politik. 

Ketiga, klan politik Yudhoyono. Sebagai anak SBY, ia memperoleh modal yang bersifat given karena berupa warisan. Sebagai putra mahkota pewaris klan politik Yudhoyono, hampir dipastikan akan menjadi petinggi Partai Demokrat menggantikan ayahnya. 

Thomas Carothers (2006;66) menyimpulkan, parpol di negara transisi demokrasi cenderung bersifat top down, figur sentris, lemah dalam organisasi, korup dan kabur dalam ideologi. 

Dengan iklim politik semacam ini, tidak terlalu sulit bagi SBY untuk mewariskan kemudi Partai Demokrat pada putra mahkota.

Penokohan
Penokohan adalah syarat mutlak untuk terjun dipolitik. Seseorang bisa duduk di jabatan publik, di antaranya karena faktor ketokohan. Ini sangat dipahami SBY sehingga, mau tak mau, mantan presiden ke-6 ini menyiapkan sekoci sebagai alat membangun ketokohan putra mahkotanya. 

"Berdirinya The Yudhoyono Institute ini nantinya diharapkan dapat melahirkan generasi masa depan, calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik, dan unggul, yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan niscaya dapat menjadi bangsa yang memimpin di dunia internasional di masa mendatang," kata AHY.

Dibentuknya The Yudhoyono Institute sebagai lembaga think-thank, tentu tak bisa dibaca sekadar lembaga riset biasa. Lembaga yang diinisiasi oleh SBY dan dipimpin langsung AHY boleh jadi juga diperuntukkan sebagai lembaga pematangan sekaligus membangun ketokohan.

The Yudhoyono Institute, sudah tentu, menjadi wadah artikulasi dan aktualisasi AHY di satu sisi, dan di sisi lain bisa dibaca sebagai wadah yang berfungsi juga sebagai “panggung”. 

Panggung bagi AHY untuk terus muncul di publik melalui pemikiran-pemikiran sehingga pada gilirannya terbangun ketokohan.

Paling tidak, melalui lembaga ini, AHY bisa menjalin komunikasi di level elit politik, seperti misalnya, bertandang ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan undangan ketika hendak peresmian lembaga tersebut.

PR AHY
Dengan modal politik yang bisa dikatakan komplit, AHY cuma menyisakan pekerjaan rumah untuk terus menerus serta konsisten membangun ketokohan, melalui berbagai aktivitas yang positif bagi publik, termasuk melalui The Yudoyono Institute. 

Ia tak perlu susah-payah menyiapkan atau membangun gerbong politik. Karena kita paham, AHY adalah putra mahkota pewaris Partai Demokrat yang bakal menjadi penerus dan tokoh utama partai tersebut sebagai sekoci politik dalam meniti karir di pentas politik.

Jika cerdik dan piawai dalam mengelola modal politik, bukan tidak mungkin, pada saatnya nanti bakal muncul sebagai tokoh politik nasional, bahkan menjadi pucuk pimpinan republik ini. Mari kita lihat dan uji dalam prosesnya.

Sumber: Kompas http://nasional.kompas.com/read/2017/08/12/17252021/the-yudhoyono-institute-dan-prospek-ahy-di-panggung-politik-nasional

Read More

Meneropong Laga Pilkada Jawa Barat

Rakyat Merdeka Online(RMOL) SENIN, 24 JULI 2017 , 

Arif Nurul Imam

Oleh : Arif Nurul Imam(Analis Politik POINT Indonesia)

Di tahun 2018, terdapat 171 perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal digelar, termasuk provinsi Jawa Barat. Bagi partai politik, Jawa Barat bukan hanya dipandang strategis, melainkan juga penting dalam menghadapi pesta demokrasi 2019.

Kita tahu, provinsi yang memiliki 27 Kabupaten/Kota tersebut memiliki jumlah pemilih paling besar di Tanah Air sehingga momentum Pilkada besar kemungkinan berdampak pada hasil Pemilu 2019. Dengan ceruk pemilih potensial sebesar 31 juta, Jawa Barat hampir dipastikan akan menjadi fokus oleh partai politik, selain tak menutup kemungkinan bakal menyedot perhatian publik.

Perhelatan Pilkada merupakan bagian rangkaian skenario kerja politik dalam menyiapkan pemenangan Pemilu. Sebab, perhelatan seperti Pilkada, partai politik dituntut melakukan kerja ganda, di satu sisi memenangkan Pilkada, dan disisi lain memproyeksikan lumbung suara sebagai basis elektoral pada Pemilu.

Dengan kenyataan semacam ini, itulah mengapa Pilkada Jawa Barat, akan menjadi perhatian istimewa partai politik, yang bukan saja akan mendayagunakan segenap potensi dan kekuatan politik yang dimiliki, melainkan pula akan melakukan kalkulasi politik dengan matang guna memobilisasi dukungan. Tak terkecuali, perihal pilihan tokoh yang akan diusung, berpasangan dengan siapa, dan bagaimana cara kampanya efektif.

Dengan jumlah 27 kabupaten/kota, luasnya wilayah, dan kepadatan penduduk yang padat; tokoh yang diusung memang benar-benar mesti sosok yang bukan hanya dikenal publik secara luas, melainkan harus memiliki prestasi yang memberi dampak bagi kemaslahatan publik. Ia boleh berasal dari latar belakang apapun, namun mesti memiliki rekam jejak bukan hanya baik, melainkan juga inspiratif.

Persoalan figur yang akan diusung menjadi salah satu faktor krusial di tengah cairnya pemilih dan ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik yang makin menggumpal. Pemahaman semacam inilah yang kemudian mengantarkan partai politik agar jeli memilih tokoh potensial.

Read More