Pengamat Kritik Larangan Jurnalis Liput Rekapitulasi Pilwalkot Makassar

Rico Afrido Simanjuntak

Jum'at, 29 Juni 2018 - 22:19 WIB

views: 4.639

Tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang melarang jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terus dikritik. Ilustrasi/SINDOnews 

JAKARTA - Tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang melarang jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terus dikritik. Kali ini, kritikan datang dari Pengamat Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam.

"Larangan wartawan meliput rekapitulasi hasil Pilkada jelas tindakan yang tidak dibenarkan," kata Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (29/6/2018) malam.

Sebab, menurut Arif, sidang pleno paripurna rekapitulasi suara secara legal bersifat terbuka. "Sehingga tidak dibenarkan melarang kegiatan jurnalisme untuk mendapatkan informasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, keterbukaan dalam era demokrasi adalah prasyarat agar dapat melahirkan Pilkada yang bersih, jujur dan adil. Sebelumnya, pelarangan jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pilwalkot Makassar itu dikritik sejumlah pihak.

Di antaranya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Selatan (Pengda Sulsel) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.

(nag)

 Sumber SINDO https://daerah.sindonews.com/read/1317589/174/pengamat-kritik-larangan-jurnalis-liput-rekapitulasi-pilwalkot-makassar-1530285539

Read More

Hasil Quick Count Tidak Jauh Berbeda dengan Real Count KPU

Rico Afrido Simanjuntak

Jum'at, 29 Juni 2018 - 20:37 WIB

loading...

Hasil hitung cepat (quick count) merupakan kegiatan ilmiah. Secara ilmiah, quick count bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya pun tidak berbeda jauh dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ilustrasi/SINDOnews 

A+ A-

JAKARTA - Hasil hitung cepat (quick count) merupakan kegiatan ilmiah. Secara ilmiah, quick count bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya pun tidak berbeda jauh dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Iya betul (hasil quick count tidak berbeda jauh dengan real count). Quick count margin of error-nya 1%," kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa kepada SINDOnews, Jumat (29/6/2018).

LSI Denny JA merupakan salah satu lembaga survei yang ikut melakukan quick count Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah. Ia pun mempersilakan pihak manapun untuk membandingkan hasil real count KPU dengan quick count LSI Denny JA. "Kita tunggu hasil resmi yang dirilis KPU. Kita bandingkan hasilnya," ujarnya. (Baca juga: Hasil Akhir Quick Count CRC, Kolom Kosong Unggul di Makassar)

Hal senada dikatakan oleh Peneliti LSI Denny JA lainnya, Rully Akbar. "Kita ada margin of error +/- 1%. Jadi setiap data yang ditampilkan ada kemungkinan naik paling maksimal 1% dan turun maksimal 1%," kata Rully dihubungi terpisah.

Pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam juga menyampaikan hal senada. "Kalau lihat dari pengalaman selama ini, biasanya enggak berbeda jauh dengan real count, paling selisih tipis margin error," kata Arif. (Baca juga: Rekapitulasi Suara Tertutup, Warga dan Wartawan Dilarang Memantau)

Ia juga menanggapi pihak yang tidak begitu percaya dengan hasil quick count. "Ada yang enggak percaya itu karena kandidatnya kalah," paparnya.

(poe)

Sumber SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1317554/12/hasil-quick-count-tidak-jauh-berbeda-dengan-real-count-kpu-1530279443

Read More

Pengamat: Pilkada 2018 Alarm PDIP Menuju 2019

Jumat, 29 Juni 2018 | 09:49 WIB

Photo :

§  ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Calon Gubernur Sumut nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat bersama istri Happy Farida

Pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan, meski masih berdasar hasil hitung cepat, tetapi sudah menunjukkan kalau mayoritas calon dari PDIP, kalah. Termasuk di provinsi-provinsi yang suara pemilihnya banyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

“Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan calon yang diusung PDIP banyak yang kalah sehingga menjadi alarm politik bagi PDIP,” kata Arif Nurul Imam, saat dihubungi, Jumat 29 Juni 2018.

Hasil pilkada ini, tidak sejalan dengan PDIP yang memenangkan pemilu 2014 lalu. Arif menduga, ada blunder politik yang dilakukan elite partai itu dalam mengusung calon. "Dukungan yang diberikan pada tokoh acapkali kerap mengabaikan grass-root sehingga tidak mendapat dukungan simpatisan partai dan masyarakat," kata Arif.

Dia mencontohkan Jawa Barat. Di wilayah itu, PDIP merupakan partai terbesar peraih kursi legislatif sehingga tanpa koalisi pun bisa mengusung kandidat sendiri. Tapi nyatanya, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan justru keok dan berada di urutan buncit.

Demikian pula di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Di Sumut PDIP yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebaga calon Gubernur Sumatera Utara dan di Jawa Timur PDIP mengusung Puti Guntur Soekarno sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur.

Tapi kedua calon yang diusung PDIP kalah. “Banyak pasangan calon yang diusung PDIP tak memiliki rasionalisasi politik sehingga timbul kesan dipaksakan,” ujar Arif menambahkan.

Dengan hasil demikian, ujarnya,  Pemilu 2019 PDIP harus lebih bekerja keras lagi selain harus menyiapkan berbagai strategi yang lebih tepat menghadapi pemilu legeslatif.

“Meski politik tidak selalu linier, namun hasil pilkada merupakan salah satu parameter yang tak bisa diabaikan. Ini alarm bagi PDIP agar lebih giat dalam melakukan kerja-kerja politik.” (mus) 

 Sumber Viva https://www.viva.co.id/berita/politik/1049164-pengamat-pilkada-2018-alarm-pdip-menuju-2019

Read More

Pengamat: Hasil Pilkada 2018 Peringatan bagi PDI-P

Kompas.com - 28/06/2018, 19:11 WIB

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.

KOMPAS.com - Hasil hitung cepat Pilkada 2018 yang telah diumumkan oleh beberapa lembaga survei merupakan pukulan telak bagi PDI-P.

Hal ini karena pasangan calon yang diusung partai besutan Megawati Soekarnoputri ini di beberapa provinsi, terutama provinsi gemuk seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, kalah.

“Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan calon yang diusung PDI-P banyak yang kalah sehingga menjadi alarm politik bagi PDI-P,” kata pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, Kamis (28/6/2018).

Menurut Arif, hasil pilkada ini menunjukkan blunder elite PDI-P sebagai partai pemenang pemilu ketika melakukan penjaringan calon.

Dukungan yang diberikan pada tokoh acapkali kerap mengabaikan akar rumput sehingga tidak mendapat dukungan simpatisan partai dan masyarakat.

Misalnya, di Jawa Barat. Menurut Arif, PDI-P merupakan partai terbesar peraih kursi legeslatif, tapi justru pasangan calon yang diusung kalah dan berada di urutan buncit.

Demikian pula di Sumatera Utara, PDI-P yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebaga calon Gubernur Sumatera Utara dan Puti Guntur Soekarno sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Banyak pasangan calon yang diusung PDI-P tak memiliki rasionalisasi politik sehingga timbul kesan dipaksakan,” ujarnya.

Dengan hasil demikian, kata Arif, pada Pemilu 2019 nanti, PDI-P harus lebih bekerja keras lagi dan menyiapkan berbagai strategi yang lebih tepat.

“Meski politik tidak selalu linier, namun hasil pilkada merupakan salah satu parameter yang tak bisa diabaikan. Ini alarm bagi PDI-P agar lebih giat dalam melakukan kerja-kerja politik,” pungkas Arif.

EditorFarid Assifa

Sumber Kompas https://regional.kompas.com/read/2018/06/28/19110761/pengamat-hasil-pilkada-2018-peringatan-bagi-pdi-

Read More

Swing Voter Bakal Menjadi Salah Satu Penentu Pemenang Pilkada

 Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Selasa 26 Juni 2018 19:51 WIB

JAKARTA - Perhelatan Pilkada serentak yang akan di gelar besok, Rabu 17 Juni 2018 akan segera diketahui hasilnya pasangan calon mana yang mendapat kepercayaan dari rakyat.

Meski demikian, hingga jelang pencoblosan masih banyak kemungkinan terjadi pergeseran pemilih, terutama swing voter.

“Swing voter akan menjadi salah satu variabel menentukan kandidat siapa yang akan menang di Pilkada,” ujar pengamat politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam.

Arif mengatakan, apalagi bagi kandidat di Pilkada yang terpaut angkanya selisih tipis, swing voter akan menjadi variabel utama siapa yg akan menjadi pemenang seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Itu sebabnya, lanjut Arif, yang merasa unggul dalam survei namun hanya selisih tipis tak boleh jumawa. Sebab, potensi pergeseran pemilih swing voter masih mungkin terjadi hingga datang ke TPS.

“Swing voter biasanya kelompok pemilih rasional, sehingga ia akan terus memantau isu-isu hingga berangkat ke TPS,” pungkas Arif.

Sumber Okezone https://news.okezone.com/read/2018/06/26/337/1914337/swing-voter-bakal-menjadi-salah-satu-penentu-pemenang-pilkada

Read More

Kekancan Saklawase

Catatan Reuni SMP 2 Sentolo

Pada 13 Juni kemarin, kami mengadakan reuni alumni SMP 2 Sentolo yg kini berganti nama SMP 1 Samigaluh di Kebun Krisan, Gerbosari, Samigaluh, Kulonprogo. Meski hanya satu angkatan 96 dan hanya dihadiri puluhan orang, namun pertemuan awal ini bagi saya  bisa dikatakan modal awal untuk melangkah maju.

Maju dalam arti menjaga dan merawat perkawanan agar kekancan saklawase bisa terjaga dan berkesinambungan. Memang hanya puluhan orang yang hadir, dari 160 orang, namun sebagai acara awal, kegiatan ini bisa disebut sukses. Selain itu, acara kecil ini juga dihadiri oleh dua guru, yaitu Pak Mujiharjo yang kini telah pensiun, dan Bu Parjilah.

Reuni menjadi momentum berharga bukan saja mempertemukan kawan yang lama tak berjumpa, melainkan memiliki beberapa fungsi. Setidaknya, ada tiga fungsi yang bisa di peroleh dari acara kumpul-kumpul tersebut.

Pertama, ngumpulke balung pisah. Di tengah kepadatan dan kesibukan masing-masing, mengumpulkan kawan yang lama tak jumpa dan berbeda aktivitas tentu tak mudah. Saya melihat ada banyak kawan yang berjumpa lagi setelah lulus, termasuk saya sendiri. Artinya, ;lebih dua dasawarsa tak jumpa hingga momentum reuni tersebut.

Karena saking lamanya, tentu ada banyak perubahan. Baik secara fisik, aktivitas, maupun cara berpikir. Terjadi metamorphosis sehingga memiliki beragam kesibukan dan identitas yang saya yakin akan bisa bersinergi untuk saling membesarkan.

Kedua, merajut modal social. Modal social adalah modal yang kadang tanpa disadari kerap kita abaikan. Padahal terdapat modal social yang sesungguhnya sangat bermanfaat. Merajut perkawanan yang lama tak jumpa adalah bagian kerja merajut modal social.

Sosiolog ekonomi asal Jepang Francis Fukuyama, misalnya membuat tesis bahwa modal social bisa di konversi menjadi modal ekonomi.  Artinya, di kala kita memiliki modal social sesungguhnya tercipta untuk menciptakan mesin uang alais pendapatan.

Tentu ini perlu formula, seraya  membaca dan menciptakan peluang dari modal social yang tersedia. Wujudnya bisa beragam, misalnya, jika ada yang memproduk barang, setidaknya bisa memanfaatkan jaringan untuk menjadi konsumen, bahkan marketingnya.

Tentu ada banyak manfaat yang lain, namun yang pokok dan utama adalah menjaga perkawanan agar bisa kekancan saklawase.

Dalam forum ini juga menyepakati untuk menyusun kepanitian, agar ada yang mengelola kegiatan reuni tahun selanjutnya. Saudara Edi Sujarwo di beri tanggung jawab sebagai Ketua, Bu Camat atau Bu Prima di dapuk sebagai sekretaris dan seleb kenamaan mbak Ririeh di beri tanggung jawab sebagai bendahara. Ini tentu sekadar untuk memudahkan berkoordinasi bukan bersifat keorganisasian formal.

Dari percakapan di grup maupun secara langsung, ada banyak profesi dari kawan-kawan alumni, ada yang jadi guru, polisi, tentara, dokter, perajin tas., produsen jamu, seniman, kontraktor, peternak, sopir, dll. Ini tentu profesi yang beragam yang menjanjikan jika bisa di sinergikan. Entahlah

Gumaya Hotel Semarang, 22 Juni 2018

Read More

Caleg Mantan Napi Koruptor Virus Demokrasi

POLITIK  SENIN, 28 MEI 2018 , 14:35:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK SUPRIADI

RMOLJabar. Pengamat Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan penolakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif(caleg) oleh partai politik patut dikritisi. Sebab, caleg mantan narapidana korupsi hampir dipastikan memiliki cacat integritas.

"Caleg mantan narapidana korupsi merupakan virus demokrasi karena cacat integritas.Bagaimana mungkin kita memiliki parlemen yang kredibel jika yang maju menjadi caleg adalah mantan koruptor," ujarnya, Senin (28/5). 

Seharusnya, kata Arif, usulan KPU tersebut didukung oleh semua kalangan. Apalagi di tengah buruknya citra dan kinerja parlemen. "Di tengah situasi buruknya kinerja dan citra parlemen, penolakan caleg narapidana koruptor adalah langkah progresif untuk mendongkrak kepercayaan publik kepada parlemen," ucapnya.

Bahkan aturan tersebut dapat mendorong lahirnya legislator yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik. "Usulan seperti ini pantas didorong," ungkapnya.

Menurutnya, wacana larangan mantan napi kasus korupsi menjadi caleg dapat diterapkan bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Dari semua partai yamg ada di Parlemen, hanya PKB, PKS, dan Hanura yang sepakat dengan wacana KPU tersebut," pungkasnya. [bon] 

Sumber RMOLJABAR http://www.rmoljabar.com/read/2018/05/28/76933/Caleg-Mantan-Napi-Koruptor-Virus-Demokrasi-

Read More

Tim Sukses Optimistis Elektabilitas Sudirman-Ida Naik Pesat

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN Kompas.com - 23/05/2018, 18:49 WIB

Sudirman Said saat bersama dengan para guru honorer di Kebumen, Selasa (15/5/2018).(Dok. Sudirman Said)

SEMARANG, KOMPAS.com - Tim sukses pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah terus bergerak untuk meningkatkan elektabilitas calonnya di Pilkada Jawa Tengah. Tim sukses optimistis di sisa waktu menjelang pemilihan pada 27 Juni 2018, elektabilitas pasangan Sudirman-Ida meningkat pesat.

 "Kami masih optimistis karena masih ada waktu. Kami juga punya survei (internal) sendiri untuk acuan. Tren paslon terus naik," ujar Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, saat dihubungi, Rabu (23/5/2018).

Ia mengatakan, partainya bersama koalisi terus bergerak di semua wilayah untuk memperkuat basis dukungan. Relawan juga diklaim terus bergerak ke desa-desa untuk memenangkan Sudirman-Ida. "Kita terus menggerakkan mesin partai koalisi, relawan. Paslon juga terus ke bawah, terutama di bulan Ramadhan ini makin intensif," tuturnya.

Analis politik Point Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan, hasil berbagai survei menyebut, paslon Ganjar-Taj Yasin masih unggul, namun bukan berarti peluang Sudirman-Ida sama sekali tidak ada.

Arif menilai tren elektabilitas petahana menurun, sementara tren penantang makin meningkat. “Kuncinya sejauh mana akselerasi elektabilitas Sudirman-Ida bisa didongkrak sejalan dengan kian dekatnya waktu pencoblosan. Jika terjadi akselerasi elektabilitas massif, maka potensi mengalahkan Ganjar masih terbuka,” katanya, Selasa (22/5/2018).

Read More

Pilkada Jateng Dinilai Representasi Pertarungan Politik Nasional

Suharjono

Rabu, 23 Mei 2018 - 11:51 WIB

views: 3.487

Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jateng nomor urut 1 Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen dan nomor urut 2 Sudirman Said-Ida Fauziyah tampil dalam acara Kandidat Berbicara di Hotel Gumaya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/3/2018). Foto dok. SINDOnews.co 

YOGYAKARTA- - Pilkada Jawa Tengah (Jateng) yang hanya diikuti dua pasangan calon benar-benar ajang pertarungan politik besar menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Tidak bisa dipungkiri, mumculnya dua pasangan calon merupakan representasi pertarungan politik nasional.

“Pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang didukung PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan Demokrat tak bisa dinafikkan merupakan calon yang digadang-gadang kubu Presiden Jokowi. Sementara pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PKS dan PAN merupakan paslon yang diharapkan menang oleh kelompok Prabowo,”  ujar analis politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam, Rabu (23/5/2018).

Dijelaskannya, Pilkada Jateng memiliki nuansa berbeda. Meskipun terlihat landai dan terkesan adem ayem, namun terjadi perang head to head sehingga tensi politiknya tak kalah panas dengan laga pilkada di tempat lain. Apalagi, lanjut dia, Jateng merupakan pemasok lumbung suara terbesar ketiga secara nasional setelah Jawa Barat, dan Jawa Timur. "Memang di akar rumput nampak kondusif, tetapi di level elit nasional akan menjadi pertaruhan karena besarnya jumlah pemilih,” tuturnya.

Read More

Romantisme Orde Baru Selewat Dua Dekade Reformasi

ARIF NURUL IMAM Kompas.com - 22/05/2018, 19:12 WIB 

Analis Politik POINT Indonesia dan Direktur Program Sosmed Society. Selain itu, aktif di Sanggar MAOS TRADISI, dan Wasekjen Pergerakan Indonesia.

Logo 20 tahun reformasi(Dok KOMPAS)

Pada bulan Mei ini terjadi berbagai kegiatan untuk merayakan dua dekade tumbangnya Orde Baru. Berbagai eksponen menggelar aneka rupa perhelatan seperti seminar, diskusi, pameran foto atau kegiatan lainnya untuk mengenang peristiwa politik yang bersejarah  bagi perjalanan republik ini, dimana kita memasuki babak politik baru, yaitu era reformasi

Reformasi sebagai koreksi terhadap rezim Orde Baru telah melahirkan berbagai capain positif. Sebut saja, kebebasan pers, kebebasan berserikat, otonomi daerah dan liberalisasi politik. Tak heran jika kita dinobatkan sebagai Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun demikian, harus diakui pula reformasi juga masih memiliki beban sejarah, dimana masih banyak agenda yang belum terealisasikan, untuk tidak mengatakan terlupakan.

Persolaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN), kesenjangan serta kepincangan social, kemiskinan dan tumpukan persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah hingga dua dekade reformasi .

Di wilayah politik misalnya, berbagai persoalan, seolah menjadi penyakit kronis yang sulit memeroleh resep mujarab. Persoalan buruknya pengelolaan parpol, maraknya money politik, mewabahnya dinasti politik dan permasalahan lain adalah potret buram wajah politik dewasa ini.

Read More