Pengamat: Pilkada 2018 Alarm PDIP Menuju 2019

Jumat, 29 Juni 2018 | 09:49 WIB

Photo :

§  ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Calon Gubernur Sumut nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat bersama istri Happy Farida

Pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan, meski masih berdasar hasil hitung cepat, tetapi sudah menunjukkan kalau mayoritas calon dari PDIP, kalah. Termasuk di provinsi-provinsi yang suara pemilihnya banyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

“Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan calon yang diusung PDIP banyak yang kalah sehingga menjadi alarm politik bagi PDIP,” kata Arif Nurul Imam, saat dihubungi, Jumat 29 Juni 2018.

Hasil pilkada ini, tidak sejalan dengan PDIP yang memenangkan pemilu 2014 lalu. Arif menduga, ada blunder politik yang dilakukan elite partai itu dalam mengusung calon. "Dukungan yang diberikan pada tokoh acapkali kerap mengabaikan grass-root sehingga tidak mendapat dukungan simpatisan partai dan masyarakat," kata Arif.

Dia mencontohkan Jawa Barat. Di wilayah itu, PDIP merupakan partai terbesar peraih kursi legislatif sehingga tanpa koalisi pun bisa mengusung kandidat sendiri. Tapi nyatanya, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan justru keok dan berada di urutan buncit.

Demikian pula di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Di Sumut PDIP yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebaga calon Gubernur Sumatera Utara dan di Jawa Timur PDIP mengusung Puti Guntur Soekarno sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur.

Tapi kedua calon yang diusung PDIP kalah. “Banyak pasangan calon yang diusung PDIP tak memiliki rasionalisasi politik sehingga timbul kesan dipaksakan,” ujar Arif menambahkan.

Dengan hasil demikian, ujarnya,  Pemilu 2019 PDIP harus lebih bekerja keras lagi selain harus menyiapkan berbagai strategi yang lebih tepat menghadapi pemilu legeslatif.

“Meski politik tidak selalu linier, namun hasil pilkada merupakan salah satu parameter yang tak bisa diabaikan. Ini alarm bagi PDIP agar lebih giat dalam melakukan kerja-kerja politik.” (mus) 

 Sumber Viva https://www.viva.co.id/berita/politik/1049164-pengamat-pilkada-2018-alarm-pdip-menuju-2019

Read More

Pengamat: Hasil Pilkada 2018 Peringatan bagi PDI-P

Kompas.com - 28/06/2018, 19:11 WIB

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.

KOMPAS.com - Hasil hitung cepat Pilkada 2018 yang telah diumumkan oleh beberapa lembaga survei merupakan pukulan telak bagi PDI-P.

Hal ini karena pasangan calon yang diusung partai besutan Megawati Soekarnoputri ini di beberapa provinsi, terutama provinsi gemuk seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, kalah.

“Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan calon yang diusung PDI-P banyak yang kalah sehingga menjadi alarm politik bagi PDI-P,” kata pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, Kamis (28/6/2018).

Menurut Arif, hasil pilkada ini menunjukkan blunder elite PDI-P sebagai partai pemenang pemilu ketika melakukan penjaringan calon.

Dukungan yang diberikan pada tokoh acapkali kerap mengabaikan akar rumput sehingga tidak mendapat dukungan simpatisan partai dan masyarakat.

Misalnya, di Jawa Barat. Menurut Arif, PDI-P merupakan partai terbesar peraih kursi legeslatif, tapi justru pasangan calon yang diusung kalah dan berada di urutan buncit.

Demikian pula di Sumatera Utara, PDI-P yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebaga calon Gubernur Sumatera Utara dan Puti Guntur Soekarno sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Banyak pasangan calon yang diusung PDI-P tak memiliki rasionalisasi politik sehingga timbul kesan dipaksakan,” ujarnya.

Dengan hasil demikian, kata Arif, pada Pemilu 2019 nanti, PDI-P harus lebih bekerja keras lagi dan menyiapkan berbagai strategi yang lebih tepat.

“Meski politik tidak selalu linier, namun hasil pilkada merupakan salah satu parameter yang tak bisa diabaikan. Ini alarm bagi PDI-P agar lebih giat dalam melakukan kerja-kerja politik,” pungkas Arif.

EditorFarid Assifa

Sumber Kompas https://regional.kompas.com/read/2018/06/28/19110761/pengamat-hasil-pilkada-2018-peringatan-bagi-pdi-

Read More

Swing Voter Bakal Menjadi Salah Satu Penentu Pemenang Pilkada

 Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Selasa 26 Juni 2018 19:51 WIB

JAKARTA - Perhelatan Pilkada serentak yang akan di gelar besok, Rabu 17 Juni 2018 akan segera diketahui hasilnya pasangan calon mana yang mendapat kepercayaan dari rakyat.

Meski demikian, hingga jelang pencoblosan masih banyak kemungkinan terjadi pergeseran pemilih, terutama swing voter.

“Swing voter akan menjadi salah satu variabel menentukan kandidat siapa yang akan menang di Pilkada,” ujar pengamat politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam.

Arif mengatakan, apalagi bagi kandidat di Pilkada yang terpaut angkanya selisih tipis, swing voter akan menjadi variabel utama siapa yg akan menjadi pemenang seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Itu sebabnya, lanjut Arif, yang merasa unggul dalam survei namun hanya selisih tipis tak boleh jumawa. Sebab, potensi pergeseran pemilih swing voter masih mungkin terjadi hingga datang ke TPS.

“Swing voter biasanya kelompok pemilih rasional, sehingga ia akan terus memantau isu-isu hingga berangkat ke TPS,” pungkas Arif.

Sumber Okezone https://news.okezone.com/read/2018/06/26/337/1914337/swing-voter-bakal-menjadi-salah-satu-penentu-pemenang-pilkada

Read More

Kekancan Saklawase

Catatan Reuni SMP 2 Sentolo

Pada 13 Juni kemarin, kami mengadakan reuni alumni SMP 2 Sentolo yg kini berganti nama SMP 1 Samigaluh di Kebun Krisan, Gerbosari, Samigaluh, Kulonprogo. Meski hanya satu angkatan 96 dan hanya dihadiri puluhan orang, namun pertemuan awal ini bagi saya  bisa dikatakan modal awal untuk melangkah maju.

Maju dalam arti menjaga dan merawat perkawanan agar kekancan saklawase bisa terjaga dan berkesinambungan. Memang hanya puluhan orang yang hadir, dari 160 orang, namun sebagai acara awal, kegiatan ini bisa disebut sukses. Selain itu, acara kecil ini juga dihadiri oleh dua guru, yaitu Pak Mujiharjo yang kini telah pensiun, dan Bu Parjilah.

Reuni menjadi momentum berharga bukan saja mempertemukan kawan yang lama tak berjumpa, melainkan memiliki beberapa fungsi. Setidaknya, ada tiga fungsi yang bisa di peroleh dari acara kumpul-kumpul tersebut.

Pertama, ngumpulke balung pisah. Di tengah kepadatan dan kesibukan masing-masing, mengumpulkan kawan yang lama tak jumpa dan berbeda aktivitas tentu tak mudah. Saya melihat ada banyak kawan yang berjumpa lagi setelah lulus, termasuk saya sendiri. Artinya, ;lebih dua dasawarsa tak jumpa hingga momentum reuni tersebut.

Karena saking lamanya, tentu ada banyak perubahan. Baik secara fisik, aktivitas, maupun cara berpikir. Terjadi metamorphosis sehingga memiliki beragam kesibukan dan identitas yang saya yakin akan bisa bersinergi untuk saling membesarkan.

Kedua, merajut modal social. Modal social adalah modal yang kadang tanpa disadari kerap kita abaikan. Padahal terdapat modal social yang sesungguhnya sangat bermanfaat. Merajut perkawanan yang lama tak jumpa adalah bagian kerja merajut modal social.

Sosiolog ekonomi asal Jepang Francis Fukuyama, misalnya membuat tesis bahwa modal social bisa di konversi menjadi modal ekonomi.  Artinya, di kala kita memiliki modal social sesungguhnya tercipta untuk menciptakan mesin uang alais pendapatan.

Tentu ini perlu formula, seraya  membaca dan menciptakan peluang dari modal social yang tersedia. Wujudnya bisa beragam, misalnya, jika ada yang memproduk barang, setidaknya bisa memanfaatkan jaringan untuk menjadi konsumen, bahkan marketingnya.

Tentu ada banyak manfaat yang lain, namun yang pokok dan utama adalah menjaga perkawanan agar bisa kekancan saklawase.

Dalam forum ini juga menyepakati untuk menyusun kepanitian, agar ada yang mengelola kegiatan reuni tahun selanjutnya. Saudara Edi Sujarwo di beri tanggung jawab sebagai Ketua, Bu Camat atau Bu Prima di dapuk sebagai sekretaris dan seleb kenamaan mbak Ririeh di beri tanggung jawab sebagai bendahara. Ini tentu sekadar untuk memudahkan berkoordinasi bukan bersifat keorganisasian formal.

Dari percakapan di grup maupun secara langsung, ada banyak profesi dari kawan-kawan alumni, ada yang jadi guru, polisi, tentara, dokter, perajin tas., produsen jamu, seniman, kontraktor, peternak, sopir, dll. Ini tentu profesi yang beragam yang menjanjikan jika bisa di sinergikan. Entahlah

Gumaya Hotel Semarang, 22 Juni 2018

Read More

Caleg Mantan Napi Koruptor Virus Demokrasi

POLITIK  SENIN, 28 MEI 2018 , 14:35:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK SUPRIADI

RMOLJabar. Pengamat Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan penolakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif(caleg) oleh partai politik patut dikritisi. Sebab, caleg mantan narapidana korupsi hampir dipastikan memiliki cacat integritas.

"Caleg mantan narapidana korupsi merupakan virus demokrasi karena cacat integritas.Bagaimana mungkin kita memiliki parlemen yang kredibel jika yang maju menjadi caleg adalah mantan koruptor," ujarnya, Senin (28/5). 

Seharusnya, kata Arif, usulan KPU tersebut didukung oleh semua kalangan. Apalagi di tengah buruknya citra dan kinerja parlemen. "Di tengah situasi buruknya kinerja dan citra parlemen, penolakan caleg narapidana koruptor adalah langkah progresif untuk mendongkrak kepercayaan publik kepada parlemen," ucapnya.

Bahkan aturan tersebut dapat mendorong lahirnya legislator yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik. "Usulan seperti ini pantas didorong," ungkapnya.

Menurutnya, wacana larangan mantan napi kasus korupsi menjadi caleg dapat diterapkan bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Dari semua partai yamg ada di Parlemen, hanya PKB, PKS, dan Hanura yang sepakat dengan wacana KPU tersebut," pungkasnya. [bon] 

Sumber RMOLJABAR http://www.rmoljabar.com/read/2018/05/28/76933/Caleg-Mantan-Napi-Koruptor-Virus-Demokrasi-

Read More

Tim Sukses Optimistis Elektabilitas Sudirman-Ida Naik Pesat

KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR NURDIN Kompas.com - 23/05/2018, 18:49 WIB

Sudirman Said saat bersama dengan para guru honorer di Kebumen, Selasa (15/5/2018).(Dok. Sudirman Said)

SEMARANG, KOMPAS.com - Tim sukses pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah terus bergerak untuk meningkatkan elektabilitas calonnya di Pilkada Jawa Tengah. Tim sukses optimistis di sisa waktu menjelang pemilihan pada 27 Juni 2018, elektabilitas pasangan Sudirman-Ida meningkat pesat.

 "Kami masih optimistis karena masih ada waktu. Kami juga punya survei (internal) sendiri untuk acuan. Tren paslon terus naik," ujar Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, saat dihubungi, Rabu (23/5/2018).

Ia mengatakan, partainya bersama koalisi terus bergerak di semua wilayah untuk memperkuat basis dukungan. Relawan juga diklaim terus bergerak ke desa-desa untuk memenangkan Sudirman-Ida. "Kita terus menggerakkan mesin partai koalisi, relawan. Paslon juga terus ke bawah, terutama di bulan Ramadhan ini makin intensif," tuturnya.

Analis politik Point Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan, hasil berbagai survei menyebut, paslon Ganjar-Taj Yasin masih unggul, namun bukan berarti peluang Sudirman-Ida sama sekali tidak ada.

Arif menilai tren elektabilitas petahana menurun, sementara tren penantang makin meningkat. “Kuncinya sejauh mana akselerasi elektabilitas Sudirman-Ida bisa didongkrak sejalan dengan kian dekatnya waktu pencoblosan. Jika terjadi akselerasi elektabilitas massif, maka potensi mengalahkan Ganjar masih terbuka,” katanya, Selasa (22/5/2018).

Read More

Pilkada Jateng Dinilai Representasi Pertarungan Politik Nasional

Suharjono

Rabu, 23 Mei 2018 - 11:51 WIB

views: 3.487

Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jateng nomor urut 1 Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen dan nomor urut 2 Sudirman Said-Ida Fauziyah tampil dalam acara Kandidat Berbicara di Hotel Gumaya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/3/2018). Foto dok. SINDOnews.co 

YOGYAKARTA- - Pilkada Jawa Tengah (Jateng) yang hanya diikuti dua pasangan calon benar-benar ajang pertarungan politik besar menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Tidak bisa dipungkiri, mumculnya dua pasangan calon merupakan representasi pertarungan politik nasional.

“Pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang didukung PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan Demokrat tak bisa dinafikkan merupakan calon yang digadang-gadang kubu Presiden Jokowi. Sementara pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PKS dan PAN merupakan paslon yang diharapkan menang oleh kelompok Prabowo,”  ujar analis politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam, Rabu (23/5/2018).

Dijelaskannya, Pilkada Jateng memiliki nuansa berbeda. Meskipun terlihat landai dan terkesan adem ayem, namun terjadi perang head to head sehingga tensi politiknya tak kalah panas dengan laga pilkada di tempat lain. Apalagi, lanjut dia, Jateng merupakan pemasok lumbung suara terbesar ketiga secara nasional setelah Jawa Barat, dan Jawa Timur. "Memang di akar rumput nampak kondusif, tetapi di level elit nasional akan menjadi pertaruhan karena besarnya jumlah pemilih,” tuturnya.

Read More

Romantisme Orde Baru Selewat Dua Dekade Reformasi

ARIF NURUL IMAM Kompas.com - 22/05/2018, 19:12 WIB 

Analis Politik POINT Indonesia dan Direktur Program Sosmed Society. Selain itu, aktif di Sanggar MAOS TRADISI, dan Wasekjen Pergerakan Indonesia.

Logo 20 tahun reformasi(Dok KOMPAS)

Pada bulan Mei ini terjadi berbagai kegiatan untuk merayakan dua dekade tumbangnya Orde Baru. Berbagai eksponen menggelar aneka rupa perhelatan seperti seminar, diskusi, pameran foto atau kegiatan lainnya untuk mengenang peristiwa politik yang bersejarah  bagi perjalanan republik ini, dimana kita memasuki babak politik baru, yaitu era reformasi

Reformasi sebagai koreksi terhadap rezim Orde Baru telah melahirkan berbagai capain positif. Sebut saja, kebebasan pers, kebebasan berserikat, otonomi daerah dan liberalisasi politik. Tak heran jika kita dinobatkan sebagai Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun demikian, harus diakui pula reformasi juga masih memiliki beban sejarah, dimana masih banyak agenda yang belum terealisasikan, untuk tidak mengatakan terlupakan.

Persolaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN), kesenjangan serta kepincangan social, kemiskinan dan tumpukan persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah hingga dua dekade reformasi .

Di wilayah politik misalnya, berbagai persoalan, seolah menjadi penyakit kronis yang sulit memeroleh resep mujarab. Persoalan buruknya pengelolaan parpol, maraknya money politik, mewabahnya dinasti politik dan permasalahan lain adalah potret buram wajah politik dewasa ini.

Read More

Menakar Kriteria Ideal Cawapres Jokowi

Kompas.com - 07/04/2018

ARIF NURUL IMAM  (Analis Politik POINT Indonesia dan Direktur Program Sosmed Society. Selain itu, aktif di Sanggar MAOS TRADISI, dan Wasekjen Pergerakan Indonesia)

Ilustrasi kandidat cawapres(KOMPAS/DIDIE SW)

 Joko Widodo ( Jokowi) hampir dipastikan bakal maju lagi dalam laga kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kepastian ini bisa dilihat setidaknya dari soal dukungan partai politik (parpol) di parlemen seperti PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura, serta bonus dukungan dari parpol baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Selain itu, dibentuknya tim internal untuk mencari dan menyeleksi calon wakil presiden ( cawapres) yang dikomandani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga makin menguatkan sinyalemen politik tersebut.

Cawapres Jokowi menjadi tema perbincangan menarik bukan saja karena dia akan menjadi  orang kedua yang akan mendampingi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih dari itu, secara politis, menjadi cawapres Jokowi juga bisa dimaknai sebagai investasi politik sekaligus bisa menjadi karpet merah untuk mengorbit sebagai capres dalam Pilpres 2024. Tentu, bila kemenangan diraih pada 2019.

 Hal ini bisa dipahami, karena Jokowi sebagai petahana memiliki sumber daya politik yang besar sehingga menjadi magnet bagi para tokoh politik untuk bisa dipinang sebagai cawapres. Kondisi politik semacam ini hampir dipastikan dipahami semua parpol dan tokoh politik sehingga perebutan menjadi cawapres Jokowi tidak saja penuh kasak-kusuk tetapi juga bakal muncul beragam manuver.

Kriteria ideal

Memilih cawapres tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, pemilihan bukan hanya mengkalkulasi persoalan sejauh mana misalnya pengalaman, kompetensi, dan integritas, melainkan juga mesti memperhitungkan dukungan parpol selain daya ungkit elektabilitas. Oleh karenanya, sudah pasti akan ada kerumitan serta berbagai konflik kepentingan yang bakal mengitari.

Penunjukan Mensesneg Pratikno sebagai ketua tim internal untuk mencari cawapres tentu telah dengan perhitungan matang. Penunjukan ini kemungkinan karena didasari oleh dua hal. Pertama, lantaran Pratikno bukan orang parpol yang diharapkan dapat bekerja bebas dari kepentingan serta independen dalam memilih cawapres. Kedua, karena Pratikno merupakan orang dekat Jokowi sehingga lebih memahami keinginan dan harapannya.

Dengan demikian, ia diharapkan bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan seleksi yang tidak sekadar menyodorkan sosok tokoh cawapres yang tidak hanya menarik secara politis tetapi juga menimbang perihal integritas, rekam-jejak, serta persoalan komitmen kebangsaan.

Karena itu, paling tidak ada tiga kriteria  yang layak di pertimbangkan sebagai dasar memilih cawapres bagi Jokowi.

Pertama, memahami tantangan zaman.

Tokoh yang dipilih tentu harus memiliki wawasan ke depan, khususnya untuk periode 2019-2024 adalah bagaimana Indonesia diproyeksikan. Misalnya, soal ledakan informasi, tren ekonomi-politik global,  fenomena milenial, dan lainnya. Ini karena tantangan ke depan bukan makin mudah, melainkan kian pelik dan rumit, sehingga membutuhkan cawapres yang peka terhadap tantangan zaman. Sosok cawapres demikian tentu akan menjadi nilai plus serta menambal kekurangan dalam menjalankan roda kepemimpinan jika nanti terpilih.

Kedua, kepemimpinan.

Kebutuhan ideal mengenai sosok cawapres dilihat dari pengalaman, integritas, dan chemistry, merupakan kriteria yang tak bisa dinafikan. Ini karena kepemimpinan efektif tidak akan lahir dari pasangan yang dipaksakan, tetapi karena memahami pengalaman, integritas, dan memiliki persamaan pandangan.

Dengan demikian, harapannya akan terjadi duet kepemimpinan yang saling mengisi dan bisa bersinergi dalam mewujudkan cita-cita founding father. Betapa gaduhnya, jika misalnya presiden dan wakil presiden kerap tidak sejalan sehingga menciptakan pemerintah yang tidak efektif.

Karena itu, soal pengalaman, integritas, dan chemistry mesti menjadi pertimbangan sehingga bisa melahirkan kepemimpinan yang efektif bekerja melayani masyarakat.

Ketiga, kebutuhan politis.

Dengan tingkat elektabilitas di kisaran 50 persen sebagaimana dirilis oleh berbagai lembaga survei, Jokowi tentu belum bisa dikatakan aman. Namun, cawapres yang dipilih tetap tidak boleh hanya dilihat dari kebutuhan ideal tetapi juga punya daya ungkit elektabilitas sebagai vote getter mendulang dukungan pemilih.

Sosok cawapres yang dipilih harus dipastikan dapat menambah dukungan suara dan memperbesar ceruk suara. Ia bisa dari tokoh parpol atau tokoh non-parpol tetapi mesti sosok yang marketable sehingga menambah nilai jual dalam menggandakan dukungan.

Ketiga kebutuhan tersebut hendaknya menjadi paket yang tak bisa dipisahkan sehingga tidak saja menguntungkan secara politis bagi Jokowi tetapi juga bermanfaat bagi publik. Dengan demikian, sosok cawapres Jokowi tak sekadar relevan secara politis, tetapi juga menjawab tantangan bangsa-negara ke depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menakar Kriteria Ideal Cawapres Jokowi", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/07/18545101/menakar-kriteria-ideal-cawapres-jokowi. 

Editor : Palupi Annisa Auliani

Read More

Pengamat: Balas Kritikan dengan Kinerja, Tak Perlu Reaktif

Rico Afrido Simanjuntak

Rabu, 21 Maret 2018 - 14:27 WIB

views: 8.454

Kritik Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terhadap program bagi-bagi sertifikat tanah tidak perlu direspons reaksioner. Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA - Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan, kritik Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terhadap program bagi-bagi sertifikat tanah tidak perlu direspons reaksioner.

Sebab kata Arif, kritik merupakan hal yang lumrah di alam demokrasi. "Kritik Amien Rais terhadap pemerintah tak perlu ditanggapi reaksioner, pemerintah cukup membuktikan dengan kerja bahwa program sertifikasi akan bermanfaat bagi masyarakat," kata Arif kepada SINDOnews, Rabu (21/3/2018).

Arif menjelaskan, kritik di alam demokrasi merupakan hal wajar dan lumrah. Maka itu kata dia, pemerintah tidak usah menanggapi dengan lontaran yang arogan karena tak akan produktif dan hanya menyulut polemik.

"Polemik Amin Rais dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan tak produktif, hanya menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan. 

Lalu, Luhut Panjaitan pun beraksi keras menyikapi kritikan Amien Rais itu. "Jangan asal kritik saja. Saya tahu trackrecord-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" ujar Luhut.

(maf)

Sumber SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1291438/12/pengamat-balas-kritikan-dengan-kinerja-tak-perlu-reaktif-1521617233

Read More