Keputusan Golkar Usung Dedi Mulyadi Sebagai Cagub Jabar Tepat

POLITIK  SELASA, 01 AGUSTUS 2017 , 22:20:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dedi Mulyadi

RMOL. Rekomendasi Partai Golkar yang mengusung Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jawa Barat dinilai tepat. Kebijakan Golkar tersebut juga menandakan kaderisasi politik berjalan.

"Rekomendasi ini juga merupakan apresiasi terhadap Dedi Mulyadi atas dedikasinya sebagai kader partai, sekaligus mendorong pemimpin daerah yang memiliki prestasi," kata pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, (Selasa, 1/8).

Sebab, Arif menjelaskan, Dedi Mulyadi adalah kader partai dari bawah, selain merupakan kepala daerah berprestasi. Selain sebagai Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi adalah Bupati Purwakarta.

"Dedi Mulyadi merupakan Bupati yang memiliki segudang prestasi. Beragam kebijakan terbukti benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga sangat tepat jika diusung Golkar," ungkap Arief.

Dilihat dari peluang politik, Dedi Mulyadi juga memiliki kans besar untuk menang. Meski elektabilitasnya belum terlampau tinggi, namun peluang memenangkan Pilkada masih terbuka lebar.

Jawa Barat, kata Arif, memiliki trend politik yang dinamis. Sebab, kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi justru kerap kalah dalam laga Pilkada sebelumnya.

"Dedi Mulyadi asal bisa menyuguhkan kampanye kreatif potensial menang. Syaratnya, bisa mengkapitalisasi keberhasilannya sebagai kepala daerah sebagai bahan kampanye meyakinkan pemilih," tandasnya.[zul]

Sumber: Rakyat Merdeka Online(RMOL)
http://politik.rmol.co/read/2017/08/01/301278/Keputusan-Golkar-Usung-Dedi-Mulyadi-Sebagai-Cagub-Jabar-Tepat-

Read More

Duet Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi Disebut Bisa Memicu "Matahari Kembar"

 

Kompas.com - 01/08/2017, 23:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai, wacana pemasangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pada Plkada Jabar 2018 kurang pas, bahkan bisa mengganggu stabilitas pemerintahan jika mereka terpilih.

Pendapat itu disampaikan Arif terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham bahwa jika Ridwan Kamil dipasangkan dengan Dedi Mulyadi, maka berpotensi menang dalam Pilkada Jabar.

Arif mengakui, wacana Ridwan Kamil berpasangan dengan Dedi Mulyadi mungkin bagus karena keduanya memiliki elektabilitas tinggi.

"Hanya saja, secara personalitas ini menjadi masalah ketika terpilih. Kemungkinan bakal terjadi ' matahari kembar' karena mereka sama-sama figur publik yang menjadi perhatian publik. Dampaknya, kebijakan akan tidak efektif karena saling memotong," kata Arif kepada Kompas.com, Selasa (1/8/2017).

Selain itu, lanjut Arif, persoalan lainnya, jika berpasangan, mereka bakal mengalami gesekan karena kedua kepala daerah itu memiliki program masing-masing yang akan diterapkan kembali secara lebih luas di Jawa Barat.

"Bisa saja, bakal terjadi gesekan karena terdapat pengalaman dan program yang berbeda, sehingga tidak efektif. Pasangan RK-Dedi Mulyadi sulit terjadi, kecuali ada intervensi elite politik, apalagi Pilkada Jabar yang sarat dengan kepentingan elite nasional," tandas Arif.

Terkait figur siapa saja yang layak disandingkan dengan mereka, Arif menyebut Ridwan kamil akan cocok dengan politisi PAN, Desy Ratnsari. Sedangkan Dedi Mulyadi bisa berpasangan dengan Dede Yusuf.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, berdasarkan survei salah satu lembaga, Dedi akan memperoleh suara tertinggi bila dipasangkan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dengan asumsi Dedi diposisikan sebagai calon wakil gubernur dan Emil sebagai calon gubernur.

"RK (Ridwan Kamil) dengan Dedi 57 persen lebih lah di 2017 ini," ujar Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (1/8/2017).

Sementara itu, jika Dedi dipasangkan dengan nama lainnya, maka perolehan suaranya lebih kecil. Idrus mencontohkan saat Dedi dipasangkan dengan politisi PAN, Desy Ratnasari, perolehan suaranya turun di bawah 50 persen namun tetap di atas 40 persen.

Sumber: Kompas.com http://regional.kompas.com/read/2017/08/01/23294121/duet-ridwan-kamil-dedi-mulyadi-disebut-bisa-memicu-matahari-kembar-

Read More

Golkar Ogah Pasangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pecah Kongsi

Politik  RABU, 02 AGUSTUS 2017 , 02:14:00 WIB 
 | LAPORAN: ABDUL MU'IT 

RMOLJabar. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham tidak menginginkan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang didukung oleh Partai Golkar di Jawa Barat pecah kongsi di tengah masa jabatan yang tengah diemban.

Untuk mencapai kesolidan hingga akhir masa jabatan, Golkar menurut Idrus terus menjalin komunikasi dengan partai lain pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai tersebut.

"Hari ini saya ketemu dengan Hasto (Sekjen PDIP.red) dengan partai lain juga ketemu, ini guna membangun harmonisasi, tentu kita tidak ingin asal terpilih saja, kita tidak ingin pasangan kepala dan wakil kepala daerah itu pecah kongsi di tengah masa jabatan," ujar Idrus usai memberikan arahan dalam Rapat Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar.

Rapat yang melibatkan Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, para Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu partai berlambang pohon beringin tersebut dilaksanakan pada Selasa (1/8) di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang diwawancarai secara terpisah. Menurut dia, kerjasama dan keterlibatan aktif dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah penting adanya mulai dari sejak pencalonan hingga nanti mengemban amanah jabatan.

"Karena itu yang pertama dia harus memiliki jaringan struktur organisasi kepartaian sampai ke tingkat desa, jaringan ini penting. Kedua, harus memiliki kesamaan pandangan terhadap kepemimpinan di Jawa Barat. Ketiga, harus bisa bekerja sama," ungkapnya saat ditanya kriteria calon Wakil Gubernur pendampingnya kelak.

Terkait pecah kongsi di tengah masa jabatan, analis POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai dalam keterangannya mengatakan wacana "perkawinan politik" Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi akan rentan mengganggu stabilitas pemerintahan.

Hal ini menurutnya, karena keduanya memiliki program unggulan yang sukses diterapkan di daerahnya masing-masing untuk diterapkan secara luas kepada publik Jawa Barat. Secara jangka panjang, imbuh Arif, ini juga akan melahirkan "matahari" kembar dalam pemerintahan.

"Ini bisa menjadi masalah secara personalitas, mereka berdua figur publik yang berhasil menarik perhatian masyarakat, punya program unggulan yang ingin direalisasikan di Jawa Barat, jika terpilih mereka bisa saling memotong, ada "matahari kembar" nanti, gak bagus lah," jelas Arif.

Untuk memenangkan jagoannya pada Pilkada Jawa Barat, sampai saat ini DPP Partai Golkar masih mencari formula pasangan calon yang dinilai memiliki kecocokan satu sama lain dan saling melengkapi. Karenanya, Surat Rekomendasi secara resmi baru akan dikeluarkan pada akhir Agustus ini. [bon]

Sumber: http://www.rmoljabar.com/read/2017/08/02/50044/Golkar-Ogah-Pasangan-Kepala-dan-Wakil-Kepala-Daerah-Pecah-Kongsi-

Read More

Analisa Kenapa Hary Tanoe Bakal Dukung Jokowi

Siswanto

Rabu, 02 Agustus 2017 | 13:52 WIB

Foto: Suara.com

Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo memberi sinyal akan mendukung Joko Widodo di pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Sinyalemen tersebut disampaikan bos MNC Group setelah menghadiri acara Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koran SINDO 2017 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Menurut pengamat politik dari Point Arief Nurul Imam langkah tersebut sah-sah saja dalam percaturan politik, apalagi Perindo merupakan partai yang masih baru. Apapun langkah yang diambil Hary Tanoe, katanya, tentu akan menentukan masa depan partai.

"Saya kira itu pilihan politik Hary Tanoe yang menentukan langkah politik. Secara politik sah-sah saja, ini bagian dinamika politik saja," kata Nurul Imam kepada Suara.com, Rabu (2/8/2017).

Selama ini Hary Tanoe mengambil posisi sebagai partai yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla. Sinyalemen Hary Tanoe pindah haluan politik menjadi pro pemerintah menarik perhatian publik.

Menurut Nurul Imam sebagai partai yang belum memiliki kursi di Parlemen, tentu gaya oposisi Hary Tanoe belum signifikan.

"Barangkali soal positioning politik menyambut 2019," kata dia.

Nurul Imam menilai memang akan lebih menguntungkan bagi Hary Tanoe jika bergabung dengan pemerintah.

"Ini soal mencari sekutu politik, berkomunikasi dengan pemerintah boleh jadi lebih bermakna secara elektoral. Ya pasti ada plus minusnya, secara politik lebih baik berkomunikasi dengan pemerintah ketimbang oposisi karena kekuatan lebih dominan pemerintah," kata dia.

Sumber: http://www.suara.com/news/2017/08/02/135243/analisa-kenapa-hary-tanoe-bakal-dukung-jokowi

Read More

Golkar Butuh Novanto untuk Biayai Partai?

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 31 Juli 2017 | 08:13 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan kader Partai Golkar masih mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum karena memiliki logistik yang cukup untuk membiayai partai meskipun sudah ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Kenapa dipertahankan, kemungkinan karena dia masih didukung struktur pengurus daerah atau bisa jadi dianggap memiliki logistik yang biasa membiayai partai," kata Arif kepada INILAHCOM, Minggu (30/7/2017).

Menurut dia, apabila partai berlambang pohon beringin itu tetap mempertahankan Novanto dipucuk pimpinan tentu akan mengganggu partai, apalagi ada dua agenda politik besar yang harus dihadapi nanti yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 (pemilu legislatif dan pemilu presiden).

"Jika dipertahankan, sedikit banyak tentu akan menyandera partai dari sisi image, citra akan negatif karena ketumnya tersangka," ujarnya.

Ia mengatakan tentu citra negatif itu akan berdampak pada elektabilitas partai meskipun Golkar memiliki sistem kepartaian yang sudah mapan, karena status tersangka Novanto juga akan menyandera ketika melakukan manuver politik dan komunikasi politik.

"Sehingga mengurangi ruang gerak politik dalam bermanuver, jadi idealnya harus diganti sebelum (Novanto) ditahan biar citra partai tetap bagus," tandasnya.

Untuk diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penetapan status Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Karena, Novanto diduga menguntungkan diri sendiri ketika menjadi anggota DPR Periode 2009-2014.

Novanto disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga mengkondisikan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Novanto sebagai tersangka keempat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp2,3 triliun.[ris]

Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2394535/golkar-butuh-novanto-untuk-biayai-partai

Read More

Golkar Harus Siapkan Tokoh Pemersatu

Ahmad Farhan Faris

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan Partai Golkar harus menyiapkan figur untuk menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum jika ditahan oleh penyidik KPK.

"Golkar sebagai partai besar yang sedang diterjang badai dengan ditetapkannya Ketum Setnov sebagai tersangka memang harus menyiapkan figur yang bisa menjadi tokoh pemersatu," kata Arif kepada INILAHCOM, Minggu (30/7/2017).

Sebab, kata dia, Golkar didalamnya terdapat banyak faksi yang saling berebut pengaruh termasuk struktur kepengurusan. Karena itu, jika terjadi pergantian ketua umum harus merupakan sosok yang bisa merangkul berbagai faksi di internal Golkar, piawai menjalin komunikasi dan tidak punya atau sedikit cacat moral.

"Saya kira ada banyak figur kader potensial seperti Ade Komarudin, Airlangga Hartarto atau Hajriyanto Tohari," ujarnya.

Untuk diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penetapan status Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Karena, Novanto diduga menguntungkan diri sendiri ketika menjadi anggota DPR Periode 2009-2014.

Novanto disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga mengkondisikan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Novanto sebagai tersangka keempat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp2,3 triliun.[ris]

Sumber: http://m.inilah.com/news/detail/2394532/golkar-harus-siapkan-tokoh-pemersatu

Read More

Pasca-Pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas, Peta Politik Fraksi-fraksi di DPR Berubah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfigurasi fraksi-fraksi di parlemen dinilai akan berubah pascapertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Pertemuan digelar di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017) malam.

"Konfigurasi parlemen akan berubah, makin kritis dan makin besar kekuatannya," ujar Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam melalui pesan singkat, Jumat (28/7/2017).

Terkait UU Pemilu yang menjadi tema pembahasan, Arif menilai hal ini menjadi alarm pada pemerintah bahwa UU tersebut mendapat perlawanan sekaligus menstimulus kekuatan kritis di parlemen kembali solid. "Hal itu pasca beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih tergoda masuk kekuasaan," kata Arif.

Arif menilai pertemuan Cikeas hampir dipastikan tidak bebas kepentingan politik. Ia melihat banyak kemungkinan terkait pertemuan tersebut. Bisa saja membahas bagaimana membangun koalisi dalam pelaksanaan Pilkada serentak antara Demokrat dan Gerindra.

"Kemungkinan lain terkait politik agenda Pemilu 2019. Bisa saja ini komunikasi dan prakondisi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2019," kata Arif.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut tidak perlu ada koalisi untuk melakukan komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan partai politik.

Pasalnya, dua koalisi yang sempat tercipta, yakni, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai sudah mengalami pergeseran yang fundamental.

"Kami berdua sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi sesama partai politik. Tidak perlu berkoalisi," tegas SBY.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/28/pasca-pertemuan-sby-prabowo-di-cikeas-peta-politik-fraksi-fraksi-di-dpr-berubah

Read More

Mengapa Prabowo yang ke Rumah SBY, Apa Efek Pertemuan Mereka?

Arif Nurul Imam (kemeja biru) [dok. pribadi]

Suara.com - Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Imam memprediksi setelah berlangsung pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra, semalam, konfigurasi di DPR bakal berubah.

"Pasca pertemuan ini, saya kira konfigurasi parlemen akan berubah, makin kritis dan makin besar kekuatannya," kata Nurul Imam kepada Suara.com.

Menyangkut Undang-Undang Pemilu yang menjadi tema pembahasan, menurut Nurul Imam, hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah bahwa UU tersebut mendapat perlawanan sekaligus menstimulus kekuatan kritis di parlemen kembali solid, setelah beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih tergoda masuk kekuasaan.

Menurut Nurul Imam di luar pembahasan masalah kebangsaan, pertemuan tersebut hampir dipastikan tidak bebas kepentingan politik.

"Ada banyak kemungkinan terkait pertemuan tersebut. Bisa saja membahas bagaimana membangun koalisi dalam pelaksanaan pilkada serentak antara Demokrat dan Gerindra. Kemungkinan lain terkait politik agenda Pemilu 2019. Bisa saja ini komunikasi dan prakondisi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2019," kata dia.

Mengenai kenapa pertemuan berlangsung di rumah di Cikeas, bukan di Hambalang (rumah Prabowo), Nurul Imam memandang sebagai bagian dari tradisi yunior kepada senior.

"Secara personalitas, Prabowo itu memiliki tradisi menghormati senior. SBY sebagai senior sewaktu sama-sama di militer," kata Nurul Imam.

Arief menambahkan pertemuan semalam bisa juga dipandang sebagai sebuah sinyal bakal terjadi koalisi antara Demokrat dan Gerindra dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, atau semacam pra kondisi.

"Ada kemungkinan bahas soal duet Prabowo dengan Agus (Yudhoyono) atau Ani (Yudhoyono), meski masih tersamar, semacam kode politik saja," kata dia.

Menurut analisa Nurul Imam pascapertemuan semalam ada kemungkinan kekhawatiran kubu pendukung Joko Widodo meningkat.

"Kekhawatiran itu kemungkinan besar pasti ada, karena kalau Demokrat-Gerindra solid tentu akan menjadi kekuatan politik yang bisa menjadi penyeimbang Jokowi," kata dia.

Nurul Imam yakin setelah Yudhoyono dan Prabowo bertemu, Jokowi akan mengintensifkan komunikasi dengan kalangan yang dapat memperbesar kekuatan politik.

Sumber: http://www.suara.com/news/2017/07/28/125758/mengapa-prabowo-yang-ke-rumah-sby-apa-efek-pertemuan-mereka

Read More

Pengamat: Pilkada Jabar Bakal Jadi "Perang Bintang"

KONTRIBUTOR TASIKMALAYA, IRWAN NUGRAHA

Kompas.com - 27/07/2017, 12:53 WIB

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat ( Pilkada Jabar) akan dihelat serentak dengan daerah lain di Indonesia pada Juli tahun 2018 mendatang.

Namun analis politik POINT Indonesia Airf Nurul Iman berpendapat, pilkada yang paling menarik bakal terjadi di Jawa Barat.

Menurut Arif, hampir seluruh partai memiliki fokus penuh ke daerah paling besar jumlah penduduknya di Indonesia, salah satunya Jabar, karena fokus mereka menyongsong Pemilu 2019.

"Pilkada Jawa Barat adalah pilkada menarik bagi parpol karena memiliki ceruk massa terbesar. Ini bisa dikatakan sebagai pilkada pertaruhan," ujar Arif kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (28/7/2017).

Lanjut Arif, partai politik bakal bertarung mati-matian untuk Pilkada Jabar karena momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk membangun kantong suara untuk Pemilu 2019.

Selain itu, menurut dia, parpol akan menggunakan pilkada sebagai ajang memanaskan mesin politik.

"Selain partai, bakal calon yang bermunculan pun merupakan tokoh-tokoh yang dikenal dengan prestasi dan popularitasnya," ungkapnya.

Ditambahkan Arif, Pilkada Jabar menarik perhatian lantaran banyak pesohor politik yang digadang-gadang oleh berbagai pihak untuk maju sebagai cagub dan cawagub.

Sebut saja, misalnya Dedi Mulyadi, Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, Dedi Yusuf, Desi Ratnasari, AA Gym, dan Rieke Dyah Pitaloka.

"Pilkada Jawa Barat merupakan ' perang bintang', sehingga menarik terus dicermati," tandas Arif.

Sumber Kompas http://regional.kompas.com/read/2017/07/27/12533131/pengamat--pilkada-jabar-bakal-jadi-perang-bintang-

Read More

Pilkada Jabar 2018 Disebut Jadi Pilkada Pertaruhan Partai Politik

Kamis, 27 Juli 2017 09:31

(TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Ilustrasi. 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Pilkada Jawa Barat yang akan digelar 2018 memang menarik menjadi perhatian.

Hal ini karena Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sehingga bakal menjadi fokus partai politik dalam menyongsong Pemilu 2019.

"Pilkada Jawa Barat adalah Pilkada menarik bagi parpol karena memiliki ceruk massa terbesar. Ini bisa dikatakan sebagai Pilkada pertaruhan," ujar Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam melalui pesan singkat, Kamis (27/7/2017).

Menurut Arif, partai politik bakal all out dalam bursa pertarungan Pilkada Jawa Barat karena dipastikan momentum ini akan sekaligus dimanfaatkan untuk membangun kantong suara pada Pemilu Presiden 2019 nanti.

Selain itu, lanjut dia, parpol memaknai Pilkada sebagai ajang memanaskan mesin politik.

Arif menuturkan, Pilkada tersebut menarik lantaran banyak pesohor politik yang digadang-gadang oleh berbagai pihak untuk maju sebagai cagub dan cawagub.Sebut saja, misalnya Dedi Mizwar, Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil, Dedi Yusuf, Desi Ratnasari, AA Gym, Rieke Dyah Pitaloka dan sederet nama beken lainnya.

"Pilkada Jawa Barat merupakan perang bintang, sehingga menarik terus dicermati," ungkapnya.(*)

Sumber Tribun http://jabar.tribunnews.com/2017/07/27/pilkada-jabar-2018-disebut-jadi-pilkada-pertaruhan-partai-politik

Read More