HEADLINE: Zulkifli Hasan Kembali Nakhodai PAN, ke Mana Arah Partai Selanjutnya?

Delvira Hutabarat

12 Feb 2020, 00:03 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Siapa Ketua Umum DPP PAN 2020-2025 akhirnya terjawab. Zulkifli Hasan untuk kali kedua kembali terpilih memimpin partai berlambang matahari bersinar melalui Kongres V PAN Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara pada 10-12 Februari 2020.

Melalui mekanisme voting, Zulhas memenangi bursa pemilihan ketua umum dengan raihan 331 suara. Sedangkan rivalnya Mulfachri 225 suara. Satu calon lainnnya, Drajat Wibowo mendulang 6 suara. Tiga suara dinyatakan tidak sah.

Kongres V PAN menjadi panggung adu pengaruh dan adu kuat sejumlah calon ketua umum. Setidaknya ada empat nama yang bersaing untuk menjadi nakhoda PAN 2020-2025. Mereka adalah petahana Zulkifli Hasan, Mulfachri Harahap, Asman Abnur dan Drajat Wibowo. Dalam perjalanannya, Asman Abnur menyatakan mundur dari pencalonan dan menyatakan dukungan kepada Zulhas.

Pengamat politik dan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam menyatakan, perebutan kursi ketua umum DPP PAN dari awal cukup menarik. Meski terdapat empat nama calon, namun fakta lapangan praktis hanya mengerucut pada dua nama, yakni Mulfachri dan Zulkifli Hasan. Cukup beralasan jika dua nama tersebut menjadi unggulan dari awal. Zulhas, sebagai petahana memiliki instrumen politik ketika dia memilih pengurus daerah dan wilayah. 

"Di sini Zulhas bisa memainkan perannya sebagai ketua umum. Di PAN itu pengurus daerah ditentukan oleh DPP. Jadi ketika masih mengendalikan pengaruhnya itu, potensi meraup suara cukup besar," ulas Arif kepada Liputan6.com, Selasa (11/2/2020).

Sedangkan Mulfachri, sambung, Arif, kekuatannya terletak di Hanafi Rais dan topangan tokoh senior PAN Amien Rais.

"Kenapa peluangnya cukup besar? Karena selama ini peran Amien Rais di tubuh PAN cukup besar. Bahkan sejak Kongres pertama hingga di Bali, kandidat yang didukung Amien pasti menang," ujarnya.

Menurutnya, Kongres kali ini memang menjadi pertaruhan Amien Rais apakah pengaruhnya masih berpengaruh apa enggak. "Kalau calon yang lainnya masih berjuang keras," singkat dia.

Terlepas dari itu, Arif Nurul Imam menegaskan, ketua umum terpilih membawa beban berat. Zulkifli Hasan dituntut bisa tegas menentukan arah politik PAN ke depannya.  "Harus diambil sikap konsisten, mau di pemerintah atau di non-pemerintah," ujarnya.

PAN, kata dia, selama ini selalu mengambil sikap politik ambivalen. Di satu sisi masuk ke pemerintah, di satu sisi, kritis seolah-olah menjadi kekuatan penyeimbang atau oposisi di Senayan. "Saya kira sikap ambivalen tidak mendapatkan nilai positif. Ini harus diubah," katanya.

Dia yakin dengan terpilihnya Zulhas, kemungkinan besar PAN akan bergabung di pemerintah. "Kalau yang menang Mulfachri kemungkinan non-pemerintah," jelasnya.

 Pengamat LIPI Aisah Putri menyatakan, siapa pun yang terpiilih sebagai Ketua Umum DPP PAN 2020-2025 ada tiga pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Yang pertama, yakni reformasi internal partai untuk menjadi partai modern yang efektif, profesional dan mandiri.

"Sebagai contoh, PAN saat ini lekat dengan sosok Amien Rais, dan sebagai partai modern maka pelekatan dengan tokoh tertentu tidak sehat bagi partai, karena seharusnya partai yang baik itu lekat dengan program yang ditawarkan dan ideologinya. Ketua umum baru harus bisa membangun image dan tentunya mengelola partai menjadi organisasi politik yang profesional dan efektif," terangnya Aisah, Selasa (11/2/2020).

Kedua, menentukan posisi politik PAN antara menjadi oposisi pemerintahan atau koalisi. Hal ini penting bagi PAN untuk menentukan arahnya sejak saat ini karena di bawah kepemimpinan Zulhas dan dengan bayang-bayang Amien Rais, posisi PAN tidak firmed.

"Jika ini secara terus menerus terjadi maka akan sangat mungkin berpengaruh pada elektabilitas partai ke depan. PAN bisa saja menjadi oposisi pemerintah karena ada peluang memperoleh konstituen pada kelompok yang tidak sejalan dengan visi-misi pemerintah saat ini, dan ini bisa jadi peluang meningkatkan elektabilitas pada pemilu mendatang, terutama Pemilu 2024," jelasnya.

Di sisi lain, PAN bisa juga secara tetap mempertahankan posisinya sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Pilihan ini harus ditentukan secara jelas oleh ketua umum dan kepengurusannya yang baru.

Ketiga, lanjut Aisah, ketua PAN terpilih harus mempersiapkan diri untuk Pilkada dan Pemilu 2024. Pilkada akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan tentunya penting bagi ketua umum untuk mempersiapkan diri menentukan calon-calon terbaiknya dalam pilkada.

"PAN sebagai partai reformasi yang sudah ada sejak pemilu 1999 seharusnya juga mampu mempersiapkan kadernya sendiri dalam kancah Pemilu Presiden 2024 yang kemungkinan calonnya masih kosong," pungkasnya.

Aisah menambahkan, terpilihnya Zulkifli sebagai ketua umum PAN untuk kali kedua, tak lepas dari posisi petahana yang disandangnya. Zulhas bisa lebih unggul dibandingkan dengan calon lain karena faktor ini memberikan keuntungan baginya.

"Relasi dan komunikasi politik Zulhas sebagai ketua umum dengan pengurus daerah tentunya lebih intens dibandingkan dengan para calon lainnya," katanya. 

Selain faktor petahana, faktor kapasitas calon juga sangat berpengaruh. Sejauh mana calon memiliki kapasitas manajemen partai, mengelola partai, serta memiliki jaringan politik yang baik. Dari aspek ini, keempat calon memiliki pengalaman di dalam kepengurusan partai dan berpolitik di kancah politik nasional, sehingga para pengurus PAN yang akan memilih di dalam kongres bisa mempertimbangkan yang mana calon terbaik.

"Namun, tentu yang paling menonjol di antara calon tersebut adalah Pak Zulhas karena posisi sebelumnya adalah ketua umum. Menjadi ketua umum," jelasnya.

Zulhas Vs Mulfachri

Prediksi persaingan calon ketua umum PAN mengerucut pada Zulhas dan Mulfachri berbanding lurus di arena kongres. Dari hari pertama dimulainya kongres, Senin (10/2/2020) dua nama ini telah bersaing melalui aksi-aksi politik para pendukungnya di panggung kongres. Keduanya saling mengklaim mendapat banyak dukungan dari DPW dan DPD sebagai pemegang suara. 

Zulhas misalnya, jauh sebelum voting sesumbar telah didukung 28 hingga 30 DPW PAN. "Mereka mendaulat saya untuk  bersedia mencalonkan diri. Walaupun dari 30 itu kemudian ada 4 yang pindah dukungan," ujar Zulhas di lokasi Kongres.

Terlepas dari itu, Zulhas berharap Kongres PAN dapat berjalan kondusif. "Kalau ingat dulu di Bali sama suasananya. Bahkan selisih suaranya cuma 6 suara. Tapi selesai Kongres, PAN bersatu lagi," jelas dia.

Baginya, dinamika dalam PAN saat Kongres menjadi hal biasa. Meminjam perumpamaan dari Amien Rais, partai berlambang matahari itu layaknya gulat smack down yang tampak sarat kekerasan namun damai usai pertandingan.

"Sesudah selesai, PAN rukun bersatu kembali," Zulhas menandaskan.

Sementara itu, Mulfachri mengaku enggan mengklaim jumlah dukungan yang dia kantongi. Sebab hal tersebut bisa saja menimbulkan kesimpangsiuran informasi yang muncul di masyarakat.

Hanya, merujuk pada pertemuan di Batu, Jawa Timur, Jumat 7 Februari 2020, Mulfachri yang maju sepaket bersama Hanafi Rais, mengklaim telah didukung 298 pemilik suara kongres.

"Dukungan 298 voters ini adalah berdasarkan registrasi kehadiran voters dari DPW dan DPD PAN se-Indonesia. Berdasarkan data riil mutakhir, yang sudah hadir di Batu, Malang ada 298 voters. Karena berdasarkan korwil kami yang tersebar di 34 DPW PAN, masih ada konfirmasi kehadiran voters," kata  Sekretaris Tim Pemenangan Mulfachri-Hanafi, Ahmad Yohan, Selasa.

Dia juga mengharapkan Kongres V PAN aman dan lancar. Kalaupun ada beda pendapat, khususnya antara pendukung masing-masing caketum, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

"Bahwa ya ada riak-riak kecil seperti yang teman-teman dengar itu. Itu sesuatu yang wajar menurut saya," kata dia.

Yang penting, perbedaan pendapat tersebut tidak mengganggu kemeriahan kongres.

"Seperti yang saya sampaikan berkali-kali, dalam sebuah pesta besar kalau ada satu dua piring pecah saya kira itu hal yang wajar dan tidak merusak kemeriahan pesta," terang dia.

"Jadi satu dua piring pecah dalam sebuah perhelatan besar seperti ini saya kira itu sesuatu yang masih masuk akal masih bisa diterima," ungkapnya.

Hal utama dan substansial yang harus diperhatikan dan dikawal, yakni agenda-agenda Kongres dapat dijalankan. "Yang paling penting hal-hal yang subtansial tetap bisa terlaksana dalam kegiatan kongres ini yang memang menjadi agenda kongres," urainya.

Ricuh Kongres, dari Rebut Laptop hingga Senjata Tajam

Kongres V PAN di Hotel Claro Kendari, dipenuhi dengan drama keributan yang melibatkan para pendukung calon ketua umum. Suasana panas sudah terlihat di hari pertama, Senin 10 Februari 2020. Kericuhan terjadi antar peserta kongres yang menuntut panitia menutup proses pendaftaran peserta kongres. Sementara lainnya menolak dan ngotot masuk. Saling adu suara dengan nada tinggi antara satu peserta dengan berlangsung sengit.

"Kita boikot kongres kalau tidak hentikan pendaftaran," teriak seorang peserta kongres PAN, Senin.

Kericuhan berujung aksi tindak kekerasan. Termasuk juga adanya perampasan lima buah laptop panitia sebagai sarana penyimpanan data peserta kongres.

Mewakili peserta dan panitia kongres, Ketua DPW PAN Kalimantan Timur Darlis Pattalongi menyampaikan keberatannya atas kejadian tersebut.

"Sangat disayangkan, ada kontak fisik yang dilakukan oknum peserta. Ada penyitaan alat elektronik yang itu ganggu jalannya registrasi," tutur Darlis di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (10/2/2020).

Menurut Darlis, insiden ini membuat kongres terhambat dan merugikan partai. Sebagai sesama kader, tentunya sudah menjadi keharusan menjaga nama baik partai yang menaunginya.

Ricuh berlanjut di hari kedua, Selasa (11/2/2020) saat agenda pembacaan tata tertib kongres. Suasana Hotel Claro Kendari yang sempat adem kembali panas. Kursi, botol minuman plastik dan  kardus-kardus beterbangan tak tentu arah. Sebagian massa yang ada di ruangan Phinisi Hotel Claro semburat berlarian mengamankan diri. 

Akibat aksi liar tersebut, pintu kaca hotel pecah berantakan, susunan meja dan kursi berantakan. Tak hanya itu, sejumlah orang terluka di kepala akibat tertimpuk kursi dan benda-benda lainnya. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam sampai harus berteriak-teriak memberikan instruksi untuk menenangkan suasana.

Ricuh kali ini disebabkan ada sejumlah peserta yang meminta sterilisasi peserta sidang. Ada kelompok peserta yang menginginkan sidang tetap dilanjutkan. Sementara ada sekelompok peserta yang meminta agar orang-orang yang bukan peserta keluar dari ruang sedang.

"Yang bukan peserta, keluar!" teriak salah satu peserta.

"99 persen (sidang) kondusif. Jangan terganggu oleh 1 persen yang mau rusuh. Boleh main taktis persidangan tapi jangan kekanak-kanakan," ungkap suara yang lain. Asalnya dari panggung utama.

Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Kongres PAN Eko Hendro Purnomo harus susah payah meminta agar segenap peserta sidang kembali tenang agar sidang dapat dilanjutkan. "Pak, duduk Pak," ujar Eko.

Tak cukup itu, di luar persidangan, Polda Sulawesi Tenggara juga menemukan seorang peserta kongres kedapatan membawa senjata tajam. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam menyampaikan, pria itu diamankan di pelabuhan dan diketahui merupakan peserta Kongres PAN.

"Waktu ada datang dari Ferry, rombongan datang kemari itu memang kita razia. Dan memang didapati satu orang membawa senjata tajam," tutur Merdisyam di Hotel Claro Kendari, Senin (10/2/2020).

Menurut Merdisyam, pria itu membawa senjata tajam jenis golok. Dia masih diamankan petugas. "Titik razia ada di pelabuhan, di bandara, segala pintu masuk," jelas dia.

Berdasarkan informasi, peserta tersebut merupakan pendukung caketum PAN Mulfachri Harahap. Hanya saja, Merdisyam tidak merinci identitas pria tersebut.

"Masalah dia pendukung siapa, mendukung siapa, kita tidak melihat itu. Karena kita melihat bahwa ada sesuatu melanggar daripada ketentuan undang-undang," Merdisyam menandaskan.

 https://www.liputan6.com/news/read/4176172/headline-zulkifli-hasan-kembali-nakhodai-pan-ke-mana-arah-partai-selanjutnya

Read More

Pengamat: Kritik Politisi PDIP Bisa Dijadikan Bahan Evaluasi Kabinet

Di 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi

Senin, 10 Februari 2020 16:49 WIB

INDOZONE.ID - Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman menyatakan pernyataan kritik Politisi PDIP Effendi Simbolon terhadap Kabinet Periode 2 Presiden Joko Widodo harus dijadikan bahan evaluasi para menterinya saat ini.

"Kalau kritik Effendi Simbolon, saya kira ada benarnya, tapi kalau pos menteri apa saya kira perlu evaluasi," ucapnya kepada Indozone, Senin, (10/2/2020)

Menurutnya, 100 hari kepemimpinan Jokowi ini bisa dilihat dari kinerja para pembantunya yaitu menteri-menteri di kabinet periode kedua ini.

"Sampai mana kinerjanya, mana yang menunjukkan gejala bagus, mana yang masih stagnan, atau kemudian kinerja cenderung mengalami penurunan kualitas," ungkapnya.

Arif mengatakan kabinet pemerintahan Jokowi masih perlu dievaluasi. Beberapa sektor kementerian seperti BUMN, Jaksa Agung dinilai memiliki tren positif dan ada gejala-gejala terobosan. 

Sementara itu, sektor- sektor kementerian tertentu misalnya memang seperti di bidang ekonomi yang menggawangi omnibus law itu menjadi kontroversi.

"Karena sampai hari ini juga publik tidak tahu tentang RUU sapu jagad tersebut. Padahal mekanisme pembuatan UU, publik harus mengkritisi biar tahu biar tidak ada kerugian disatu pihak dan menguntungkan pihak lain jika berlaku UU ini," jelasnya.

Terkait menteri yang harus dikritisi, sambungnya, ini tentu harus dievaluasi mendalam dan menyeluruh siapa yang kompeten dan tidak kompeten. Dia mengatakan yang hari ini perlu disoroti kementerian-kementerian yang merancang RUU Omnibus Law itu.

"Kalau UU itu tidak dibuka ke publik itu artinya melanggar UU tahun 2019 tentang Pembentukan perundang-undangan karena perlu ada partisipasi masyarakat," katanya.

Sebelumnya. Politikus PDIP Effendi Simbolon menilai ada kesalahan dalam susunan Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah 100 hari kerja, sejumlah menteri di kabinet dinilai tak dapat menunjukkan kemampuannya. Effendi menyebut susunan kabinet sekarang bukanlah tim impian. 

https://www.indozone.id/news/5js39N/pengamat-kritik-politisi-pdip-bisa-dijadikan-bahan-evaluasi-kabinet/read-all

Read More

Pengamat: Uji Kelayakan Cawagub Jakarta Perlu Dilakukan

Jumat 07 Feb 2020 01:53 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bayu Hermawan

Pengamat menilai uji kelayakan Cawagub Jakarta perlu dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang masa pemilihan dua calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, muncul desakan uji kelayakan kedua calon. Desakan uji publik atau kompetensi ini bentuk kelayakan calon untuk dipilih atau dilihat kemampuannya oleh warga Jakarta.

Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai wacana uji kelayakan cawagub DKI Jakarta patut didukung dan di implementasikan. Wacana ini, menurut Arif, dapat menjadi alat ukur siapa yang paling memahami persoalan dan tantangan Jakarta.

"Wacana mengenai digelar debat publik perlu didukung, karena dengan debat publik bisa mengetahui sejauhmana derajat pemahaman cawagub DKI Jakarta dalam melihat persoalan dan tantangan Jakarta," kata Arif, Kamis (6/2).

Menurut Arif, kompleksitas persoalan Jakarta mesti dipahami oleh cawagub sehingga ketika terpilih tidak membuang waktu lagi untuk mempelajari. Pemahaman dan kedalaman mengenai persoalan tentu perlu di uji publik.

Ia berharap debat terbuka dapat mengundang akademisi hingga aktivis dari berbagai bidang serta warga. Komponen masyarakat yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik mengenai pembangunan dan kepemimpinan Jakarta. Selain itu, kata Arif, dengan adanya debat publik, masyarakat juga mendapatkan edukasi politik, bukan sekadar politik perebutan kekuasaan belaka.

"Uji publik juga memiliki fungsi sebagai pendidikan politik warga, sehingga warga bisa mengetahui mengenai gagasan dan ide terobosan cawagub," ujarnya.

Sebelumnya kedua cawagub dari PKS dan Gerindra ini kian intensif melakukan pendekatan kepada partai politik dengan melanjutkan silaturahim ke sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. Kedua cawagub ini telah mengunjungi beberapa fraksi di DPR DKI Jakarta, sebagai bentuk silaturahim menjalin komunikasi awal ke fraksi-fraksi.

Usulan uji publik sempat diusulkan oleh Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Idris. menilai safari politik dua cawagub, perlu tapi bukan jaminan pasti dipilih. Menurutnya yang penting adalah kapasitas dan kapasilitas dari dua cawagub tersebut. Sebab, menurut Idris, dua nama Cawagub DKI Jakarta ini harus bisa melengkapi, atau menjadi jalan keluar dari kekurangan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Karena itulah, menurutnya, PSI mengusulkan perlunya dilakukan uji publik terhadap dua cawagub ini. "Kalau pertimbangan kami adalah harus ada proses yang terbuka, yaitu uji publik (public hearing), bahkan jika perlu disiarkan di TV nasional," ujar Idris.

Diakui dia, secara kapasitas dan kapabilitas mungkin dua cawagub yang diusulkan oleh PKS dan Gerindra ini sudah memenuhi syarat. Karena ia yakin dua nama tersebut mempunyai pengalaman dalam berorganisasi dan kepartaian. Namun untuk persoalan penanganan problem kota Jakarta, menurutnya publik harus mendengarkan suara dari dua kandidat cawagub ini.

"Perlu uji publik, ada public hearing. Kedua calon duduk bersama ada sesi pertanyaan mendalami kompetensi dan komitmen mereka tentang pembangunan Jakarta," ucapnya.

https://republika.co.id/berita/q5a6y4354/pengamat-uji-kelayakan-cawagub-jakarta-perlu-dilakukan

Read More

Warga Jakarta Menanti Wagub Baru

Koran Sindo

Jum'at, 31 Januari 2020 - 07:02 WIB

views: 5.776

Arif Nurul Imam
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research And Consulting

Kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak ditinggalkan Sandiaga Uno karena ikut kontestasi pemilihan presiden pada 2019 lalu segera memasuki babak baru. Dua nama calon wakil gubernur (wagub) kini sudah diajukan dan akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Sandiaga Uno resmi mundur sebagai Wagub DKI sejak 27 Agustus 2018. Praktis, kursi wagub kosong sudah berlangsung selama 17 bulan. Kekosongan jabatan dalam rentang waktu lama tersebut tentu saja berdampak terhadap kinerja dan performa Pemerintah DKI Jakarta dalam pelayanan publik.

Bagi Anies Baswedan sebagai gubernur, menjadi pemimpin tunggal di kota sebesar Jakarta tentu memiliki beban dan tanggung jawab berat. Dengan kompleksitas persoalan, memimpin Jakarta tentu bukan perkara mudah dan ringan. Tarik ulur kepentingan elite yang membuat penggantian Sandiaga Uno adalah kerugian bagi warga Jakarta.

Meski terlalu lama sendiri, kini Gubernur Anies Baswedan bisa berharap segera memiliki tandem kerja setelah dua nama calon wakil gubernur (cawagub) diajukan untuk dipilih DPRD DKI. Dua cawagub itu adalah Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerindra akan segera menyurati Anies untuk menyampaikan dua nama cawagub tersebut sekaligus menargetkan rapat paripurna pemilihan digelar pada awal Februari 2020.

Jangan Ditunda Lagi

Sejatinya, pengisian jabatan wakil gubernur telah berulang kali diwacanakan. Beberapa nama calon sempat diajukan namun batal lagi. Hanya saja, kerap terjadi deadlock karena partai politik pengusung Anies gagal membangun negosiasi dan kompromi politik. Padahal penundaan yang berlarut-larut ini sudah pasti memiliki dampak bagi perkembangan serta kemajuan kota Jakarta. Setidaknya, penundaan berlarut-larut tersebut memiliki beberapa dampak.

Pertama, kekosongan kursi wakil gubernur praktis menyulitkan Anies dalam bekerja. Dampaknya sebagai pemegang jabatan politik akan semakin ringkih, karena kewajiban Anies untuk mengelola eksekutif akan semakin menurun produktivitasnya. Kedua, kekosongan jabatan wakil gubernur sudah pasti akan menambah beban gubernur sehingga pekerjaan dan tanggung jawab yang semestinya bisa dikerjakan bersama harus dipikul sendiri.

Dampaknya sudah pasti ada penumpukan beban kerja dan aneka pelayanan publik bisa tidak dibereskan secara maksimal. Ambil contoh dalam kasus banjir di awal tahun ini, Anies tampak kedodoran lantaran harus bekerja sendirian. Dua dampak tersebut akan sangat merugikan jika pemilihan wakil gubernur sampai tertunda lagi.

Figur Pengganti

Mencari pengganti Sandiaga Uno tentu tidak boleh sekadar mendapat dukungan politik belaka. Selain soal dukungan politik, ada syarat yang mesti dipenuhi dan menjadi harus jadi pertimbangan penting agar pengisian jabatan wakil gubernur ini memiliki dampak positif yang nyata bagi warga Jakarta.

Dua nama cawagub yang sudah diajukan ke DPRD untuk dipilih tentu memiliki plus-minus sehingga siapa yang pas dan tepat bergantung kebutuhan. Paling tidak, ada dua pertimbangan yang mesti dilihat dalam memilih siapa yang bakal menjadi wakil gubernur.

Pertama, memiliki chemestrydengan Anies Baswedan selaku gubernur. Ini penting karena kepemimpinan efektif tidak akan lahir dari pasangan yang dipaksakan, tetapi karena memahami pengalaman, integritas, dan memiliki kesamaan pandangan. Dengan demikian, harapannya akan terjadi duet kepemimpinan yang saling mengisi dan bisa bersinergi dalam mewujudkan kebutuhan warga Jakarta.

Kedua, satu visi dalam memahami Jakarta. Dalam kerangka berpikir juga mesti memiliki kesamaan visi dalam melihat serta mendiagnosis persoalan ibu kota. Pemahaman yang seirama tentu akan menghindarkan program kerja yang potensial tumpang-tindih dan sehingga hanya menghambur-hamburkan uang APBD.

Dua nama cawagub yang disorongkan tentu sudah dipilih dengan menggunakan berbagai pertimbangan matang. Hanya saja, dua pertimbangan di atas juga tak boleh dinafikan. Dua hal tersebut perlu dipertimbangkan demi menemukan sosok terbaik untuk mengisi kursi wakil gubernur. Mari kita lihat dan uji dalam prosesnya.

https://nasional.sindonews.com/read/1512748/18/warga-jakarta-menanti-wagub-baru-1580428957

Read More

Ketidakpuasan Jokowi atas Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ketidakpuasan Jokowi atas Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

 Kompas.com - 31/01/2020, 08:55 WIB

Lihat Foto Presiden Joko Widodo saat menghadiri peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan.(SETPRES/AGUS SUPARTO)Penulis Fabian Januarius Kuwado | Editor Bayu Galih JAKARTA,

 KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut-sebut belum puas atas draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang merupakan salah satu omnibus law usulan pemerintah. Dalam rapat terbatas yang digelar Selasa (28/1/2020) lalu, Kepala Negara meminta supaya Kementerian Koordinator Ekonomi yang menjadi leading sector pembahasan omnibus law di eksekutif tak mengabaikan pasal-pasal proteksi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM).

"Presiden memberikan catatan-catatan penting untuk diperhatikan dalam proses finalisasi draf," ujar Juru Bicara Kepresidenan Dini Shanti Purwono saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (30/1/2020).

 "Presiden cuma memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dalam omnibus law (RUU) Cipta Lapangan Kerja ini tercapai," kata dia.

Presiden Jokowi ingin omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga lapangan kerja baru tercipta bagi masyarakat, terutama pengangguran. Presiden Jokowi juga ingin RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi omnibus law yang justru "menggulung tikar" UMKM, melainkan menjadi "karpet merah" agar pelaku UMKM berkembang dan berdaya.

"Khusus soal UMKM, pesannya Bapak Presiden jelas bahwa UMKM tidak boleh terlukai dalam rangka cita-cita menciptakan lapangan kerja ini," ujar Dini.

Namun demikian, Dini kurang setuju apabila muncul persepsi bahwa ketidakpuasan inilah yang semata-semata menghambat penyerahan Surat Presiden (Surpres) RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR RI untuk segera dibahas.

Diketahui, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto awalnya menyebut, Surpres RUU Cipta Lapangan Kerja ini akan dikirimkan ke parlemen pada akhir Januari. Namun, rupanya hanya Surpres RUU Perpajakan sebagai omnibus law yang dikirim ke Senayan.

"Pokoknya pada intinya Bapak Presiden hanya ingin memastikan bahwa semua aspek penting dan relevan dalam omnibus law ini sudah dipertimbangkan dan diatur dalam porsi yang tepat dan berimbang," ujar Dini.

Jangan ada penumpang gelap Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyampaikan, Presiden memang sangat mewanti- wanti menteri terkait soal isi omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Presiden menyampaikan dalam ratas, 'awas ya kalau ada banyak penumpang gelapnya'. Nah, jadi itu penting," ujar Teten, beberapa waktu lalu.

 "Kemudahan dalam investasi, ekspor, pendirian usaha, pembiayaan dan lain sebagainya pada UMKM. Inilah yang menjadi fokusnya Presiden. Makanya Presiden ingatkan, jangan ada penumpang gelapnya," kata dia.

Mengenai Surpres RUU Cipta Lapangan Kerja yang tertunda, Teten enggan memberikan komentar. Ia menyerahkan prosesnya ke kementerian terkait. Ia hanya memastikan bahwa usulan kementeriannya tentang proteksi dan pengembangan UMKM sudah disampaikan.

 Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto saat dikonfirmasi Kompas.com tidak menjawab lugas saat ditanya apakah benar Presiden Jokowi kurang puas terhadap isi omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja lantaran belum mengakomodasi poin perlindungan UMKM.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku, dalam rapat internal Selasa lalu, salah satu topik yang dibahas adalah percepatan penyelesaian draf omnibus law beserta isu-isu strategis di dalamnya, termasuk UMKM. Tanpa menyebut secara rinci, ia sekaligus memastikan bahwa pasal-pasal yang menyangkut isu strategis telah masuk ke dalam draf RUU omnibus law.

"Dibahas mengenai isu-isu strategis dan seluruhnya sudah dimasukkan ke dalam omnibus law," ujar dia.

Sementara soal perlindungan dan pengembangan UMKM, Airlangga Hartarto menyebutkan, poin itu bakal masuk ke dalam daftar prioritas. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud.

 "Itu teknis. Jadi nanti UMKM akan diberikan sektor-sektor tertentu yang hanya ditugaskan kepada UMKM. Tentu prioritasnya itu UMKM tetap dijaga sektor-sektornya serta agar UMKM diberikan ruang yang seluas-luasnya," ujar Airlangga.

 Jangan korbankan rakyat kecil

Pengamat Politik dari Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, hambatan RUU omnibus law saat ini lebih nampak dari sisi internal eksekutif sendiri, bukan dari DPR RI. Hal itu disebabkan konfigurasi di parlemen yang lebih banyak diisi oleh partai politik pendukung pemerintah.

"Dominan merupakan pendukung pemerintah sehingga mereka memilih diam, bukan melakukan kontrol. Kekosongan ini kemudian diambil oleh masyarakat sipil menyuarakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat," ujar Arif.

Masyarakat sipil yang turun memprotes RUU omnibus law itu berasal dari kalangan buruh dan UMKM.

Melihat pertarungan kepentingan yang terjadi dalam pembahasan omnibus law di eksekutif, Arif merasa maklum apabila hingga saat ini pemerintah belum membuka draf RUU itu.

 "Kalau memang benar Presiden marah dengan isi RUU omnibus law itu, pantas saja draf itu disusunnya rahasia oleh kementerian," ujar Arif.

 Ia pun mengingatkan, RUU omnibus law harus berdampak positif bagi rakyat kecil, tidak hanya pengusaha saja.

Lima tahun ke depan merupakan periode terakhir Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Jokowi semestinya memberikan warisan yang positif bagi Indonesia dalam bentuk regulasi.

 "Presiden harus mengontrol benar agar RUU omnibus law bisa memberi keadilan bagi semua pihak. Jangan sampai ada dominasi kepentingan, misalnya pengusaha sehingga mengorbankan rakyat kecil," ujar Arif.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketidakpuasan Jokowi atas Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja...",

 https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/08554991/ketidakpuasan-jokowi-atas-draf-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja?page=all.
Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Bayu Galih

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/08554991/ketidakpuasan-jokowi-atas-draf-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja?page=all

Read More

Pengamat: Dinasti Politik Menghambat Kesejahteraan

Pengamat: Dinasti Politik Menghambat Kesejahteraan

Kompas.com - 20/01/2020, 15:17

(Kompas.com) Editor Farid Assifa

 KOMPAS.com - Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, praktik dinasti politik akan menghambat percepatan terwujudnya demokrasi subtansial, yaitu kesejahteraan dan keadilan.

Hal demikian disampaikan Arif Nurul Imam dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (20/1/2020). Pendapat Arief itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “ Dinasti Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak” yang digelar Sultan Center Banten di aula Sultan Center, Serang, Banten, Minggu (19/01/2020).

Menurut Arif, praktik dinasti politik sejatinya terjadi di banyak negara, termasuk negara kampiun demokrasi.

Hanya saja, kata dia, praktik dinasti politik di luar negeri tetap menimbang aspek kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak dan pengabdian di masyarakat. Karena itu, lanjut dia, dinasti politik semacam ini tidak memiliki dampak buruk signifikan bagi perkembangan demokrasi subtansial.

“ Dinasti politik sesungguhnya fenomena global, di Amerika ada dinasti Kennedy, Bush dan lain-lain, hanya mereka mengedepankan aspek meritokrasi bukan hanya karena masih saudara. Sementara di Indonesia, dinasti politik berjalan ke arah negatif karena hanya mempertimbangkan aspek hubungan darah, popularitas dan ketersediaan logistik,” katanya.

Dinasti politik semacam ini tentu tidak memberi dampak positif bagi demokrasi, terutama demokrasi subtansial.

Dikatakan Arif, dinasti politik ini hanya melanggengkan kekuasaan semata, tanpa memberi efek positif bagi perkembangan demokrasi. “Dinasti politik seperti ini juga menjadi hambatan mewujudkan demokrasi subtansial karena pemimpin produk dinasti politik tidak memiliki kepekaaan pada persoalan masyarakat kecil, sehingga makin sulit mewujudkan cita-cita kesejahteraan,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Dinasti Politik Menghambat Kesejahteraan", https://medan.kompas.com/read/2020/01/20/15172161/pengamat-dinasti-politik-menghambat-kesejahteraan.

Read More

Legitimasi hasil Pemilu 2019 setelah OTT komisioner KPU

Legitimasi hasil Pemilu 2019 setelah OTT komisioner KPU

Arif Nurul ImamSenin, 13 Jan 2020 17:09 WIB

Tertangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pasti menjadi guncangan dahsyat dalam dunia kepemiluan di Tanah Air. KPK akhirnya menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. 

Penyelenggara pemilu, termasuk KPU dituntut untuk bekerja independen dan profesional. Hal ini karena fungsi dan peran mereka merupakan penyelenggara sekaligus wasit, sehingga mesti menjunjung integritas untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Meski pemilu sudah usai dan telah melantik pemenang kontestasi, namun ada persoalan lain dari peristiwa kasus ini. Peristiwa ini selain akan menurunkan kepercayaan publik pada KPU, juga potensial menggerus bobot dan legitimasi hasil Pemilu 2019. 

Personal atau sistematik?

Sebagaimana diberitakan oleh media, kasus suap yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan ini berawal adanya pengajuan proses pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif yang dilayangkan PDIP kepada KPU sebanyak tiga kali yang berisi permintaan calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, dapil Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku.

Seperti disampaikan Ketua KPU Arief Budiman, kronologi permohonan PAW anggota DPR terpilih Fraksi PDIP yang diajukan oleh tersangka suap, Harun Masiku. KPU menjelaskan PDIP mengirimkan surat sebanyak tiga kali. KPU tidak bisa mengabulkan permohonan PDIP yang dilayangkan PDIP karena Harun Masiku tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PAW anggota DPR.

Wahyu Setiawan sebenarnya juga setuju dengan keputusan KPU menolak permintaan PDIP untuk melakukan PAW terhadap anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan I Riezky Aprilia. Dalam tiga kali rapat pleno terkait PAW tersebut, tidak ada anggota KPU yang berbeda pendapat, semua menolak permohonan PAW caleg PDIP. 

Alasan penolakan KPU jelas dan tegas, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, PAW anggota DPR digantikan oleh calon anggota legislatif dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil tersebut, bukan sesuai kewenangan partai.

Jika melihat kronologi ini, setidaknya dari rapat pleno KPU, kejadian ini lebih condong bersifat personal, bukan sistematik. Asumsi ini paling tidak lantaran dalam rapat pleno tidak ada upaya penggiringan opini dan perdebatan untuk mengegolkan permintaan PDIP. Bahkan tak ada perpedaan pendapat, termasuk dari Wahyu Setiawan. Tentu ini masih bersifat tentatif, seraya menunggu penyelidikan lebih lanjut oleh penegak hukum, apakah kasus ini bersifat personal atau sistematis?

Legitimasi hasil pemilu

Selain berdampak merosotnya kepercayaan publik, langsung atau tidak, hampir dipastikan memengaruhi bobot dan legitimasi hasil Pemilu 2019. Dikatakan demikian karena, salah satu prasyarat hasil pemilu memiliki legitimasi tentu tak lepas dari independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu, termasuk KPU.

Pengaruh kasus ini terhadap legitimasi hasil pemilu tentu amat bergantung sejauh mana modus operandi skandal memalukan tersebut. Jika sistematik, tentu akan menjadi preseden bagi demokrasi karena legitimasi hasil pemilu akan menjadi sorotan publik yang pada gilirannya menggerus legitimasi hasil pemilu.

Sebaliknya, jika ini bersifat personal, tentu dampaknya tak begitu besar bagi legitimasi hasil pemilu. Meski begitu, juga tak bisa disimpulkan kemudian bahwa tak memiliki efek tehadap hasil pemilu. Pendek kata, dampaknya pasti ada, hanya tidak signifikan dalam memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Peristiwa memalukan ini tentu mencederai demokrasi sekaligus mencoreng wajah seluruh jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah. 

Filosof Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern membuat semacam patokan soal legitimasi negara bahwa setidaknya negara harus memiliki pengakuan masyarakat. Pengakuan masyarakat terhadap hukum dan untuk menjamin keberlakuan hakikat negara. Negara berkuasa karena masyarakat mengakui kewenangannya. Itu sebabnya, kestabilan negara tergantung dari pengakuan wewenang oleh masyarakat. Pendek kata, minimnya pengakuan masyarakat, maka berimplikasi atas legitimasi akan luntur atau sirna.

Padahal merujuk pendapat begawan filsafat tersebut, pemerintahan yang legitimite mesti memiliki dukungan masyarakat secara luas. Pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu, oleh sebab itu, menjadi penting dan menentukan terhadap bobot dan legitimasi pemerintahan. Makin tinggi pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu maka secara pararel legitimasi pemerintahan juga makin tinggi. Begitu pula sebaliknya, makin rendah kepercayaan terhadap hasil pemilu juga berimplikasi makin menurunnya legitimasi pemerintahan hasil pemilu.

Di tengah peristiwa ini, sebaiknya jadi momentum untuk melakukan evaluasi, pembenahan dan menata sistem sehingga di satu sisi akan terjadi perbaikan, dan di sisi lain akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik pada KPU sekaligus memiliki legitimasi politik yang kuat sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dengan demikian, legitimasi hasil pemilu kembali menguat dan dipercaya publik.

https://www.alinea.id/kolom/legitimasi-hasil-pemilu-2019-setelah-ott-komisioner-kpu-b1ZGy9qAP

Read More