Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Orang Boleh Pandai Setinggi Langit Tapi Selama ia Tidak Menulis Ia akan hilang didalam Masyarakat dan Sejarah. Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Ini adalah Blog Arif Nurul Imam
"Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian".
Wednesday, April 17, 2019
The dynamics of simultaneous elections in Indonesia
INTERNATIONAL
The
dynamics of simultaneous elections in Indonesia
Tuesday, April 16, 2019, 16:54 GMT+7
Indonesia is the third largest democracy in the world after
India and the United States. As a democratic country, general elections are
democratic rituals and obligatory procedures that are routinely held every five
years.
The General Election scheduled for April 17 is the first time
the legislative election and presidential election will be held on the same day
in Indonesia’s history.
Approximately 193 million voters will exercise their rights to
vote on up to 805,000 voting booths. There are tens of millions of people
involved, both as organizers and supervisors from the central level to polling
stations.
This simultaneous election has been a colossal political
party since Indonesia stood. At the same time, voters flocked to the polling
stations to channel their political aspirations in the voting booth.
On the level of procedural democracy, Indonesia can be referred
to as a successful example of the implementation of democratic procedures,
especially in carrying out electoral rituals.
Most
complicated election
This event is the first time in the history of Indonesian
democracy when citizens have the right to vote the president and vice
president, as well as select members of local and national legislative and
senatorial members simultaneously on the same day.
Therefore, there are five ballots that must be punched by each
voter at the polling station. Yellow ballot papers for the House of
Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), blue for the Provincial
House of Representatives (DPRD), green for the District/Municipality House of
Representatives, red for the Regional Representative Council (DPD) as an
element of regional representatives is often called a senator. The last gray
color ballot paper is for the President and Vice President.
As the election is held simultaneously, the number of voters is
quite large; it is not strange that there will be a lot of technical
difficulties from election socialization, implementation, to its monitoring.
That is why it is not wrong to say that the 2019 elections in
Indonesia are the most complicated in the world. This simultaneous
election will certainly become the attention of all citizens of Indonesia,
and will even be seen by the international community.
However, this complexity does not necessarily become a serious
threat that will disrupt the election.
This is because technically, these problems have been
anticipated by conducting socialization and simulation of voting procedures
carried out by election organizers and civil society organizations that are
concerned with issues of democracy.
Presidential
election outshines legislative election
Political discourse that has emerged on the surface or in public
discussions highlights more the contestation of the presidential election,
where there are two pairs of presidential and vice-presidential candidates:
Joko Widodo-Makruf Amin and Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno.
The candidate pair of Joko Widodo-Makruf Amin, carrying the
tagline Indonesia Maju, is being promoted by an “elephant” coalition that
includes Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), Golongan Karya Party
(Golkar), National Awakening Party (PKB), United Development Party (PPP),Nasdem
Party, Hanura Party, Indonesian Justice and Unity Party (PKPI), Crescent Star
Party (PBB), and two newcomers: Perindo Party and Indonesian Solidarity Party
(PSI).
In the meantime, the other candidate pair, Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno, carrying the tagline Indonesia Adil Makmur, is being
promoted by Gerindra Party, Democratic Party, National Mandate Party (PAN),
Prosperous Justice Party (PKS), and Working Party.
Such political polarization is unavoidable so the political
dynamics of the presidential election has become heated and fierce. Moreover
this is a "repeat duel" of the 2014 presidential election so,
inevitably, the public has highlighted this contest between the pairs.
The presidential election drew people's attention so that it
became public discussion of both the elite and lower classes. However, it must
be admitted that the enthusiasm of the people towards the presidential election
was not directly proportional to the enthusiasm highlighting the implementation
of legislative elections.
Now let’s talk about the legislative election to elect
candidates for members of the Republic of Indonesia Parliament, Provincial
DPRD, Municipal DPR and candidates for the Regional Representative Council
(DPD).
Twenty political parties, including 16 national political
parties and four local political parties in Aceh Province, will contest to win
voter support. Also, there are tens of thousands of prospective legislative
members at all levels, as well as potential members of the DPD.
The legislative election seems to be drowned indeed by the
more exciting, fiercer, and more uproarious presidential contest. Themes that
should appear on the surface, such as debate about the vision and mission of
political parties and legislative candidates regarding how Indonesia should be
projected, almost disappear from the stage of public discussion.
Although procedural democracy has been noted as successful and
great, it does not mean democracy in Indonesia is perfect. There is some
homework that still needs to be refined, both procedurally and substantially.
Moreover, based on The Economist Intelligence (EIU) data,
Indonesia's 2018 democracy ranks 68th or a 20-rank free fall from the 48th
place in 2016. Data Freedom House also mentions the emergence of the threat to
civil liberties, pushing Indonesia down from the status of “free state" to
become “partially free” in 2018.
This issue is still a challenge in the future. Democracy in
Indonesia is not only successful in procedural terms but it can be a
substantial one, namely the realization of justice and prosperity. Hopefully.
Wednesday, April 3, 2019
Membidik Dukungan Warga Muhammadiyah dalam Pilpres
Membidik Dukungan Warga Muhammadiyah dalam Pilpres
views: 475
Arif Nurul Imam, Analis Politik
dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting. Foto/Istimewa
Arif
Nurul Imam
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting
Perhelatan pemilihan presiden tinggal menghitung hari. Perebutan ceruk suara untuk menggandakan dukungan terus dilakukan oleh kedua pasangan capres-cawapres melalui berbagai perangkat politiknya. Tak terkecuali ceruk suara ormas Muhammadiyah yang disebut-sebut memiliki anggota dan simpatisan puluhan juta.
Penetrasi kedua pasangan calon untuk merebut simpati dan dukungan warga Muhammadiyah memang tidak bisa dilakukan secara institusi. Hal ini karena sebagaimana disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, sikap organisasi secara tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah memilih jalur high politik melalui jalur politik kebangsaan sekaligus menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.
Tanwir pada 2002 di Denpasar yang menghasilkan "Khitah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" memutuskan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi mana pun.
Akan tetapi Muhammadiyah tetap menganggap penting perjuangan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di ranah politik praktis seperti di partai politik dan lembaga legislatif (low politic). Oleh sebab itu kader dan warga Muhammadiyah diberi kebebasan serta keleluasaan untuk mengekspresikan sikap dan pilihan politik serta terjun ke dalam politik praktis dengan syarat tidak memanfaatkan embel-embel dan simbol Muhammadiyah. Karena itu dalam menyalurkan aspirasi politik kader-kader Muhammadiyah nonparpol yang memiliki interes politik biasanya membentuk relawan guna menghimpun simpati dan dukungan warga Muhammadiyah.
Muhammadiyah sebagai ormas raksasa tentu tidak akan lepas dari bidikan para capres-cawapres untuk mendapatkan dukungan jamaah dari ormas yang berdiri di Yogyakarta tersebut. Karena itu merebut dukungan warga Muhammadiyah bukan saja sebagai "keharusan", melainkan prasyarat wajib untuk meraih kemenangan.
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting
Perhelatan pemilihan presiden tinggal menghitung hari. Perebutan ceruk suara untuk menggandakan dukungan terus dilakukan oleh kedua pasangan capres-cawapres melalui berbagai perangkat politiknya. Tak terkecuali ceruk suara ormas Muhammadiyah yang disebut-sebut memiliki anggota dan simpatisan puluhan juta.
Penetrasi kedua pasangan calon untuk merebut simpati dan dukungan warga Muhammadiyah memang tidak bisa dilakukan secara institusi. Hal ini karena sebagaimana disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, sikap organisasi secara tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah memilih jalur high politik melalui jalur politik kebangsaan sekaligus menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.
Tanwir pada 2002 di Denpasar yang menghasilkan "Khitah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" memutuskan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi mana pun.
Akan tetapi Muhammadiyah tetap menganggap penting perjuangan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di ranah politik praktis seperti di partai politik dan lembaga legislatif (low politic). Oleh sebab itu kader dan warga Muhammadiyah diberi kebebasan serta keleluasaan untuk mengekspresikan sikap dan pilihan politik serta terjun ke dalam politik praktis dengan syarat tidak memanfaatkan embel-embel dan simbol Muhammadiyah. Karena itu dalam menyalurkan aspirasi politik kader-kader Muhammadiyah nonparpol yang memiliki interes politik biasanya membentuk relawan guna menghimpun simpati dan dukungan warga Muhammadiyah.
Muhammadiyah sebagai ormas raksasa tentu tidak akan lepas dari bidikan para capres-cawapres untuk mendapatkan dukungan jamaah dari ormas yang berdiri di Yogyakarta tersebut. Karena itu merebut dukungan warga Muhammadiyah bukan saja sebagai "keharusan", melainkan prasyarat wajib untuk meraih kemenangan.
Relawan
Relawan sebagai instrumen pemenangan, khususnya relawan yang menyasar ceruk suara warga Muhammadiyah, memang tidak bisa leluasa dan serampangan dalam mencari simpati dan dukungan warga Muhammadiyah. Hal ini karena selain dilarang organisasi, bisa jadi malah kontraproduktif karena akan muncul kesan "menunggangi" Muhammadiyah.
Relawan kubu Jokowi-Amin mengatasnamakan sebagai Relawan Indonesia Berkemajuan (RIB) yang digawangi tokoh-tokoh muda seperti Khairul Mutaqien, Ali Mutahirin, dan Mukhamad Khairul Huda. Sementara untuk relawan di kubu Prabowo-Sandi, kader-kader Muhammadiyah menghimpun diri dalam Aliansi Pencerah Indonesia (API) yang dimotori tokoh-tokoh muda seperti Izzul Muslimin, Pedri Kasman, Fikri Yasin, dan Makmun Murod Al Barbazy.
Kebetulan penulis pernah diundang menjadi narasumber di dua kubu relawan, baik relawan yang mendukung pasangan Jokowi-Amin maupun relawan yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Kedua kelompok relawan yang sama-sama diinisiasi oleh kader-kader Muhammadiyah itu tujuannya sama: mencari simpati dan dukungan warga Muhammadiyah agar mendukung pasangan calon capres-cawapresnya.
Membaca Arus Bawah
Untuk bisa mendapatkan dukungan warga Muhammadiyah, tentu relawan harus memahami karakter arus bawah atau jamaah Muhammadiyah. Pemahaman ini penting dan mutlak diperlukan, sebab ketiadaan pemahaman jenis pemilih Muhammadiyah akan berdampak kekeliruan dalam "tebar pesona" merebut hati dan simpati warga grass-root.
Menurut penelitian Malik (2018), pemilih Indonesia terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, pemilih emosional. Pemilih jenis ini merupakan pemilih yang memiliki ikatan emosional sangat kuat dengan identitas seperti paham ideologis, agama, dan budaya yang membentuk dirinya dari sejak kecil.
Kedua, pemilih rasional-emosional. Pemilih jenis ini memiliki kecenderungan akan diam ketika melihat isu yang bersifat agama, identitas, dan simbolik karena mereka membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi isu tersebut. Pemilih seperti ini mampu merasionalkan pilihan mereka, tetapi ketika menyangkut permasalahan ideologis, agama, dan etnik, mereka tidak sanggup memberikan argumentasi yang meyakinkan.
Ketiga, pemilih rasional adalah pemilih yang mengesampingkan faktor emosional dalam membaca situasi politik. Pemilih jenis ini lebih condong mengukur rekam jejak, kinerja, dan komitmen politik sebagai preferensi politik dalam menyalurkan aspirasi politik.
Merujuk hasil penelitian di atas, jika melihat tipologi warga Muhammadiyah yang kerap disebut kelompok urban, terdidik, dan kelas menengah, kemungkinan besar mayoritas pemilih merupakan jenis pemilih rasional-emosional dan pemilih rasional.
Warga Muhammadiyah secara umum adalah pemilih yang menggunakan pertimbangan rasional sehingga kalkulasi rekam jejak kandidat serta visi-misi menjadi variabel penting sebagai pertimbangan memilih. Warga Muhammadiyah tidak mengenal taklid buta sehingga instruksi atau imbauan politik dari elite Muhammadiyah sangat kecil mereka gubris.
Karakter pemilih yang demikianlah yang harus dimengerti oleh relawan di dua kubu pasangan capres agar pola dan gaya pendekatan melalui kampanye yang digelar bisa efektif dalam meraup dukungan elektoral. Gaya-gaya kampanye yang mengedepankan simbol hampir dipastikan sekadar sebagai unjuk kekuatan belaka, tapi minus efek elektoral.
Karena itu, seberapa besar warga Muhammadiyah memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres, di samping persolan branding dan karakter kandidat, tak kalah penting dan menentukan pula pendekatan kampanye dan kemampuan merasionalisasi para relawan pendukung capres dan cawapres yang menyasar ceruk massa organisasi yang didirikan oleh KH Akhmad Dahlan tersebut. Wallahu a’lam bisshawab
(rhs)
Sumber Koran Sindo 1 April 2019
Monday, January 28, 2019
Pengamat: Dukungan PBB Menambah Citra Positif Jokowi-Maruf Senin 28 Jan 2019 22:52 WIB
Pengamat: Dukungan PBB Menambah Citra Positif
Jokowi-Maruf
Senin 28 Jan 2019
22:52 WIB
Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bayu
Hermawan
Pengamat menilai
kemungkinan dukungan PBB tidak bulat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis
politik dari IndoStrategi, Arif Nurul Iman menilai dukungan Partai Bulan
Bintang (PBB) terhadap pasangan capres dan cawapres Jokowi-Maruf Amin tidak
akan bulat. Namun, menurutnya dukungan itu mampu mendongkrak citra pasangan
capres-cawapres nomor urut 01 itu.
Menurutnya, untuk tingkat dewan pengurus
pusat dan calon anggota legislatif, kemungkinan besar akan patuh pada keputusan
mendukung Jokowi-Maruf. Namun, untuk simpatisan belum tentu tunduk pada putusan
DPP PBB.
"Meski tidak solid, tapi dukungan
Ini akan memberi makna positif bagi Jokowi karena akan mengurangi stigma
anti-Islam," ujarnya, Senin (28/1).
Di level branding, lanjut Arif, Jokowi diuntungkan karena bisa menjadi benteng sekaligus penepis tuduhan anti Islam. "Secara elektoral tak begitu signifikan nambah dukungan, hanya secara branding bisa mengikis stigma Jokowi anti-Islam," katanya.
Di level branding, lanjut Arif, Jokowi diuntungkan karena bisa menjadi benteng sekaligus penepis tuduhan anti Islam. "Secara elektoral tak begitu signifikan nambah dukungan, hanya secara branding bisa mengikis stigma Jokowi anti-Islam," katanya.
Sebelumnya, keputusan PBB untuk
mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 diambil dari rapat
pleno yang dilakukan pada 19 Januari 2019 lalu. Ketum PBB Yusril Izha
Mahendra mengatakan keputusan tersebut sudah sah dan demokratis.
Tuesday, January 22, 2019
Pengamat: Survei Median Harus Jadi Peringatan
Selasa 22 Jan 2019
Rep:
Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani
Paslon
capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf melaksanakan shalat maghrib berjamaah di Kompleks
Istana Merdeka sebelum menuju lokasi debat.
Foto:
Republika/Sapto Andika Candra
Hasil survei Median menunjukkan selisih elektabilitas dua paslon
menipis.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --
Hasil survei lembaga riset Median menunjukkan perbedaan elektabilitas antara
Joko Widodo-Mak'uf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uni makin menipis
sekitar 9 persen. Analis politik IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai hal ini
tak bisa dipandang sebelah mata.
“Hasil survei ini tak bisa dipandang remeh, setidaknya sebagai data pembanding dari hasil survei lembaga lain yang gap perolehan suaranya masih berkisar belasan persen,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (21/1).
Arif memandang, hasil survei tersebut setidaknya memberi potret lain yang bisa menjadi bahan evaluasi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bagi pasangan pejawat Jokowi-Ma'ruf, menurut Arif, hasil survei ini menjadi peringatan dini supaya lebih giat dan mesti membuat strategi politik yang lebih jitu lagi.
"Bagi kubu Prabowo-Sandi hasil survei ini merupakan kemajuan yang mesti ditingkatkan dalam melakukan kerja-kerja politik," ujarnya.
Sampai dengan saat ini, menurut Arif, dinamika elektabilitas kedua paslon akan terus bergerak dengan berbagai variabel politik. "Massa mengambang dan pemilih yang belum menentukan pilihan merupakan salah satu penentu variabel politik siapa yang akan menang dalam kontestasi pilpres,” ucapnya.
Dari survei terbaru Median diketahui, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf kini sebesar 47,9 persen dan Prabowo-Sandiaga 38,7 persen. Sehingga, menurut Rico, perbedaan elektabilitas keduanya menjadi 9,2 persen."Selisih elektabilitas kian menipis. Suara pasangan Jokowi-Ma'ruf relatif terlihat stagnan, sedangan Prabowo-Sandiaga tumbuh namun relatif lambat," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/1).
Sumber republikaonnline https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/01/21/plor31409-pengamat-survei-median-harus-jadi-peringatan-jokowimaruf
Saturday, January 19, 2019
Catatan bagi Jokowi dan Prabowo untuk Debat Pertama Pilpres 2019
Catatan bagi Jokowi dan Prabowo untuk Debat Pertama Pilpres 2019
ARIF NURUL IMAM Kompas.com - 17/01/2019, 17:11 WIB Dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Silang Monas,
(KOMPAS.com/ABBA GABRILIN)
DEBAT pertama Pemilihan Presiden (Pilrpres) 2019 akan segera digelar petang ini, Kamis (17/1/2019). Tema yang diangkat adalah penegakan hukum, terorisme, dan HAM. Sejumlah televisi nasional akan menyiarkannya secara langsung.
Ada sejumlah catatan untuk para kandidat di luar substansi materi, bila debat diharapkan memberi manfaat optimal. Lagi pula, debat tak cuma terkait kepentingan elektoral. Debat merupakan rangkaian kegiatan pilpres yang bukan hanya bersifat ritual untuk memenuhi aturan prosedural UU Pemilu, melainkan juga sangat penting untuk menguji kapasitas dan ketajaman visi-misi masing-masing kandidat dalam memroyeksikan Indonesia ke depan.
Lebih dari itu, debat merupakan ajang pendidikan politik agar pemilih memahami apa saja visi-misi, program kerja, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai semua cita-cita mulianya. Di lain pihak, kegiatan ini juga memiliki fungsi elektoral bagi masing-masing kandidat, untuk meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme Artinya, debat pilpres merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh publik, terutama para pemilih rasional yang sebagian hingga kini masih belum menentukan sikap politiknya atau masih ragu-ragu. Bukan cuma panggung di depan pendukung Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi setiap pasangan capres dan cawapres menyiapkan debat ini secara sungguh-sungguh agar dapat memaparkan apa yang menjadi komitmen dan visi-misinya secara gamblang, terukur, mudah dicerna, dan tidak sekadar memberi harapan kosong. Panggung debat yang disaksikan oleh semua kalangan—baik pendukung, pendukung lawan, maupun pemilih yang belum menentukan pilihan—sudah pasti berbeda dengan panggung yang hanya disaksikan oleh para pendukung atau simpatisan yang cenderung akan memberi tepuk-tangan pada capres-cawapres yang didukung meski belum tentu benar atau valid. Di panggung yang khusus diperuntukkan bagi pendukung atau simpatisan, wajar bila reaksinya begitu. Karena, ya mereka adalah pendukung, loyalis, atau simpatisan yang dalam bahasa gaul kerap disebut “tim hore”. Pemahaman mengenai panggung debat kali ini merupakan syarat mutlak bagi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Tujuannya, debat yang diperagakan bisa menjadi “alat ungkit elektoral” di satu sisi sekaligus menjadi pelajaran dalam pendidikan politik bagi publik. Baca juga: Ini Rute Khusus yang Dilalui Capres dan Cawapres Menuju Lokasi Debat Pertama Pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres petahana sesungguhnya memiliki bahan debat yang jauh lebih memadai. Mereka tinggal menyampaikan kerja yang telah dilakukan. Meski begitu, ada juga janji kampanye yang belum bisa dituntaskan sehingga itu berpotensi menjadi kartu mati dalam debat. Misalnya, perihal penuntasan kasus HAM yang hingga saat ini belum jelas jluntrungan-nya. Selain itu, di sisi lain lagi, yang harus dibenahi oleh Jokowi adalah pilihan kosa kata yang mesti mudah dipahami publik dan kenyambungan antara tema dengan apa yang disampaikan. Jika melihat retorika Jokowi selama ini, soal penyampain ke publik cenderung patah-patah dan kurang nyambung. Kendati bagi pendukungnya tidak penting, janji kampanye yang belum dipenuhi ini berpotensi jadi bahan "menyerang" oleh Prabowo-Sandi. Tidak ada pilihan bagi Jokowi-Ma'ruf Amin selain memberikan penjelasan mengapa ada janji belum terealisasi, berikut hambatan yang dihadapi dan sejauh mana prosesnya. Baca juga: Massa Pendukung Diminta Tak Saling Ejek Saat Debat Pilpres Hindari jawaban berkelit karena akan menimbulkan persepsi publik—terutama swing voters—sebagai lari dari tanggung jawab. Jika bisa menjelaskan persoalan, selagi logis dan masuk akal, kemungkinan pemilih yang belum menentukan pilihan akan bisa memaklumi dan boleh jadi akan mengapresiasi dengan memberi dukungan di kotak suara pada 17 April 2019. Sementara itu, pasangan calon Prabowo-Sandi sebagai penantang petahana memang hanya bisa menjual harapan sekaligus melakukan koreksi terhadap kinerja Jokowi selama menjabat. Gaya bicara Prabowo yang kerap berapi-api di satu sisi positif jika berdiri di panggung satu arah. Namun, gaya semacam itu tidak cocok untuk panggung debat. Karenanya, gaya bicara Prabowo perlu disesuaikan dengan format debat, yaitu berupa pemaparan dan bukan orasi. Pemaparan cenderung menjelaskan dengan runtut, logis, dan masuk akal, sementara orasi kadang lebih banyak sekadar membangunkan semangat sehingga tak jarang bombastis. Baca juga: Ini Prediksi Gagasan 2 Kandidat soal Isu Terorisme dalam Debat Pertama Persoalan subtansi, Prabowo-Sandi tentu sebagai penantang hanya bisa menawarkan alternatif kebijakan dan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. Di luar itu, kinerja Jokowi yang dari beberapa sisi masih belum optimal bisa menjadi amunisi untuk meyakinkan pemilih bahwa Prabowo-Sandi patut menjadi harapan baru kepemimpinan nasional kedepan. Bisa jadi panduan Peta kasar masing-masing pasangan calon dalam debat nanti setidaknya bisa menjadi panduan kita dalam menyaksikan debat. Debat yang secara demokratis memberi kontribusi bagi penguatan kualitas demokrasi sekaligus menjadi medium bagi setiap capres-cawapres mengeruk dukungan elektoral. Tak ada tokoh politik yang memiliki kesempurnaan. Karena itu, debat merupakan "ajang menguliti" setiap pasangan calon kandidat agar publik mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing paslon. Baca juga: Mengintip Panggung Debat Pertama Pilpres Sebagai ajang kampanye dan pendidikan politik, forum semacam ini tentu dalam rangka usaha bersama mendapatkan pemimpin terbaik, yang mampu membawa kapal besar Indonesia mewujudkan mimpi dan cita-cita founding father.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catatan bagi Jokowi dan Prabowo untuk Debat Pertama Pilpres 2019", https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/17111221/catatan-bagi-jokowi-dan-prabowo-untuk-debat-pertama-pilpres-2019?page=all.
Editor : Palupi Annisa Auliani
ARIF NURUL IMAM Kompas.com - 17/01/2019, 17:11 WIB Dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Silang Monas,
(KOMPAS.com/ABBA GABRILIN)
DEBAT pertama Pemilihan Presiden (Pilrpres) 2019 akan segera digelar petang ini, Kamis (17/1/2019). Tema yang diangkat adalah penegakan hukum, terorisme, dan HAM. Sejumlah televisi nasional akan menyiarkannya secara langsung.
Ada sejumlah catatan untuk para kandidat di luar substansi materi, bila debat diharapkan memberi manfaat optimal. Lagi pula, debat tak cuma terkait kepentingan elektoral. Debat merupakan rangkaian kegiatan pilpres yang bukan hanya bersifat ritual untuk memenuhi aturan prosedural UU Pemilu, melainkan juga sangat penting untuk menguji kapasitas dan ketajaman visi-misi masing-masing kandidat dalam memroyeksikan Indonesia ke depan.
Lebih dari itu, debat merupakan ajang pendidikan politik agar pemilih memahami apa saja visi-misi, program kerja, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai semua cita-cita mulianya. Di lain pihak, kegiatan ini juga memiliki fungsi elektoral bagi masing-masing kandidat, untuk meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme Artinya, debat pilpres merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh publik, terutama para pemilih rasional yang sebagian hingga kini masih belum menentukan sikap politiknya atau masih ragu-ragu. Bukan cuma panggung di depan pendukung Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi setiap pasangan capres dan cawapres menyiapkan debat ini secara sungguh-sungguh agar dapat memaparkan apa yang menjadi komitmen dan visi-misinya secara gamblang, terukur, mudah dicerna, dan tidak sekadar memberi harapan kosong. Panggung debat yang disaksikan oleh semua kalangan—baik pendukung, pendukung lawan, maupun pemilih yang belum menentukan pilihan—sudah pasti berbeda dengan panggung yang hanya disaksikan oleh para pendukung atau simpatisan yang cenderung akan memberi tepuk-tangan pada capres-cawapres yang didukung meski belum tentu benar atau valid. Di panggung yang khusus diperuntukkan bagi pendukung atau simpatisan, wajar bila reaksinya begitu. Karena, ya mereka adalah pendukung, loyalis, atau simpatisan yang dalam bahasa gaul kerap disebut “tim hore”. Pemahaman mengenai panggung debat kali ini merupakan syarat mutlak bagi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Tujuannya, debat yang diperagakan bisa menjadi “alat ungkit elektoral” di satu sisi sekaligus menjadi pelajaran dalam pendidikan politik bagi publik. Baca juga: Ini Rute Khusus yang Dilalui Capres dan Cawapres Menuju Lokasi Debat Pertama Pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres petahana sesungguhnya memiliki bahan debat yang jauh lebih memadai. Mereka tinggal menyampaikan kerja yang telah dilakukan. Meski begitu, ada juga janji kampanye yang belum bisa dituntaskan sehingga itu berpotensi menjadi kartu mati dalam debat. Misalnya, perihal penuntasan kasus HAM yang hingga saat ini belum jelas jluntrungan-nya. Selain itu, di sisi lain lagi, yang harus dibenahi oleh Jokowi adalah pilihan kosa kata yang mesti mudah dipahami publik dan kenyambungan antara tema dengan apa yang disampaikan. Jika melihat retorika Jokowi selama ini, soal penyampain ke publik cenderung patah-patah dan kurang nyambung. Kendati bagi pendukungnya tidak penting, janji kampanye yang belum dipenuhi ini berpotensi jadi bahan "menyerang" oleh Prabowo-Sandi. Tidak ada pilihan bagi Jokowi-Ma'ruf Amin selain memberikan penjelasan mengapa ada janji belum terealisasi, berikut hambatan yang dihadapi dan sejauh mana prosesnya. Baca juga: Massa Pendukung Diminta Tak Saling Ejek Saat Debat Pilpres Hindari jawaban berkelit karena akan menimbulkan persepsi publik—terutama swing voters—sebagai lari dari tanggung jawab. Jika bisa menjelaskan persoalan, selagi logis dan masuk akal, kemungkinan pemilih yang belum menentukan pilihan akan bisa memaklumi dan boleh jadi akan mengapresiasi dengan memberi dukungan di kotak suara pada 17 April 2019. Sementara itu, pasangan calon Prabowo-Sandi sebagai penantang petahana memang hanya bisa menjual harapan sekaligus melakukan koreksi terhadap kinerja Jokowi selama menjabat. Gaya bicara Prabowo yang kerap berapi-api di satu sisi positif jika berdiri di panggung satu arah. Namun, gaya semacam itu tidak cocok untuk panggung debat. Karenanya, gaya bicara Prabowo perlu disesuaikan dengan format debat, yaitu berupa pemaparan dan bukan orasi. Pemaparan cenderung menjelaskan dengan runtut, logis, dan masuk akal, sementara orasi kadang lebih banyak sekadar membangunkan semangat sehingga tak jarang bombastis. Baca juga: Ini Prediksi Gagasan 2 Kandidat soal Isu Terorisme dalam Debat Pertama Persoalan subtansi, Prabowo-Sandi tentu sebagai penantang hanya bisa menawarkan alternatif kebijakan dan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. Di luar itu, kinerja Jokowi yang dari beberapa sisi masih belum optimal bisa menjadi amunisi untuk meyakinkan pemilih bahwa Prabowo-Sandi patut menjadi harapan baru kepemimpinan nasional kedepan. Bisa jadi panduan Peta kasar masing-masing pasangan calon dalam debat nanti setidaknya bisa menjadi panduan kita dalam menyaksikan debat. Debat yang secara demokratis memberi kontribusi bagi penguatan kualitas demokrasi sekaligus menjadi medium bagi setiap capres-cawapres mengeruk dukungan elektoral. Tak ada tokoh politik yang memiliki kesempurnaan. Karena itu, debat merupakan "ajang menguliti" setiap pasangan calon kandidat agar publik mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing paslon. Baca juga: Mengintip Panggung Debat Pertama Pilpres Sebagai ajang kampanye dan pendidikan politik, forum semacam ini tentu dalam rangka usaha bersama mendapatkan pemimpin terbaik, yang mampu membawa kapal besar Indonesia mewujudkan mimpi dan cita-cita founding father.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catatan bagi Jokowi dan Prabowo untuk Debat Pertama Pilpres 2019", https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/17111221/catatan-bagi-jokowi-dan-prabowo-untuk-debat-pertama-pilpres-2019?page=all.
Editor : Palupi Annisa Auliani
Sunday, January 13, 2019
Jelang Pemilu, Masyarakat Diminta Kritis dan Tak Mudah Terpancing Isu
JAKARTA - Masyarakat
diharapkan tidak terpolarisasi hanya karena perbedaan pilihan politik pada
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.Pasalnya, berbeda pilihan
dalam demokrasi adalah hal yang biasa.
"Masyarakat jangan sampai terpolarisasi karena perbedaan pilihan politik karena beda pilihan dalam demokrasi adalah hal yang biasa," ujar Analis Politik IndoStrategi, Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (10/1/2019).
Selain itu, menurut dia, masyarakat juga harus kritis kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta tim sukses (Timses) masing-masing.
"Apa saja janji kampanyenya, terukur atau tidak misalnya," ujarnya.
Dia melanjutkan, seharusnya masyarakat juga tidak mudah percaya dengan isu-isu yang dilempar kandidat maupun timses sebelum melakukan verifikasi.Pemungutan suara Pilpres 2019 akan digelar pada 17 April 2019. Di hari yang sama, masyarakat yang memiliki hak pilih juga bakal memberikan suaranya untuk Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Masyarakat jangan sampai terpolarisasi karena perbedaan pilihan politik karena beda pilihan dalam demokrasi adalah hal yang biasa," ujar Analis Politik IndoStrategi, Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (10/1/2019).
Selain itu, menurut dia, masyarakat juga harus kritis kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta tim sukses (Timses) masing-masing.
"Apa saja janji kampanyenya, terukur atau tidak misalnya," ujarnya.
Dia melanjutkan, seharusnya masyarakat juga tidak mudah percaya dengan isu-isu yang dilempar kandidat maupun timses sebelum melakukan verifikasi.Pemungutan suara Pilpres 2019 akan digelar pada 17 April 2019. Di hari yang sama, masyarakat yang memiliki hak pilih juga bakal memberikan suaranya untuk Pemilihan Legislatif (Pileg).
(dam)
Sumber SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1369265/12/jelang-pemilu-masyarakat-diminta-kritis-dan-tak-mudah-terpancing-isu-1547087073
Friday, December 28, 2018
Lima Pendiri PAN Soal Amien Rais Sudah Tak Punya Otoritas
Lima Pendiri PAN Soal Amien Rais Sudah Tak Punya
Otoritas
Kamis, 27 Desember 2018 - 11:38 WIB
views: 11.598
Permintaan lima pendiri Partai Amanat Nasional (PAN)
yang meminta Amien Rais mundur dari partai berlambang matahari terbit itu
dinilai hanya imbauan. Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Permintaan lima pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) agar Amien
Rais mundur dari partai berlambang matahari terbit itu dinilai hanya imbauan.
Pasalnya, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty dan Zumrotin tidak memiliki otoritas untuk memberhentikan Amien Rais.
"Permintaan lima pendiri PAN agar Amin Rais mundur itu hanya imbauan secara moral karena sesama pendiri partai, tapi mereka tak memiliki otoritas untuk memberhentikan Amin Rais," kata Pengamat Politik IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (27/12/2018).
Pasalnya, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty dan Zumrotin tidak memiliki otoritas untuk memberhentikan Amien Rais.
"Permintaan lima pendiri PAN agar Amin Rais mundur itu hanya imbauan secara moral karena sesama pendiri partai, tapi mereka tak memiliki otoritas untuk memberhentikan Amin Rais," kata Pengamat Politik IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (27/12/2018).
Dia berpendapat, permintaan mundur
kelima orang tersebut sesungguhnya lumrah saja karena mereka berseberangan
dalam Pilpres dengan Amin Rais. Artinya, kata dia, permintaan tersebut bisa
dibaca pertarungan mempengaruhi arah kemudi dukungan PAN dalam Pilpres.
"Namun karena kelima pendiri
tersebut sudah tidak berada di struktur partai maka permintaan mundur ke Amin
Rais merupakan pilihan politik paling mentok," ucapnya.
Dia melanjutkan, secara otoritas permintaan kelima pendiri PAN tersebut sejatinya tidak ada, apalagi sudah mengundurkan diri.
Dia melanjutkan, secara otoritas permintaan kelima pendiri PAN tersebut sejatinya tidak ada, apalagi sudah mengundurkan diri.
"Sebagai ikhtiar politik tentu sah-sah saja, meski secara otoritas sebetulnya sudah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan siapa pun kader di PAN, termasuk Amin Rais. Karena di setiap parpol pasti ada mekanisme pemberhentian kader partai," pungkasnya.
SUMBER SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1366053/12/lima-pendiri-pan-soal-amien-rais-sudah-tak-punya-otoritas-1545885493
Tuesday, December 25, 2018
Pernyataan SBY Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan
Politik
Pernyataan SBY Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan
SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 08:53 WIB | LAPORAN:
SUKARDJITO
Demikian disampaikan analis politik IndoStrategi Arif Nurul Imam, sesaat lalu
(Senin, 24/12).
“Sebaiknya partai pendukung pemerintah menganggap pernyataan tersebut wajar saja, hanya sekadar mengingatkan. Sebab pernyataaan SBY bisa dibaca sebagai warning politik agar Pemilu bisa berjalan jujur dan adil,” kata Arif.
Presiden ke-6 RI usai bertemu calon presiden Prabowo mengeluarkan
pernyataan “Jangan Ganggu Kami”. Hal itu menuai polemik. Sampai politisi
PDIP, Aria Bima menganggap SBY memiliki gejala post power syndrome.
“Ini hanya bahasa komunikasi politik biasa saja, tidak tendensius,” tambah Arif.
Menurut Arif, ada sebagian masyarakat termasuk parpol peserta Pemilu merasa
khawatir dengan pelaksanaaan akan terjadi kecurangan. Meski demikian, lanjut
dia, sepanjang penyelenggara Pemilu bisa independen dan profesional maka Pemilu
akan berjalan jujur adil, dan transparan.
“Masyarakat perlu juga terlibat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu agar
berjalan adil,” demikian Arif. [jto]
Sunday, December 16, 2018
Markas Prabowo-Sandi Pindah ke Jateng, Relawan Jokowi Makin Kreatif
FARID ASSIFA, KONTRIBUTOR SEMARANG, NAZAR
NURDIN
Kompas.com
- 15/12/2018, 15:17 WIB
Puluhan
pengusaha muda yang tergabung dalam Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas)
Jawa Tengah mendeklarasikan mendukung pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin di
Pilpres 2019 di Semarang, Jumat (14/12/2018)(KOMPAS.com/NAZAR NURDIN) SEMARANG
KOMPAS.com - Relawan Pengusaha Muda Nasional (
Repnas) untuk Jokowi-Ma'ruf antusias soal rencana pemindahan markas pemenangan
pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Jawa Tengah.
Pemindahan itu justru membuat kalangan relawan semakin kreatif dalam bekerja.
Ketua dewan pengurus Repnas Jateng, Wijaya
Dahlan, mengatakan, sebagai pengusaha muda, pihaknya justru tertantang jika ada
pesaing baru di wilayahnya. Dengan begitu, kerja pengusaha akan lebih
kompetitif karena ada pesaing.
"Kita pengusaha tanpa ada saingan di kota
itu pasti tidak berkembang, tidak punya kreativitas. Tapi kalau ada pesaing,
justru bisa kreatif dan membuat tidak lengah," kata Wijaya, Sabtu
(15/12/2018).
Kedatangan penantang di basis pemenenangan pasangan
nomor 01 dianggap menguntungkan. Dengan begitu, para relawan akan termotivasi
untuk bekerja lebih kreatif.
"Kita rapatkan barisan, siapkan kegiatan
untuk menyuarakan Jokowi. Dan, kami tentu dipaksa berpikir lebih kreatif,"
tambahnya.
Terkait rencana pemindahan itu, pihaknya
menyambut antusias. Sebab, itu bisa membuat relawan semakin solid.
"Kompetisi dalam berpolitik hal wajar," tambahnya. Repnas Jawa Tengah
sendiri dideklarasikan pada Jumat (14/12/2018) untuk mendukung pasangan Joko
Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Repnas Jateng bahkan mendirikan posko
pemenangan di Jalan Indraprasta, Semarang. Repnas akan ikut berkampanye di
daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor 01 khusus segmen pemuda dan
millenial.
Jangan pandang remeh
Sementara itu, analis politik Indostrategi,
Arif Nurul Iman mengatakan, timses Jokowi-Ma'ruf jangan meremehkan rencana
pemindahan posko pemenangan Prabowo-Sandi ke Jawa Tengah.
Dia menilai,
rencana itu merupakan langkah politik untuk menggenjot suara di daerah lumbung
suara Jokowi yang merupakan basis PDI-P.
“Rencana pindahnya Posko Prabowo-Sandi ke Jawa
Tengah tentu tak bisa dipandang remeh, sebab dengan pindahnya posko berarti
serangan darat di daerah tersebut akan makin masif, dan potensi membobol
lumbung suara Jokowi,” ujar Arif kepada Kompas.com, Rabu (12/12/21018).
Arif menyebutkan, pada Pilpres 2014 lalu,
Jokowi menang telak dengan selisih suara sekitar 6 juta. Karena itu, langkah
tim Prabowo ini bisa dimengerti sebagai upaya merebut suara dikantong Jokowi.
“Salah satu cara menggenjot elektabilitas
memang di antaranya harus sering bertatap muka dengan masyarakat, sehingga
pindahnya posko ini juga potensi berdampak terhadap perolehan suara,” katanya.
Dikatakan Arif, Pilkada 2017 kemarin,
setidaknya bisa menjadi referensi bahwa selisih perolehan suara kandidat yang
di dukung Jokowi juga hanya 3 juta suara. Artinya, jika ini bisa dikelola
dengan memanfaatkan jejaring politik dalam Pilkada 2017 tidak mustahil Prabowo
akan melonjak dukungan.
“Timses Jokowi saya kira tak bisa meremehkan
terobosan politik ini. Jangan merasa Jateng sudah basis sehingga tidak
memberikan respons terhadap strategi Prabowo tersebut,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Markas Prabowo-Sandi Pindah ke Jateng, Relawan Jokowi Makin Kreatif",
https://regional.kompas.com/read/2018/12/15/15173541/markas-prabowo-sandi-pindah-ke-jateng-relawan-jokowi-makin-kreatif.
Penulis : Farid Assifa
Penulis : Farid Assifa
Editor : Farid Assifa
Thursday, December 13, 2018
Pindah Markas ke Jateng, Upaya Prabowo-Sandi Bobol Lumbung Jokowi
Rabu 12
Desember 2018 17:41 WIB
JAKARTA - Rencana posko pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pindah ke
Jawa Tengah (Jateng) merupakan langkah politik untuk menggenjot suara di daerah
lumbung suara Joko Widodo (Jokowi).
Selama ini, Jateng merupakan basis PDIP sekaligus lumbung suara Jokowi.
“Rencana pindahnya Posko Prabowo-Sandi
ke Jawa Tengah tentu tak bisa dipandang remeh. Sebab, dengan pindahnya posko
berarti serangan darat di daerah tersebut akan makin masif, dan potensi
membobol lumbung suara Jokowi,” ujar Analis Politik Indostrategi Arif Nurul
Imam, Rabu (12/12/2018).
Menurut Arif, pada Pilpres 2014, Jokowi
menang telak dengan selisih suara sekira 6 juta. Karena itu, langkah tim
Prabowo bisa dimengerti sebagai upaya merebut suara di kantong Jokowi.
“Salah satu cara menggenjot
elektabilitas memang di antaranya harus sering bertatap muka dengan masyarakat.
Sehingga pindahnya posko ini juga potensi berdampak terhadap perolehan suara,”
katanya.
Dikatakan Arif, Pilkada 2017 lalu,
setidaknya bisa menjadi referensi selisih perolehan suara kandidat yang di
dukung Jokowi juga hanya selisih 3 juta suara. Artinya, jika ini bisa dikelola
dengan memanfaatkan jejaring politik dalam Pilkada 2017 tidak mustahil Prabowo
akan melonjak dukungan.
“Timses Jokowi saya kira tak bisa
meremehkan terobosan politik ini. Jangan merasa Jateng sudah basis sehingga
tidak memberikan respon terhadap strategi Prabowo tersebut,” pungkasnya.
(Ari)
Sumber Okezone https://news.okezone.com/read/2018/12/12/605/1990375/pindah-markas-ke-jateng-upaya-prabowo-sandi-bobol-lumbung-jokowi


















