Pengamat: Jika Jokowi Menang, Demokrat Bisa Minta Konsesi

11 September 2018 19:30 WIB John Andhi OktaveriNasionalShare :    

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keterangan pers seusai pertemuan di Jl Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7 - 23018). (Antara / Sigid Kurniawan)

Solopos.com,  JAKARTA -- Direktur Lembaga IndoStrategi, Arif Nurul Imam, mengatakan bahwa manuver politik Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden (PIlpres) 2019 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014. Partai berlambang mercy itu dinilai cenderung memilih cara aman.

Menurut Arif, dengan mengizinkan kadernya menentukan sendiri pilihan politik yang berseberangan dari garis kebijakan partai, maka partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memainkan politik cari aman dengan formasi yang berbeda.

 “Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujarnya, Selasa (11/9/2018).

Dia pun menyebut manuver tersebut juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat sengaja memberikan investasi politik pada paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. “Jika yang menang Jokowi-Ma'ruf Amin misalnya, Demokrat tetap bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” katanya.

Menurutnya, dengan membolehkan kadernya membelot mendukung petahana Jokowi-Ma'ruf Amin, berarti Partai Demokrat secara substantif punya strategi cari aman. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan sikap resmi Demokrat yang sudah memutuskan berkoalisi dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja,” katanya.

Arif menilai sesungguhnya sikap politik itu tidak begitu mengejutkan publik. Paalnya, pada Pilpres 2014 sikap partai itu menyatakan netral. Namun karena Undang-Undang Pemilu melarang partai politik netral, maka Partai Demokratsecara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi. Hanya saja, partai itu sekaligus membiarkan kadernya mendukung paslon petahana.

Sumber Solopos http://news.solopos.com/read/20180911/496/939133/pengamat-jika-jokowi-menang-demokrat-bisa-minta-konsesi

Read More

Permainan Demokrat Main "Dua Kaki" untuk Cari Aman dalam Pilpres 2019

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Selasa 11 September 2018 16:55 WIB

Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di rumah SBY, Mega Kuningan. Foto: Okezone/Heru Haryono

JAKARTA - Partai Demokrat telah resmi menentukan sikap berkoalisi mendukung pasangan Prabowo Subiantio-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 nanti, tapi nampaknya dukungan itu tidak akan bulad.

Hal ini setidaknya terbaca dari pernyataan dari Komandan Satuan Tugas Bersama(Kogasmas) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) yang memberikan kebebasan kadernya untuk memberikan dukungan dalam Pilpres 2019 menuai beragam tanggapan.

“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ujar Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (11/9/2018).

Namun demikian, karena UU Pemilu yang baru partai politik tidak boleh netral, maka Demokrat secara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi. Namun Demokrat juga membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain. Menurut Arif, subtansi politiknya sama dengan cari aman tetapi cara yang berbeda mensikapi regulasi.

“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujarnya.

Manuver ini juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat memberikan investasi politik pada paslon Jokowi-Makruf Amin.

“Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD (Partai Demokrat) bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” pungkasnya.

(fzy)

Sumber Okezone https://news.okezone.com/read/2018/09/11/605/1949043/permainan-demokrat-main-dua-kaki-untuk-cari-aman-dalam-pilpres-2019

Read More

Sikap Demokrat Dinilai tak Mengejutkan

Selasa 11 September 2018 22:31 WIB

Red: Muhammad Hafil

0

Logo Partai Demokrat

Foto: DOKREP

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sikap Partai Demokrat yang mengizinkan sejumlah kadernya untuk mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dinilai tak mengejutkan. Karena, Demokrat juga pernah melakukannya pada Pilpres 2014 di mana menempatkan posisi sebagai partai yang netral.

“Politik dua kaki yang dimainkan Partai Demokrat adalah sebagai cara mencari aman saja. Sesungguhnya sikap politik ini  tidak begitu mengejutkan publik, sebab pada Pilpres 2014 sikap partai besutan SBY ini juga menyatakan netral,” ujar Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Imam kepada Republika.co.id, Selasa (11/9).

Namun, menurut Direktur Lembaga IndoStrategi Arif Nurul Iman, karena UU Pemilu yang baru partai politik tidak boleh netral maka Demokrat secara kelembagaan mendukung paslon Prabowo-Sandi, namun membiarkan kadernya untuk mendukung paslon lain. Menurut Arif, subtansi politiknya sama, cari aman dengan cara yang berbeda mensikapi regulasi.

“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujar Arif.

Menurut Arif, dengan sikap seperti ini, Demokrat menunjukkan sedang menanamkan investasi politik pada paslon Jokowi-Makruf Amin. “Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” katanya.

Sejumlah elite politik pengurus Partai Demokrat di daerah diberi perlakuan khusus untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Meski demikian, Demokrat membantah 'main dua kaki' pada Pilpres mendatang.

"Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga. Kalau namanya penghianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, Ahad (9/9).

Menurut Andi, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN juga ada daerah daerah yang nggak mungkin bisa mendukung.  Jadi kita sikapnya mencari rumusan yang pas aja deh, jadi bukan dikasih dispensasi," ujar Andi.

sumber https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/11/pewdrr430-sikap-demokrat-dinilai-tak-mengejutkan

Read More

Dua Faktor yang Membuat Jokowi dan Prabowo Belum Umumkan Cawapres

Rico Afrido Simanjuntak

Senin, 6 Agustus 2018 - 12:15 WIB

views: 4.394

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkuda bersama di halaman kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tahun 2016 silam. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

A+

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) yang tidak puas dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto dinilai berpeluang membentuk poros sendiri.

Kendati demikian, menurut Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam, peluang pembentukan poros ketiga itu kecil. "Kemungkinan itu ada, tapi potensi muncul poros ketiga kecil," kata Arif kepada SINDOnews, Senin (6/8/2018). (Baca juga: Peta Koalisi Masih Alot, Terbentuknya Poros Ketiga Masih Terbuka)

Terkait sikap Jokowi dan Prabowo yang belum mengumumkan masing-masing calon wakil presiden (cawapres), Arif menilai ada beberapa penyebabnya.

"Pertama, karena hingga saat ini di kedua kubu tersebut juga masih saling tarik ulur siapa yang bakal diajukan sebagai cawapres, ini terjadi di dua kubu," ujarnya.

Menurut dia, bukan hal mudah memilih cawapres. Dia menduga setidaknya ada dua hal yang dipikirkan Jokowi maupun Prabowo, yakni daya ungkit elektabilitas dan dukungan koalisi.

"Di titik inilah terjadi perdebatan dan tarik ulur yang begitu dinamis, sehingga hingga sekarang belum ada kepastian siapa tokoh yang akan menjadi cawapres dari dua tokoh tersebut," katanya.

Sementara itu, penyebab lainnya karena kedua kubu masih saling mengintip, karena pilihan siapa cawapres memiliki pengaruh besar terhadap elektabilitas jika sudah berpasangan.

"Ini tentu akan tak lepas dari kalkulasi elektoral untuk melihat potensi kemenangan," ujarnya.

(dam)

SUMBER SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1328044/12/dua-faktor-yang-membuat-jokowi-dan-prabowo-belum-umumkan-cawapres-1533532493

Read More

Pengamat Kritik Larangan Jurnalis Liput Rekapitulasi Pilwalkot Makassar

Rico Afrido Simanjuntak

Jum'at, 29 Juni 2018 - 22:19 WIB

views: 4.639

Tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang melarang jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terus dikritik. Ilustrasi/SINDOnews 

JAKARTA - Tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang melarang jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terus dikritik. Kali ini, kritikan datang dari Pengamat Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam.

"Larangan wartawan meliput rekapitulasi hasil Pilkada jelas tindakan yang tidak dibenarkan," kata Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (29/6/2018) malam.

Sebab, menurut Arif, sidang pleno paripurna rekapitulasi suara secara legal bersifat terbuka. "Sehingga tidak dibenarkan melarang kegiatan jurnalisme untuk mendapatkan informasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, keterbukaan dalam era demokrasi adalah prasyarat agar dapat melahirkan Pilkada yang bersih, jujur dan adil. Sebelumnya, pelarangan jurnalis meliput pelaksanaan perhitungan suara Pilwalkot Makassar itu dikritik sejumlah pihak.

Di antaranya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Selatan (Pengda Sulsel) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.

(nag)

 Sumber SINDO https://daerah.sindonews.com/read/1317589/174/pengamat-kritik-larangan-jurnalis-liput-rekapitulasi-pilwalkot-makassar-1530285539

Read More

Hasil Quick Count Tidak Jauh Berbeda dengan Real Count KPU

Rico Afrido Simanjuntak

Jum'at, 29 Juni 2018 - 20:37 WIB

loading...

Hasil hitung cepat (quick count) merupakan kegiatan ilmiah. Secara ilmiah, quick count bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya pun tidak berbeda jauh dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ilustrasi/SINDOnews 

A+ A-

JAKARTA - Hasil hitung cepat (quick count) merupakan kegiatan ilmiah. Secara ilmiah, quick count bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya pun tidak berbeda jauh dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Iya betul (hasil quick count tidak berbeda jauh dengan real count). Quick count margin of error-nya 1%," kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa kepada SINDOnews, Jumat (29/6/2018).

LSI Denny JA merupakan salah satu lembaga survei yang ikut melakukan quick count Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah. Ia pun mempersilakan pihak manapun untuk membandingkan hasil real count KPU dengan quick count LSI Denny JA. "Kita tunggu hasil resmi yang dirilis KPU. Kita bandingkan hasilnya," ujarnya. (Baca juga: Hasil Akhir Quick Count CRC, Kolom Kosong Unggul di Makassar)

Hal senada dikatakan oleh Peneliti LSI Denny JA lainnya, Rully Akbar. "Kita ada margin of error +/- 1%. Jadi setiap data yang ditampilkan ada kemungkinan naik paling maksimal 1% dan turun maksimal 1%," kata Rully dihubungi terpisah.

Pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam juga menyampaikan hal senada. "Kalau lihat dari pengalaman selama ini, biasanya enggak berbeda jauh dengan real count, paling selisih tipis margin error," kata Arif. (Baca juga: Rekapitulasi Suara Tertutup, Warga dan Wartawan Dilarang Memantau)

Ia juga menanggapi pihak yang tidak begitu percaya dengan hasil quick count. "Ada yang enggak percaya itu karena kandidatnya kalah," paparnya.

(poe)

Sumber SINDO https://nasional.sindonews.com/read/1317554/12/hasil-quick-count-tidak-jauh-berbeda-dengan-real-count-kpu-1530279443

Read More

Pengamat: Pilkada 2018 Alarm PDIP Menuju 2019

Jumat, 29 Juni 2018 | 09:49 WIB

Photo :

§  ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Calon Gubernur Sumut nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat bersama istri Happy Farida

Pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan, meski masih berdasar hasil hitung cepat, tetapi sudah menunjukkan kalau mayoritas calon dari PDIP, kalah. Termasuk di provinsi-provinsi yang suara pemilihnya banyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

“Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan calon yang diusung PDIP banyak yang kalah sehingga menjadi alarm politik bagi PDIP,” kata Arif Nurul Imam, saat dihubungi, Jumat 29 Juni 2018.

Hasil pilkada ini, tidak sejalan dengan PDIP yang memenangkan pemilu 2014 lalu. Arif menduga, ada blunder politik yang dilakukan elite partai itu dalam mengusung calon. "Dukungan yang diberikan pada tokoh acapkali kerap mengabaikan grass-root sehingga tidak mendapat dukungan simpatisan partai dan masyarakat," kata Arif.

Dia mencontohkan Jawa Barat. Di wilayah itu, PDIP merupakan partai terbesar peraih kursi legislatif sehingga tanpa koalisi pun bisa mengusung kandidat sendiri. Tapi nyatanya, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan justru keok dan berada di urutan buncit.

Demikian pula di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Di Sumut PDIP yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebaga calon Gubernur Sumatera Utara dan di Jawa Timur PDIP mengusung Puti Guntur Soekarno sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur.

Tapi kedua calon yang diusung PDIP kalah. “Banyak pasangan calon yang diusung PDIP tak memiliki rasionalisasi politik sehingga timbul kesan dipaksakan,” ujar Arif menambahkan.

Dengan hasil demikian, ujarnya,  Pemilu 2019 PDIP harus lebih bekerja keras lagi selain harus menyiapkan berbagai strategi yang lebih tepat menghadapi pemilu legeslatif.

“Meski politik tidak selalu linier, namun hasil pilkada merupakan salah satu parameter yang tak bisa diabaikan. Ini alarm bagi PDIP agar lebih giat dalam melakukan kerja-kerja politik.” (mus) 

 Sumber Viva https://www.viva.co.id/berita/politik/1049164-pengamat-pilkada-2018-alarm-pdip-menuju-2019

Read More

Pengamat: Hasil Pilkada 2018 Peringatan bagi PDI-P

Kompas.com - 28/06/2018, 19:11 WIB

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.

KOMPAS.com - Hasil hitung cepat Pilkada 2018 yang telah diumumkan oleh beberapa lembaga survei merupakan pukulan telak bagi PDI-P.

Hal ini karena pasangan calon yang diusung partai besutan Megawati Soekarnoputri ini di beberapa provinsi, terutama provinsi gemuk seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, kalah.

“Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan calon yang diusung PDI-P banyak yang kalah sehingga menjadi alarm politik bagi PDI-P,” kata pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, Kamis (28/6/2018).

Menurut Arif, hasil pilkada ini menunjukkan blunder elite PDI-P sebagai partai pemenang pemilu ketika melakukan penjaringan calon.

Dukungan yang diberikan pada tokoh acapkali kerap mengabaikan akar rumput sehingga tidak mendapat dukungan simpatisan partai dan masyarakat.

Misalnya, di Jawa Barat. Menurut Arif, PDI-P merupakan partai terbesar peraih kursi legeslatif, tapi justru pasangan calon yang diusung kalah dan berada di urutan buncit.

Demikian pula di Sumatera Utara, PDI-P yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebaga calon Gubernur Sumatera Utara dan Puti Guntur Soekarno sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Banyak pasangan calon yang diusung PDI-P tak memiliki rasionalisasi politik sehingga timbul kesan dipaksakan,” ujarnya.

Dengan hasil demikian, kata Arif, pada Pemilu 2019 nanti, PDI-P harus lebih bekerja keras lagi dan menyiapkan berbagai strategi yang lebih tepat.

“Meski politik tidak selalu linier, namun hasil pilkada merupakan salah satu parameter yang tak bisa diabaikan. Ini alarm bagi PDI-P agar lebih giat dalam melakukan kerja-kerja politik,” pungkas Arif.

EditorFarid Assifa

Sumber Kompas https://regional.kompas.com/read/2018/06/28/19110761/pengamat-hasil-pilkada-2018-peringatan-bagi-pdi-

Read More

Swing Voter Bakal Menjadi Salah Satu Penentu Pemenang Pilkada

 Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Selasa 26 Juni 2018 19:51 WIB

JAKARTA - Perhelatan Pilkada serentak yang akan di gelar besok, Rabu 17 Juni 2018 akan segera diketahui hasilnya pasangan calon mana yang mendapat kepercayaan dari rakyat.

Meski demikian, hingga jelang pencoblosan masih banyak kemungkinan terjadi pergeseran pemilih, terutama swing voter.

“Swing voter akan menjadi salah satu variabel menentukan kandidat siapa yang akan menang di Pilkada,” ujar pengamat politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam.

Arif mengatakan, apalagi bagi kandidat di Pilkada yang terpaut angkanya selisih tipis, swing voter akan menjadi variabel utama siapa yg akan menjadi pemenang seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Itu sebabnya, lanjut Arif, yang merasa unggul dalam survei namun hanya selisih tipis tak boleh jumawa. Sebab, potensi pergeseran pemilih swing voter masih mungkin terjadi hingga datang ke TPS.

“Swing voter biasanya kelompok pemilih rasional, sehingga ia akan terus memantau isu-isu hingga berangkat ke TPS,” pungkas Arif.

Sumber Okezone https://news.okezone.com/read/2018/06/26/337/1914337/swing-voter-bakal-menjadi-salah-satu-penentu-pemenang-pilkada

Read More

Kekancan Saklawase

Catatan Reuni SMP 2 Sentolo

Pada 13 Juni kemarin, kami mengadakan reuni alumni SMP 2 Sentolo yg kini berganti nama SMP 1 Samigaluh di Kebun Krisan, Gerbosari, Samigaluh, Kulonprogo. Meski hanya satu angkatan 96 dan hanya dihadiri puluhan orang, namun pertemuan awal ini bagi saya  bisa dikatakan modal awal untuk melangkah maju.

Maju dalam arti menjaga dan merawat perkawanan agar kekancan saklawase bisa terjaga dan berkesinambungan. Memang hanya puluhan orang yang hadir, dari 160 orang, namun sebagai acara awal, kegiatan ini bisa disebut sukses. Selain itu, acara kecil ini juga dihadiri oleh dua guru, yaitu Pak Mujiharjo yang kini telah pensiun, dan Bu Parjilah.

Reuni menjadi momentum berharga bukan saja mempertemukan kawan yang lama tak berjumpa, melainkan memiliki beberapa fungsi. Setidaknya, ada tiga fungsi yang bisa di peroleh dari acara kumpul-kumpul tersebut.

Pertama, ngumpulke balung pisah. Di tengah kepadatan dan kesibukan masing-masing, mengumpulkan kawan yang lama tak jumpa dan berbeda aktivitas tentu tak mudah. Saya melihat ada banyak kawan yang berjumpa lagi setelah lulus, termasuk saya sendiri. Artinya, ;lebih dua dasawarsa tak jumpa hingga momentum reuni tersebut.

Karena saking lamanya, tentu ada banyak perubahan. Baik secara fisik, aktivitas, maupun cara berpikir. Terjadi metamorphosis sehingga memiliki beragam kesibukan dan identitas yang saya yakin akan bisa bersinergi untuk saling membesarkan.

Kedua, merajut modal social. Modal social adalah modal yang kadang tanpa disadari kerap kita abaikan. Padahal terdapat modal social yang sesungguhnya sangat bermanfaat. Merajut perkawanan yang lama tak jumpa adalah bagian kerja merajut modal social.

Sosiolog ekonomi asal Jepang Francis Fukuyama, misalnya membuat tesis bahwa modal social bisa di konversi menjadi modal ekonomi.  Artinya, di kala kita memiliki modal social sesungguhnya tercipta untuk menciptakan mesin uang alais pendapatan.

Tentu ini perlu formula, seraya  membaca dan menciptakan peluang dari modal social yang tersedia. Wujudnya bisa beragam, misalnya, jika ada yang memproduk barang, setidaknya bisa memanfaatkan jaringan untuk menjadi konsumen, bahkan marketingnya.

Tentu ada banyak manfaat yang lain, namun yang pokok dan utama adalah menjaga perkawanan agar bisa kekancan saklawase.

Dalam forum ini juga menyepakati untuk menyusun kepanitian, agar ada yang mengelola kegiatan reuni tahun selanjutnya. Saudara Edi Sujarwo di beri tanggung jawab sebagai Ketua, Bu Camat atau Bu Prima di dapuk sebagai sekretaris dan seleb kenamaan mbak Ririeh di beri tanggung jawab sebagai bendahara. Ini tentu sekadar untuk memudahkan berkoordinasi bukan bersifat keorganisasian formal.

Dari percakapan di grup maupun secara langsung, ada banyak profesi dari kawan-kawan alumni, ada yang jadi guru, polisi, tentara, dokter, perajin tas., produsen jamu, seniman, kontraktor, peternak, sopir, dll. Ini tentu profesi yang beragam yang menjanjikan jika bisa di sinergikan. Entahlah

Gumaya Hotel Semarang, 22 Juni 2018

Read More