Aksi Pro dan Kontra Bandara Rawan Memicu Konflik Sosial

Kuntadi · Selasa, 12 December 2017 - 15:56 WIB

Warga Kulonprogo yang tergabung dalam Gerbang Bintang Selatan saat memberikan dukungan percepatan proyek bandara di kantor PT Angkasa Pura Palihan, Temon. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

   

KULONPROGO, iNews.id – Aksi sejumlah warga yang menolak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) mendapatkan tantangan dari kubu yang berbeda. Sekelompok warga yang mengatasnamakan diri Gerbang Bintang Selatan mendatangi PT Angkasa Pura I, Senin, 11 Desember 2017. Mereka menyatakan dukungannya terhadap pembangunan bandara di Kulonprogo.

Munculnya aksi dua kubu, pendukung dan penolak bandara NYIA, dianggap rawan menimbulkan konflik sosial masyarakat. Hal ini dinilai dapat mencoreng citra masyarakat Kulonprogo yang dikenal santun.

“Jelas, munculnya dua kubu ini akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat,” kata Arif Nurul Iman, pengamat sosial politik asal Kulonprogo, saat dimintai pendapatnya, Selasa (12/12/2017) siang. 

Read More

Bermodalkan Surat, Aziz Syamsuddin Dipersepsikan "Boneka" Setnov

FABIAN JANUARIUS KUWADO

Kompas.com - 11/12/2017, 15:49 WIB

Azis Syamsuddin (KOMPAS.com/SRI LESTARI )

JAKARTA, KOMPAS com - Surat Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR RI bisa jadi mencoreng nama Aziz sendiri di mata publik.

Demikian diungkapkan pengamat politik dari Point Indonesia Arif Nurul Imam.

"Jika penunjukan Aziz Syamsuddin jadi ketua DPR RI cuma bermodalkan surat rekomendasi Setnov, ya bisa jadi sosok Azis dipersepsikan bonekanya Setnov," ujar Imam kepada Kompas.com melalui telepon, Senin (11/12/2017).

Read More

Pengamat: Ketua DPR Pengganti Setnov, Idealnya Kader Yang Bisa Diterima Semua Fraksi

 SABTU, 09 DESEMBER 2017 , 22:17:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ilustrasi/Net

RMOL. Partai Golkar harus menyiapkan diri dengan mengirimkan kader terbaik di parlemen untuk mengisi posisi Ketua DPR menggantikan Setya Novantyo.

Hal ini karena, jika salah mengusung kader yang kompeten dan memiliki integritas tentu bukan hanya merugikan Partai Golkar, melainkan juga publik.

"Meski Setnov mengundurkan diri dengan merekomendasikan Aziz Syamsudin untuk menggantikan sebagai Ketua DPR, namun mekanisme partai Golkar mesti dijalankan," ujar Pengamat Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam, Sabtu (8/12).

Read More

Ketua DPR Pengganti Setya Novanto Harus Diterima Lintas Faksi dan Fraksi

Tim Okezone, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2017, 21:55 WIB

JAKARTA - Di tengah pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR, Golkar dinilai harus menyiapkan diri dengan mengirimkan kader terbaik di Parlemen untuk menggantikan Setnov. Pasalnya, jika salah mengusung kader yang tidak kompeten dan memiliki integritas tentu bukan hanya merugikan Partai Golkar, melainkan juga publik

“Meski Setnov mengundurkan diri dengan merekomendasikan Aziz Syamsuddin untuk menggantikan sebagai Ketua DPR, namun mekanisme Partai Golkar mesti dijalankan,” ujar Pengamat Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam.

Dikatakan Arif, banyak kader potensial yang bisa menjadi Ketua DPR di partai berlambang pohon beringin itu. Sebut saja Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang, Kahar Muzakir, Bambang Soesatyo, Zainudin Amal, dan Rambe Kamarul Zaman.

Namun demikian, seleksi bukan hanya soal loyalitasnya kepada partai, melainkan juga pada kecakapan berpolitik. Selain itu, sambung Arif, Ketua DPR pengganti Setnov harus diterima lintas faksi dan bisa diterima oleh fraksi yang ada di Senayan.

Read More

Pengamat Sebut Ketua DPR Pengganti Setnov, Idealnya Kader yang Diterima Semua Fraksi

Sabtu, 9 Desember 2017 21:56 WIB

TRIBUNNEWS/HERUDIN

Ketua DPR RI Setya Novanto berjalan keluar gedung KPK Jakarta usai menjalani pemeriksaan, Selasa (5/12/2017). Setya Novanto menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditengah pengunduran diri Setyo Novanto, Golkar harus menyiapkan diri dengan mengirimkan kader terbaik di parlemen untuk mengisi posisi Ketua DPR.

Hal ini karena, jika salah mengusung kader yang kompeten dan memiliki integritas tentu bukan hanya merugikan Partai Golkar, melainkan juga publik.

“Meski Setnov mengundurkan diri dengan merekomendasikan Aziz Samsudin untuk menggantikan sebagai Ketua DPR, namun mekanisme partai Golkar mesti dijalankan,” ujar Pengamat Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam melalui pesan singkat, Jumat (9/12/2017).

Read More

Tegas Menentang Trump, Jokowi Panen Dukungan Di 2019

 JUM'AT, 08 DESEMBER 2017 , 20:50:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sikap tegas Presiden Joko Widodo yang menolak pengakuan Amerika Serikat bahwa Yerussalem ibu kota Israel patut didukung oleh seluruh bangsa Indonesia.

BERITA TERKAIT

Jokowi Harusnya Jadi Contoh Bagi Bawahan Dan Rakyat

Cawapres Ideal Jokowi, Bukan Politisi Atau Militer

Rizal Ramli: Impor Beras Di Musim Panen, Pemerintah Jokowi Dan Petani Mau Dirusak

"Sikap tegas Jokowi menolak kebijakan Trump yang memindahkan Kedubes AS untuk Israel ke Yerusalem layak diapresiasi. Sikap ini sangat tepat dan layak diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Ini juga akan berdampak positif terhadap elektabilitasnya,” ujar pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, kepada wartawan, Jumat (8/12).

Read More

Soal Yerusalem, Sikap Tegas Jokowi terhadap AS Patut Diapresiasi

Tim Okezone, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 19:18 WIB

 

JAKARTA - Sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi pengakuan Amerika Serikat (AS) terhadap Yerusalem merupakan langkah tepat. Sikap demikian, perlu diapresiasi dan didukung seluruh rakyat Indonesia. 

“Sikap tegas Jokowi menolak kebijakan Trump yang memindahkan Kedubes AS untuk Israel ke Yerusalem layak diapresiasi. Sikap ini sangat tepat dan layak diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Ini juga akan berdampak positif terhadap elektabilitasnya,” ujar pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam dalam keterangannya, Jumat (8/12/2017).

Read More

PKS Bantul Perintahkan Kadernya yang Ngelecer Segera Pulang

Ainun Nadjib

Senin, 4 Desember 2017 - 17:56 WIB

 

Kondisi Dusun Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul porak poranda terkena banji bandang akibat badai Cempaka. Dusun ini sempat terisolir lantaran jalan satu-satunya tertutup longosaran. Koran SINDO/Ainun Najib

A+ A-

BANTUL - Ketua DPD PKS Bantul Amir Syarifudin meminta kader PKS yang telanjur ngelencer ikut dalam kunjungan kerja (kunker) DPRD Bantul ke Palembang dan Makassar untuk segera pulang. Amir yang juga anggota DPRD Bantul mengaku tidak mengikuti kunjungan kerja tersebut untuk membantu masyarakat yang terkena musibah.

“Saya langsung telepon dan instruksikan untuk segera pulang bagi anggota FPKS yang telanjur berangkat. Konsituen, tetangga saya dan masyarakat Bantul tengah tertimpa musibah. Untuk itu saya memilih tidak ikut kunker,” tegasnya, Senin (4/12/2017).

Read More

Elektabilitas 53 Persen, Posisi Jokowi Dinilai Belum Aman

• Nasional

Fabian Januarius Kuwado

Kompas.com - 27/11/2017, 15:28 WIB

Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda motor trail saat kunjungan kerjanya ke Muara Gembong, Bekasi, Rabu (1/11/2017)(Biro Pers Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Point Indonesia, Arif Nurul Imam berpendapat, elektabilitas Joko Widodo belum aman untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Hal tersebut berdasarkan survei Poltracking yang dirilis pada Minggu (26/11/2017) kemarin, yang menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi 53,2 persen, sedangkan Prabowo 33 persen.

"Memang unggul. Tapi Jokowi enggak boleh lengah. Posisi elektabilitas hari ini seperti yang dirilis Poltracking, posisi Presiden Jokowi belum bisa dikatakan aman," ujar Imam saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/11/2017).

"Sebagai petahana, elektabilitas 53 persen tentu masih sangat rawan. Karena untuk memenangkan pilpres, harus memperoleh dukungan 50 persen plus plus," kata dia.

Apalagi, pilpres tinggal sekitar dua tahun lagi. Dengan sejumlah "serangan" isu yang dimainkan pihak lawan, elektabilitas Jokowi berpotensi semakin tergerus. Demikian pula dengan janji-janji yang belum sempat direalisasikan pemerntahan Jokowi-JK.

Read More

Pengamat: Genjot Elektabilitas, Golkar Harus Percepat Munaslub

Politik  SENIN, 27 NOVEMBER 2017 , 17:31:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

net

RMOLJabar. Pengamat Politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam mengungkapkan, dinamika Partai Golkar paska Setnov ditetap jadi tersangka oleh KPK memang makin menarik.

Hal ini terutama mengenai perdebatan apakah perlu digelar Munaslub untuk memilih struktur kepengurusan baru atau sekadar cukup dengan menunjuk Plt melalui rapat pleno.

Read More