Wah.. Ini Tantangan Mewujudkan Demokrasi yang Substansial

YOGYAKARTA - Ledakan informasi, media sosial, dan ancaman politik identitas menjadi sebuah masalah baru sekaligus tantangan dalam mewujudkan demokrasi substansial. Merujuk pada kondisi ini, Sanggar MaosTradisi Yogyakarta menggelar diskusi public (7/052017) bertajuk“Membaca Perkembangan Baru Demokrasi”.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Hari Begi, aktivis politik dan Arif Nurul Imam, peneliti politik.

Dimulai dengan pidato politik oleh Arie Sujito, pengamat politik UGM. Ia membeberkan fenomena politik dewasa ini yang kian mencemaskan.

“Isu politik hari ini sebagian besar hanya framing saja, bukan persoalan riil yang dihadapi masyarakat,” ujarnya, Rabu (7/6/2017).

Arie menambahkan, ruang publik kita hanya dipenuhi perdebatan yang tak subtansial. Ia menilai, isu-isu publik jarang diperdebatkan secara serius dalam mencari jalan keluar.

Selain itu, masalah lainnya ialah demokrasi kita juga terjebak pada masalah detail dan teknokratis serta meminggirkan isu subtansial.

Sementara aktivis politik, Hari Bagi memaparkan mengenai perkembangan demokrasi hari ini yang mirip demokrasi hypermarket. Demokrasi semacam ini, lanjut dia, kemudian memeunculkan plasma-plasma politik seperti, ormas, tokoh, dan lainnya.

“Penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama social medial sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan gagasan-gagasan yang dapat menjadi pressure kebijakan publik. Social media dapat menjadi piranti untuk menggerakkan perubahan, terutama dalam

menggalang dukungan public. Social media juga dimanfaatkan dalam menguatkan demokrasi subtansial,” tandas pemateri lain, Arif Nurul Imam. (sym)

Sumber: Okezone
http://news.okezone.com/read/2017/06/07/510/1710282/wah-ini-tantangan-mewujudkan-demokrasi-yang-substansial

Read More

Tantangan Mewujudkan Janji Kampanye Anies-Sandi

Selasa , 30 May 2017, 14:30 WIB

Red: Heri Ruslan

dok pri

Oleh: Arif Nurul Imam

(Analis Politik POINT INDONESIA)

REPUBLIKA.CO.ID, -- Pilkada DKI Jakarta telah usai digelar dengan meninggalkan sejumlah jejak dan catatan. Secara umum Pilkada ini bisa dikatakan berjalan lancar, meski harus diakui masih banyak catatan kritis yang berlangsung selama hajat demokrasi ini.

Berdasar hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU DKI Jakarta (30/4/2017), pasangan calon nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinyatakan sebagai pemenang Pilkada putaran kedua dengan 57,96 persen suara. Adapun pasangan nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memeroleh 42,04 persen suara.

   

Meski sebelumnya muncul sejumlah kekhawatiran seperti konfik horizontal, kita patut mengapresiasi kepada semua stakeholder Pilkada, terutama warga Jakarta karena Pilkada ini bisa berjalan dengan aman. Namun demikian, diakui atau tidak, Pilkada ini juga menyisakan sejumlah persoalan, terutama bagaimana kembali merajut kehidupan sosial agar berjalan normal dan harmonis.

Selain itu, peristiwa politik paling akbar sepanjang tahun 2017 ini, juga membukukan catatan positif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi diputaran kedua yang mencapai angka 78 persen dengan 5.661.895 pengguna hak pilih, melebihi angka partisipasi secara nasional.

Pasangan Anies-Sandi yang mengusung tagline “Maju Kotanya, Bahagia Warganya” tentu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan janji kampanye pasca dinyatakan KPU DKI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Di tengah keretakan sosial akibat persaingan dalam kontestasi pilkada, tugas pertama dan utama adalah bagaimana merajut kohesi sosial, dengan demikian, kehidupan warga bisa kembali berjalan normal serta harmonis. Persaingan politik yang keras dalam Pilkada kemarin, nampaknya menyisakan sejumlah masalah sosial yang harus di antisipasi sebagai basis pijak menyusun program kerja untuk memenuhi janji kampanye.

Janji kampanye tak boleh dianggap sekadar main-main, melainkan mesti menjadi komitmen Anies-Sandi untuk diwujudnyatakan ketika menjabat. Sebab, janji kampanye bukan sekadar lipstik untuk meraih dukungan, melainkan sebuah komitmen untuk mewujudkan harapan warga. Janji kampanye harus dipahami sebagai sebuah kontrak politik antara kandidat dengan warga yang menitipkan aspirasi yang diterjemahkan dalam bentuk program kerja ketika mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Membangun kota metropolitan Jakarta memang dipastikan bakal menjumpai aneka kerumitan dan beragam tantangan yang tak mudah. Sebagai Ibukota, Jakarta adalah kota yang memiliki 1001 kepentingan. Bukan hanya kepentingan publik yang justru seringkali diabaikan, melainkan pula kepentingan para pemodal besar, elit politik nasional, dan kelompok pemburu rente lainnya.

Read More

Kelas Menengah

Sekitar lima tahun lalu, seraya menyusuri perjalanan pulang, saya bersama Bang Faisal Basri sempat diskusi mengenai fenomena lonjakan kelas menengah di Indonesia. Karena dia nyetir dan agak ngantuk maka minta saya untuk terus ajak ngobrol agar menghilangkan rasa kantuk.

Nah, meski lelah dan ngantuk, untuk membuka perdebatan saya lemparkan pertanyaan yg agak berat. Pertanyaannya, mengapa jumlah kelas menengah yg besar tak berkorelasi positif dengan kesadaran politik?.

Dari situ dia menjelaskan bahwa kelas menengah itu ada 2 macam, yakni kelas menengah yang hanya dilihat dari tingkat pendapatan saja, dan kelas menengah yang memiliki kesadaran ideologis. Dalam bahasa dia, kelas menengah ideologis ini disebut sebagai strata menengah karena bukan hanya memikirkan survival, melainkan juga perubahan.

Jadi, tak bisa gebyah-uyah atau pukul rata. Jangan berharap kelas menengah mesti memiliki visi perubahan, karena acapkali hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan kadang hanya menyisakan onggokan kebisingan :)

Selanjutnya, saya pun terlelap hingga tiba sampai tujuan. :)

#CatatanIngatan.

SUMBER: Status Facebook 13 Mei 2017

https://www.facebook.com/arifnurul.imam/posts/1427570930637363?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1494633906222297

Read More

Anomali Biaya Kampanye Ahok Putaran Kedua

Jika kita lihat hasil perolehan suara paslon Ahok-Djarot pada putaran kedua terdapat sesuatu yang bisa dikatakan anomali. Dikatakan anomali karena, mereka mengeluarkan biaya kampanye sebesar 31,7 milyar, tapi justru perolehan suaranya merosot sebanyak 13.139 suara di banding putaran pertama.

Artinya, biaya kampanye sebesar itu hanya muspro, bahkan kontraproduktif karena justru mengurangi jumlah pendukung yang jika dikonversi per suara menguras biaya kisaran 2,4 juta rupiah.

Tujuan kampanye adalah untuk meraih dukungan, bukan mengempeskan dukungan. Seharusnya kampanye dengan logistik yang tak sedikit dapat menambah dukungan, bukan malah mengempeskan dukungan. Ada banyak kemungkinan yg menjadi penyebab misalnya, alokasi dana tidak tepat sasaran, mesin politik mandeg karena logistik bocor diperjalanan, dan atau terlalu mahal membayar para buzzer yang tak henti membangun framing politik serta secara bersamaaan melakukan delegitimasi lawan.

Ini jelas anomali yang menarik untuk dicermati, terutama para donatur yang telah mengucurkan dana, termasuk intelektual politik. Kenapa logistik cair tapi justru menggerus dukungan? Alih-alih mempertahankan perolehan suara putaran pertama, tapi justru malah mengurangi dukungan. Atau, jangan-jangan malah banyak tim sukses yang 'sukses' meski jagoannya keok.

Read More

Menunggu Kejutan Debat Pamungkas Pilkada DKI

Jumat , 03 Februari 2017

Red: Heri Ruslan

dok pri

Arif Nurul Imam, Peneliti Politik POINT Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Arif Nurul Imam
Peneliti Politik POINT Indonesia

Debat resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan KPUD telah digelar dua kali dan disiarkan langsung beberapa stasiun televisi nasional. Debat cagub dan cawagub tentu menjadi tahapan penting, bukan saja untuk mengetahui visi, misi, dan tawaran solusi serta program kerja, tapi juga untuk menakar sejauhmana penguasaan materi para kandidat terhadap tumpukan persoalan yang membelit Ibukota.

Debat adalah proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat akan menyatakan argumen, memberikan alasan dengan cara tertentu agar pihak lawan berdebat atau pihak lain yang mendengarkan perdebatan itu menjadi yakin dan berpihak padanya (Asidi Dipodjojo, 1982).

Jika melihat debat pertama dan kedua, nampaknya masih bisa dikatakan kurang menukik, dan belum mampu mengeksplorasi permasalahan secara mendasar. Debat pertama yang dipandu oleh presenter senior Ira Koesno dapat dikatakan kurang menggigit dalam pembahasan subtansi, kurang interaktif dalam mengeksplorasi permasalahan, serta tidak spesifik. Debat masih berkisar pada wilayah normatif sehingga belum memberi kejelasan sikap dan komitmen terhadap masa depan Jakarta.

Bahkan di jagad lini massa, terutama Twitter, nitizen justru malah sibuk mengomentari moderator Ira Koesno, bukan memperdebatkan subtansi debat.

Debat kedua yang fokus pada tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan menampilkan format yang agak berbeda. Debat kedua ini dipandu oleh dua moderator dan ada penambahan durasi waktu. Dibanding debat pertama, debat kedua bisa dikatakan lumayan lebih agak menukik, meski belum tajam dalam membahas tema-tema mendasar.

Read More

NU DIY Ajak Warga Hati-Hati Cermati Medsos

KORAN SINDO, Edisi 09-01-2017

YOGYAKARTA – Penggunaan media sosial (medsos) akhir-akhir ini cenderung berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. 

Banyak informasi hoax (berita palsu) yang menyebar lewat medsos. Karena itu, masyarakat diminta cermat dan hati-hati tidak sembarang men-share atau menyebarkan berita dari medsos. “Medsos memiliki fungsi sangat baik dalam men-share informasi dan fakta,” ucap Ketua Pe - ngu rus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY Prof Nizar Ali kepada KORAN SINDO YOG YA kemarin. Meski demikian, dia menegaskan, ma syarakat harus hati-hati dan bijak saat menerima berita dari medsos. 

Karena medsos bisa bernilai positif sekaligus juga bisa berimbas negatif. Semua itu sangat ber gantung dari pemakainya. Jika digunakan untuk menginformasikan hal positif dan baik, maka akan sangat bermanfaat. “Sebaliknya, jika info yang disampaikan menyesatkan atau mengarah fitnah, maka hal itu ha rus dihindari. Teliti dan cermati kebe nar an info dari medsos. 

Jika belum ta hu akan kebenaran info tersebut, ja ngan disebarkan kepada orang lain,” kata Nizar. Sementara Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Muíti menjelaskan, banyaknya penyebaran informasi yang tidak sehat menunjukkan rendahnya budaya literasi dan keadaban masyarakat. “Bangsa kita justru menjadi korban produk tek - no logi, di mana menggunakan teknologi secara konsumtif, destruktif, dan agitatif untuk menyebarkan kebencian permusuhan serta perpecahan. 

Read More

Tanggapan Ketua DPP PDIP Terkait Komentar saya tentang Penambahan Kursi Pimpinan DPR/MPR

DPR Akan Tetap Stagnan, Revisi UU MD3 Hanya Bagi-Bagi Kekuasaan

Minggu, 25 Desember 2016 | 20:03

INDOPOS.CO.ID - Relevansi dalam meningkatkan fungsi dan kinerja parlemen tidak  memiliki pengaruh apapun yang signifikan. Merevisi UU 17/2014 atau UU MD3 pun, apalagi hanya menambah wakil ketua DPR untuk PDIP, tidak akan berpangaruh apa-apa tehadap kinerja parlemen.

 Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai, langkah revisi UU MD3 ini sekadar bagi-bagi kekuasaan, menjalankan politik akomodasi untuk memberi jatah kursi PDIP. 

"Di tengah buruknya citra parlemen dan kinerja yang tak maksimal, tentu penambahan kursi pimpinan DPR/MPR ini layak dipertanyakan. Karena, penambahan kursi ini bukan berdasar kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kinerja yang hanya akan menambah beban negara, tapi tak bakal menaikkan kinerjanya. 

Sebagai contoh pada tahun 2016, lanjutnya, dari 50 RUU yang ditargetkan, hanya 16 yang tercapai. Bahkan, hanya empat RUU yang murni produk DPR,” paparnya, Minggu (25/12/2016).

PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 lalu, kata Arief, merasa berhak atas jatah kursi pimpinan DPR dan MPR. Tetapi akibat terjadi perubahan UU MD3 yang mengubah metode pemilihan pimpinan menjadi sistem paket sehingga PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak otomatis mendapat posisi Ketua DPR.

"Tantangan DPR saat ini adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan publik dengan menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, bukan justru sekadar bagi-bagi kekuasaan. DPR mesti menerapkan politik kinerja, bukan politik akomodasi," ujarnya.

Tanggapan Ketua DPP PDIP

Terpisah, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, partainya membantah mengejar kursi pimpinan DPR/MPR terkait Revisi UU MD3. Justru, revisi itu untuk mengembalikan jatah yang seharusnya dimiliki PDIP. 

"Untuk menciptakan keseimbangan representasi proporsional. Karena PDIP kan partai pemenang pileg 2014 dan teman-teman fraksi lain pun bisa memahami," kata Andreas ketika dikonfirmasi, Minggu (25/12).

Andreas menuturkan, perubahan konstelasi komposisi politik terjadi di DPR serta berakhirnya KIH dan KMP sehingga UU MD3 direvisi. Revisi tersebut untuk menciptakan keseimbangan representasi proporsional di pimpinan MPR/DPR dan alat kelengkapan dewan.

"Sehingga ini akan memperlancar proses pengambilan keputusan di MPR/DPR dan alat kelengkapan dewan serta memciptakan hubungan yang lebih sinergis dengan pemerintah dalam mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan," imbuhnya. 

Sebelumnya, DPD RI kian gencar melakukan manuver menjegal niatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih kursi pimpinan DPR/MPR RI. Lembaga senator itu menyebut Revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) sekedar bagi-bagi kekuasaan partai politik tertentu. Namun, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tak pedulikan hal tersebut.

Sekretaris Kelompok DPD di MPR RI, Muh Asri Anas mengatakan, jika pemerintah mendukung Revisi UU MD3 berarti tidak ada bedanya dengan DPR yang kerap hanya berpikir UU bisa diubah untuk 'syahwat' kekuasaan. 

"Sekali lagi ditegaskan DPD RI menolak jika Revisi UU MD3 hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, untuk kepentingan elite politik atau pihak tertentu," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (21/12). (aen)‎

Sumber  Indopos http://politik.indopos.co.id/read/2016/12/25/80178/DPR-Akan-Tetap-Stagnan-Revisi-UU-MD3-Hanya-Bagi-Bagi-Kekuasaan

Read More

Analis: Penambahan Kursi Pimpinan DPR/MPR Cuma Politik Akomodasi

Sunday, 25 December 2016, 19:58 WIB

Red: Heri Ruslan

dok pri

Arif Nurul Imam, Peneliti Politik POINT Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah DPR merevisi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dengan agenda penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR menuai kritik. 

Analis Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam menilai, langkah DPR merevisi  UU MD3 tak memiliki relevansi dalam meningkatkan fungsi dan kinerja parlemen.  Menurut dia, upaya revisi UU MD3 ini sekadar bagi-bagi kekuasaan dan menjalankan politik akomodasi untuk memberi jatah kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  

"“Di tengah buruknya citra parlemen dan kinerja yang tak maksimal, tentu penambahan kursi pimpinan DPR/MPR ini layak dipertanyakan," ujar Arif kepada Republika.co.id, Ahad (25/12).

Arif menegaskan, penambahan kursi pimpinan DPR tak berdasar kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kinerja. Yang ada, kata dia, justru akan menambah beban negara. "Sebagai contoh pada tahun 2016, dari 50 RUU yang ditargetkan, hanya 16 yang tercapai. Bahkan, hanya empat RUU yang murni produk DPR,” cetus Arif.

Read More

Penambahan Kursi Pimpinan DPR/MPR Hanya Jadi Beban Negara

POLITIK  MINGGU, 25 DESEMBER 2016 , 07:10:00 WIB |

 LAPORAN: DEDE ZAKI MUBARO

Ilustrasi/Net

RMOL. Langkah DPR merevisi UU 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dengan agenda penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR sesungguhnya tak memiliki relevansi dalam meningkatkan fungsi dan kinerja parlemen.

B

Meski demikian, revisi terbatas UU MD3 itu telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai, langkah revisi UU MD3 ini sekadar bagi-bagi kekuasaan, menjalankan politik akomodasi untuk memberi jatah kursi PDI Perjuangan.

"Di tengah buruknya citra parlemen dan kinerja yang tak maksimal, tentu penambahan kursi pimpinan DPR/MPR ini layak dipertanyakan. Karena, penambahan kursi ini bukan berdasar kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kinerja yang hanya akan menambah beban negara, tapi tak bakal menaikkan kinerjanya. Sebagai contoh pada tahun 2016, lanjutnya, dari 50 RUU yang ditargetkan, hanya 16 yang tercapai. Bahkan, hanya empat RUU yang murni produk DPR,” ujar Arif.

Read More

Analis: Pemilih Tradisional Berpotensi Jadi Bandul Kemenangan di Pilkada DKI

Jumat, 09 Desember 2016, 17:33 WIB

Red: Heri Ruslan

dok pri

Arif Nurul Imam, Peneliti Politik POINT Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tak ubahnya magnet yang menarik perhatian publik secara luas. Analis Politik POINT Indonesia, Arif Nurul Iman menilai, pesta demokrasi di Ibu Kota seperti “Pilpres mini” karena menyita perhatian publik, bukan hanya warga Jakarta yang memiliki hak pilih, melainkan pula warga di berbagai daerah di Tanah Air.

"Meskipun otonomi daerah telah diterapkan lebih dari satu dasawarsa, fenomena tersebut sesungguhnya dapat dipahami; lantaran Jakarta adalah Ibu kota Negara yang pada akhirnya menjadi gambaran wajah Indonesia," ujar Arif kepada Republika.co.id, Jumat (9/12).

Meski begitu, kata Arif, pada akhirnya yang menentukan siapa yang bakal menjadi kepala daerah adalah pemilih Jakarta. Itulah sebabnya, papar Arif, melihat peta pemilih Jakarta merupakan cara efektif untuk melihat sejauhmana peluang masing-masing pasangan calon yang maju dalam bursa Pilkada DKI.

"Sebagai kota metropolitan, Jakarta tentu memiliki karakteristik pemilih yang berbeda dengan daerah lain. Di lihat dari segi pendidikan, tingkat pendapatan, ataupun komsumsi informasi, warga Ibukota bisa dipastikan lebih unggul. Derajat komsumsi informasi yang tinggi, misalnya menjadikan Pilkada paling “berisik” di republik ini," ungkap Arif.

Read More