Relevankah Kota Satelit Samigaluh?

Oleh: Arif Nurul Imam

Beberapa waktu yang lalu, saya sempat ngobrol dengan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang sekarang telah demisioner dari jabatannya sejak 24 Agustus 2016. Dalam percakapan tersebut, politisi PDIP yang siap maju lagi dalam Pilkada 2017 ini sempat melontarkan mengenai gagasan atau proyeksi membangun Kota Satelit Samigaluh.

Namun karena pertemuan yang relatif singkat sudah tentu tak bisa diskusi panjang dan mendalam. Dokter spesialis kandungan tersebut kemudian mengajak saya diskusi di kemudian hari, namun hingga kini belum kesampain. Sebagai warga Samigaluh dan intens terhadap isu-isu kebijakan publik, melewati tulisan ringkas ini, saya ingin menyampaikan pandangan terkait rencana tersebut.

Read More

Menakar Peluang Partai Perindo dalam Pemilu 2019

Oleh : Arif Nurul Imam

: 

Sejak reformasi, di setiap jelang Pemilu hampir dipastikan muncul berbagai partai politik baru yang mengusung kepentingan, platform, serta ideologi yang beragam. Pada Pemilu pertama pasca Orde Baru; bahkan mencatatkan rekor dengan jumlah peserta sebanyak 48 partai politik. Meski tidak semua lolos verifikasi serta gagal mendudukkan kader di kursi legislatif, namun kehadiran partai politik baru  bisa dibaca bahwa praktek kehidupan demokrasi kita tumbuh subur sejalan dengan semangat dan cita-cita dalam membangun kehidupan demokrasi di Tanah Air.

Meski rentang pelaksanaan Pemilu masih relatif lama, namun hari ini publik sudah tidak asing lagi dengan parpol baru; Partai Perindo besutan pengusaha ‘raja media’ Harry Tanoesodibyo. Dengan segala kekuatan politiknya, sebagai pendatang baru dalam percaturan politik Indonesia, nampaknya tak bisa dianggap dengan sebelah mata.

Dengan topangan media, terutama serangan udara melewati televisi, laju popularitas partai yang dideklarasikan pada 7 Februari 2015 tesebut terus meroket. Hal ini tentu menjadi salah satu modal politik  yang akan menjadi jalan mulus untuk lolos verifikasi dan sukses di Pemilu. Artinya, partai yang mengusung tagline “Indonesia Sejahtera” ini, mempunyai peluang besar, bukan saja lolos mengikuti Pemilu, namun juga potensial memperoleh dukungan suara besar.

Read More

Catatan Dinamika Politik Jelang Pilkada Kulonprogo

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) secara serentak akan kembali lagi digelar pada tahun 2017. Demikian pula, kabupaten tanah kelahiran saya, kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak ada perbedaan yang mencolok dengan dinamika politik di daerah lain. Makin dekat rentang waktu pelaksanaan Pilkada praktis tensi dan eskalasi politik dipastikan akan meningkat yang akan diwarnai aneka rupa manuver para elit politik.

Meski kerap diluar Kulonprogo, namun sebagai orang yang lahir dan besar serta ber-KTP Kulonprogo, sudah pasti, memiliki perhatian khusus mengenai perkembangan politik lokal. Apalagi beberapa kawan yang bergiat di politik lokal, kerap mengajak diskusi melewati sosial media maupun melalui sambungan telepon seluler membicarakan mengenai perkembangan politik kekinian. 

Read More

Menjaga Idealisme, Jangan Pamrih

KERELAWANAN POLITIK

ANTHONY LEE/A PONCO ANGGORO/ANDY RIZA HIDAYAT

KOMPAS CETAK, 18 Mei 2016

Kerelawanan politik dianggap memberi harapan karena seolah mengembalikan demokrasi pada sub- tansinya, yakni pemerintahan "dari, oleh, dan untuk" rakyat. Kerelawanan juga menandakan ada kesadar- an, rasa berdaya, dan ketulusan berbuat sesuatu. Namun, bagaimana jika relawan politik diganjar jabatan seusai menuntaskan tugas kerelawanannya?

Seorang kenalan, warga negara Amerika Serikat yang mengamati fenomena kerelawanan politik di Indonesia, pernah bercerita, di negaranya, menjadi hal wajar jika relawan politik yang berjuang sejak awal diajak bergabung dalam pemerintahan oleh kandidat yang menang. Sebab, selama masa pemilihan, kandidat dan relawan menjadi saling kenal dan terbangun rasa percaya.

Los Angeles Times pada 24 Februari 2013 menurunkan artikel "Changing of the Young Guard at the Obama White House", soal relawan Obama yang memutuskan mundur dari posisinya di Gedung Putih. Hal yang menarik dari artikel itu, sang relawan, Tommy Vietor (35), mengawali kariernya sebagai relawan sejak lulus perguruan tinggi, saat Obama masih mencalonkan diri sebagai senator. Ia sempat menjadi sopir mobil pers tim kampanye Obama, lalu kemudian menduduki posisi sebagai Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih 2011-2013.

Apakah hal itu juga terjadi di Indonesia? Boni Hargens, akademisi yang juga mantan relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sempat menerima berbagai kritik di media sosial saat ia ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara awal tahun 2016. Penunjukan itu, oleh sebagian orang, dianggap sebagai balas jasa atas peran Boni dalam mendukung Jokowi-Kalla pada Pemilihan Presiden 2014.

"Saya kira di media sosial ada (kritik), tetapi tidak banyak karena mereka melihat peran institusi media itu bukan perusa- haan profit. Kalau saya di Pertamina, baru orientasi orang berbeda," kata Boni.

Boni mengaku menerima penunjukan itu karena posisi Antara strategis sebagai wadah komunikasi negara. Menurut dia, tidak ada persoalan jika ada relawan bergabung dalam pemerintahan atau duduk dalam posisi-posisi di perusahaan negara sepanjang tidak didasari ambisi untuk mendapat posisi tertentu.

Arif Nurul Imam, Wakil Sekretaris Jenderal Pergerakan Indonesia yang terlibat sebagai relawan Faisal Basri-Biem Benjamin pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, menuturkan, dalam gerakan kerelawanan selalu bisa ditemui orang-orang yang memang tulus membantu karena punya idealisme, tetapi juga ada yang berharap pamrih.

Dia menilai penempatan relawan-relawan politik dalam sebuah posisi tertentu jika calon yang didorong itu menang harus didasarkan pada kemampuan. "Tidak boleh relawan itu sejak awal punya target ingin jadi ini atau itu," tutur Arif.

Read More

Pilkada Serentak, Peran PR Belum Menyentak

Majalah PR-Indonesia, Edisi 9 2015
Laporan Utama

Pilkada Serentak, Peran PR Belum Menyentak

Meski kue public relations (PR) yang beredar di ranah Pilkada Serentak cukup menggiurkan, namun belum banyak pelaku industri PR yang menikmatinya. Mengapa?

Bagi para praktisi public relations (PR), era Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak awalnya diproyeksikan bakal membawa berkah melimpah. Jauh sebelum bola Pilkada Serentak 2015 bergulir, banyak tokoh PR yang memroyeksikan besarnya kue PR yang beredar di perhelatan akbar pertama dalam sejarah Indonesia ini.

Direktur Socio Komunikasi Djaka Winarso, misalnya, memperkirakan kue yang beredar dalam gelaran Pilkada Serentak cukup fantastis. Jika diasumsikan masing-masing kandidat menghabiskan biaya kampanye Rp 20 miliar, maka untuk Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah yang melibatkan lebih dari 700 pasangan calon akan mencapai Rp 14 triliun. “Jadi memang kuenya besar banget,” simpul Djaka dalam sebuah perbincangan dengan PR Indonesia, April 2015.

Read More

Ketika Petahana Memilih "Berkeringat" di Jalur Perseorangan

Pilkada Serentak

Kompas Cetak, 18 September 2015  

 

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 ini menjadi laboratorium demokrasi. Ada hal-hal tak biasa yang dijumpai pada tahapan demi tahapan penyelenggaraan pilkada. Salah satunya, kemunculan petahana yang menyeberang keluar dari "zona nyaman" partai politik. Mengapa mereka memilih jalur berpeluh?

Kedua pilihan itu masing-masing punya sisi positif dan negatif. Jika memilih partai politik (parpol), para petahana tinggal memanfaatkan mesin partai yang relatif stabil dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke kelurahan/desa. Namun, tak mudah mendapat "perahu" dari parpol, bahkan untuk para petahana sekali pun. Kendalanya mulai dari melobi petinggi partai hingga perkara uang mahar yang kerap muncul dalam wacana di ranah publik.

Hal itu berbanding terbalik dengan pasangan calon yang melaju dari jalur perorangan. Boleh jadi mereka tak perlu lobi-lobi elite untuk mendapat rekomendasi. Namun, calon harus berpeluh membangun jaringan relawan dari awal, terutama untuk mengumpulkan syarat pencalonan berupa dukungan masyarakat yang jumlahnya lumayan besar, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Jika calon sudah akrab dengan organisasi kemasyarakatan, institusi itu pun bisa jadi mesin politik.

Arif Nurul Imam, asisten politik Faisal Basri-ekonom dan calon gubernur DKI Jakarta 2012-ingat betul bagaimana tim kampanye harus bersusah payah di awal karena tak mudah mencari relawan pada awal-awal masa pencalonan. Ini karena masyarakat merasa peluang menang calon perorangan relatif kecil dibandingkan dengan calon dari parpol yang memiliki mesin politik kuat.

"Tapi, begitu terekspos, relawan datang, kok. Tapi, tetap harus dibangun dulu karena latar belakang relawan macam-macam dan tidak semua terbiasa bekerja politik. Harus ada adaptasi dan proses belajar," tutur Arif, Rabu (16/9), di Jakarta.

Para calon juga harus begadang bersama-sama relawan untuk menyortir ratusan ribu kartu tanda penduduk sehingga tak ada dukungan ganda yang disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum daerah. Walau tidak menang, Faisal mampu menunjukkan dengan dukungan relawan, dia tidak berada di posisi paling bawah dalam perolehan suara. Bersama Biem Benyamin-calon wakil gubernur-Faisal bisa unggul atas salah satu pasangan calon yang diusung partai besar.

"Kalau sekarang ada petahana yang menyeberang ke jalur perorangan, ya, harus kita lihat dulu apa motifnya. Kalau karena tertekan oleh partai pengusung yang campur tangan programnya atau karena uang mahar, itu pertanda positif," kata Arif.

Read More

Pengkultus dan Pendukung Rasional Jokowi

Jokowi, presiden RI ke-7 yang terpilih secara demokratis memang tidak semua pendukungnya bercorak rasional, melainkan kombinasi antara pendukung rasional dan pengkultus. Kombinasi inilah yang mampu menghantarkan di kursi Presiden, sebab antara suara “preman pasar” dan suara profesor dalam penghitungan memiliki bobot sama satu suara.

Jika menyimak sebelum dan sesudah terpilih sebagai presiden, sebagian pendukung Jokowi terbilang fanatik sehingga apapun langkah Jokowi dianggap sebuah kebenaran dan yang berseberangan dianggap salah besar. Gejala ini mirip pengkultusan terhadap sosok Jokowi layaknya manusia setengah dewa yang tak memiliki cela dan kekurangan. Padahal, selagi masih manusia, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Maklum, sebagian besar pendukung Jokowi adalah masyarakat kelas bawah sebagaimana dirilis oleh berbagai lembaga survey.

Read More

Ancaman Krisis

Sejak Jokowi-Jusuf Kalla dilantik, situasi ekonomi bangsa kita belum menunjukkan arah dan gejala perbaikan yang signifikan. Jargon Nawacita serta berbagai langkah yang dilakukan tim ekonomi, ternyata belum mampu mencari jalan keluar dan landasan pondasi ekonomi yang kokoh. 

Kritis moneter suatu negara bisa dilihat dari banyaknya modal asing yang masuk ke dalam sektor keuangan negara tersebut. Banjirnya modal asing di sektor finansial dan perbankan menandakan suatu negara sudah masuk ke dalam fase awal krisis yang mengkhawatirkan. Saat ini, Indonesia sudah memasuki fase kedua masuknya modal asing tidak hanya melalui perbankan, tetapi juga sudah membanjiri pasar modal tanah air.

Read More

Konflik Pasir Besi Kulonprogo

Kedaulatan Rakyat, 28/10/2008, Halaman satu

WATES (KR) - Sekelompok massa melakukan perusakan sejumlah posko Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dan poskamling di sepanjang Jalan Deandles, mulai dari Desa Garongan dan Pleret Kecamatan Panjatan dan Desa Karangwuni Kecamatan Wates, Senin (27/10). Selain itu, sebanyak 15 wakil PPLP yang akan ke DPRD Kulonprogo juga dihadang sekelompok massa berseragam hitam-hitam mengendarai sekitar 50 sepeda motor dan mobil, sehingga mereka membatalkan rencana ke gedung DPRD. Pada saat yang sama, kelompok massa menggelar demo di DPRD Kulonprogo. Mereka mendukung rencana penambangan pasir besi di kawasan pesisir Kulonprogo. Juga diperoleh informasi, keberadaan mereka di gedung DPRD juga dimaksudkan untuk menjaga aset DPRD dan berjaga-jaga terkait adanya rencana pemaksaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Kulonprogo agar menolak rencana penambangan pasir besi. Mereka datang sekitar pukul 09.00 dan baru membubarkan diri pukul 13.00.

Read More

Jenis Kritikus Jokowi

Dok Foto Jurnalisnews.com 

Dalam sebuah negara demokrasi, melontarkan sebuah kritik pada pemerintah yang berkuasa tentu merupakan hal yang lumrah. Kritik berfungsi untuk memastikan mekanisme check and balance berjalan. Kritik boleh datang dari siapa saja, asal bersifat konstruktif sekaligus memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sedang berada dalam masa transisi demokrasi ini.

Read More